Perintah Ditentang, Trump Pecat Pejabat Jaksa Agung

0
141
FILE PHOTO - U.S. Deputy Attorney General Sally Quillian Yates testifies during a Senate Judiciary Committee hearing on "Going Dark: Encryption, Technology, and the Balance Between Public Safety and Privacy" in Washington July 8, 2015. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Nusantara.news, Washington – Nota eksekutif Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait pelarangan imigran dari 7 negara mayoritas muslim menuai reaksi keras dari warga AS dan kalangan internasional. Sejumlah kepala negara memprotes kebijakan Trump yang dinilai melanggar hak asasi.

PM Inggris Theresa May yang belum lama ini berkunjung ke Gedung Putih yang tidak sependapat dengan kebijakan Trump melarang imigran muslim. Warga Inggris yang berkewarganegaraan ganda dengan salah satu dari 7 negara yang dilarang, ikut terdampak kebijakan tersebut.

Dari Jerman, Kanselir Angela Merkel juga menolak kebijakan Trump. Merkel menyebut kebijakan tersebut sebagai tidak bisa dibenarkan, kendati dengan alasan untuk mencegah terorisme di AS. “Perlakuan curiga terhadap orang-orang dari negara tertentu atau agama tertentu tidak dapat dibenarkan,” kata Merkel.

Di AS sendiri kebijakan Trump tersebut diprotes banyak kalangan. Sejumlah 16 Jaksa Agung dari 17 negara bagian di AS menentang perintah Trump. Mereka membuat pernyataan bersama bahwa, sebagai penegak hukum yang bertugas bagi 130 juta warga AS dan warga asing, mereka menilai perintah eksekutif Trump inkonstitusional dan melanggar hukum. Ke 16 Jaksa Agung itu berasal dari New York, California, Washington, Massachusetts, Virginia, Oregon, Wahington, DC, Connecticut, Vermont, Illionis, New Mexico, Iowa, Maine, Rhode Island, dan Maryland.

Meski begitu, Trump tak bergeming, dia meyakini kebijakannya adalah langkah yang tepat membendung terorisme di negaranya. Trump juga bersikap keras terhadap para penentangnya, salah satunya, plt. jaksa agung AS Sally Yates yang dipecat pada Selasa (31/1) karena dianggap ‘membangkang’.

Yates adalah pejabat pertama yang menjadi ‘korban’ kebijakan Trump, selain tentu saja  kebijakan itu juga memakan korban warga imigran.

Sally Yates adalah pejabat sementara jaksa agung yang diangkat semasa pemerintahan Presiden Barack Obama.

Presiden Trump memecat Yates, setelah dia memerintahkan Departemen Kehakiman untuk tidak membela perintah eksekutif Trump soal imigrasi. Melalui pernyataan resminya, Gedung Putih mengatakan Yates telah “berkhianat” terhadap Departemen Kehakiman.

Dengan didepaknya Yates, jaksa distrik timur Virginia, Dana Boente, akan berperan sebagai pejabat sementara jaksa agung.

Yates, pejabat sementara jaksa agung yang ditunjuk Barack Obama saat masih menjadi presiden, mengatakan dia tidak ‘yakin’ perintah Trump sah secara hukum. Makanya dia menolak untuk membelanya.

Dalam surat kepada para pegawai yang dipublikasikan berbagai media AS, Yates menyebut perintah Trump telah digugat di pengadilan. Bahkan, seorang Hakim memutuskan untuk sementara menunda deportasi bagi pemegang visa AS dari 7 negara sebagaimana diperintahkan Presiden Trump.

“Tanggung jawab saya adalah untuk memastikan bahwa posisi Departemen Kehakiman tidak hanya bisa bertahan secara hukum, tapi juga mendapat informasi tentang pandangan terbaik kita dalam hukum,” tulisnya, sebagaimana dilansir BBC.

“Saya bertanggung jawab memastikan posisi yang kita ambil di pengadilan tetap konsisten dengan kewajiban institusi ini untuk mencari keadilan dan berpijak pada sesuatu yang benar.”

Trump kemudian menerbitkan cuitan di akun Twitter-nya bahwa Amerika kini memiliki “J.A (Jaksa Agung) Obama”.

Dia kemudian menuding Partai Demokrat menunda pembahasan mengenai pilihan figur-figur dalam kabinetnya “murni karena alasan politik”.

Yates sempat menduduki jabatan wakil jaksa agung di bawah Loretta Lynch, ketika Obama masih menjabat presiden. Yates kemudian menjabat pejabat sementara jaksa agung ketika Lynch mundur dari posisinya.

Trump meminta Yates tetap berstatus pejabat sementara jaksa agung sampai figur pilihannya, Jeff Sessions, resmi diangkat. Sessions sendiri masih menunggu konfirmasi dari Senat untuk menjabat jaksa agung.

Pemerintah Berikan Keringanan

Setelah perintah eksekutif yang disebut sebagai ‘Muslim ban’ itu menuai reaksi, pemerintah AS memberikan keringanan untuk membiarkan 872 pengungsi ke negara itu pada pekan ini, menurut sebuah dokumen internal di Homeland Security, sebagaimana dilansir Reuters (31/1).

Keringanan tersebut diberikan oleh Departemen Luar Negeri dan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), di tengah protes dunia internasional terhadap perintah eksekutif Trump. Dunia internasional mengkritik, beberapa kasus kebijakan tersebut tidak jelas disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya.

Namun demikian, keringanan tersebut tidak membatalkan perintah eksekutif Presiden mengenai 7 negara yang dilarang.

Akhir pekan lalu, para pengunjung non-pengungsi 7 negara mayoritas Muslim ditahan dan dideportasi dan dalam beberapa kasus diblokir penerbangannya ke AS. Tujuh negara yang dilarang memasuki AS adalah Iran, Irak, Suriah, Sudan, Somalia, Libya dan Yaman.

Menurut dokumen internal DHS antara Jumat hingga Senin, ada sekitar 348 orang pemegang visa dicegah melakukan penerbangan ke AS. Selain itu, lebih dari 200 orang mendarat di AS tapi ditolak masuk.

Lebih dari 735 diperiksa oleh petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan di bandara-bandara AS, termasuk 394 warga AS yang memegang green card.

Trump bersikukuh bahwa perintah eksekutif yang ditandatanganinya pada Jumat lalu dirancang untuk melindungi AS dari masuknya teroris, bukan untuk mencegah orang Islam masuk ke AS.

Para Senator dari Partai Demokrat mencoba untuk mendorong pemungutan suara untuk membatalkan perintah eksekutif presiden, tapi upaya itu ditutup oleh anggota parlemen dari Partai Republik.[ ]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here