Perintah Eksekutif Trump Abaikan Perubahan Iklim

0
74
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperlihatkan perintah eksekutif tentang "kemandirian energi", menghapus peraturan perubahan iklim era Obama, dalam upacara penandatanganan di kantor pusat Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) di Washington, Amerika Serikat, Selasa (28/3). ANTARA FOTO/REUTERS

Nusantara.news Washington, “Peduli amat dengan perubahan iklim,” mungkin itu yang ada di benak Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat menandatangani perintah eksekutif (executive order) tentang “Kemandirian Energi” pada Selasa (28/3). Perintah dimaksudkan untuk menggeser kebijakan pemerintah AS sebelumnya yang lebih “peduli” terhadap masalah lingkungan.

Sejak awal, pemerintahan Trump telah bertekad untuk mengganti sejumlah peraturan rezim pemerintahan Barack Obama, salah satunya Obamacare, meskipun belakangan ditolak Kongres AS.

Baca: (Ini 12 Executive Order Presiden Trump)

Perintah eksekutif Trump yang baru, menandai pembatalan peraturan mengenai ‘perubahan iklim’ yang getol disuarakan pada era Obama. Dengan demikian, Trump menepati janjinya saat kampanye untuk mendukung dihidupkan kembali industri batubara di AS.

Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan sejumlah kalangan, bagaimana peran AS untuk memerangi pemanasan global, yang selama ini dianggap memimpin dalam forum-forum global tentang perubahan iklim.

Trump menganggap isu perubahan iklim semata omong kosong dan hoax belaka yang dihembuskan Cina sebagai pesaing utama AS dalam perdagangan global, dalam anggapan Trump, toh Cina tetap aktif menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama Power Plan.

Kemajuan atau kemunduran?

Bagi aktivis lingkungan perintah eksekutif Trump adalah kemunduran, di tengah upaya Cina yang pada Januari lalu berkomitmen bakal menginvestasikan sekitar USD 361 miliar dalam proyek-proyek Power Plan yang bersih pada tahun 2020.

Namun bagi para pengusaha batubara AS kebijakan Trump adalah angin segar untuk menghidupkan kembali bisnis batubara mereka.

Diapit oleh penambang batubara dan eksekutif perusahaan batubara, Trump menyatakan frasa “Kemandirian Energi” dalam perintah eksekutif yang diumumkannya di markas Badan Perlindungan Lingkungan.

Para penambang, eksekutif perusahaan batubara, dan staf dari kelompok industri bertepuk tangan keras setelah Trump memberikan pernyataan.

“Saya mengambil langkah bersejarah untuk membebaskan pembatasan energi di Amerika, … dan membatalkan peraturan yang membunuh lapangan pekerjaan,” kata Trump.

Langkah Trump memicu reaksi dari koalisi 23 negara bagian dan pemerintah daerah, serta kelompok-kelompok lingkungan. Mereka menyebutnya sebagai ancaman bagi kesehatan masyarakat. Mereka berjanji untuk melawan perintah eksekutif Trump di pengadilan.

Target utama perintah eksekutif itu adalah menghentikan program Clean Power Plan yang ditandatangani Obama. Program yang dimaksudkan memangkas emisi karbon dari Power Plan (pembangkit listrik) dan menunjukkan komitmen AS berdasar kesepakatan perubahan iklim di Paris pada tahun 2015.

Keputusan Trump juga akan membatalkan aturan untuk mengurangi emisi metana dari produksi minyak dan gas (migas). Karbon dioksida dan metana adalah dua gas utama yang dihasilkan efek rumah kaca.

Perintah eksekutif Trump akan diikuti dengan sejumlah kebijakan, seperti mengakhiri moratorium sewa baru untuk pertambangan batubara di lahan milik pemerintah federal, mereview ‘Power Plan Bersih’, yang memerlukan proses pembuatan aturan baru, bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya.

Trump juga menegaskan bahwa perintah eksekutif menandai berakhirnya “perang” terhadap batubara dan menjajikan revolusi energi baru dengan mengembangkan batubara dan gas alam.

“Tindakan yang saya ambil hari ini akan mengembalikan kebebasan ekonomi dan memungkinkan perusahaan dan pekerja kami untuk berkembang dan bersaing di tingkat lapangan,” kata Trump.

“Bersama-sama kita akan memulai sebuah revolusi energi baru, salah satu yang menghidupkan produksi Amerika di tanah Amerika,” tambahnya.

Perintah eksekutif Presiden Trump mendapat repon positif dari kalangan pelaku industri khususnya batubara namun ditentang para aktivis lingkungan.

“Saya tidak bisa memberitahu Anda seberapa banyak perintah eksekutif itu akan berpengaruh, tapi saya dapat memberitahu Anda kebijakan itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk industri batubara,” kata Presiden Kentucky Coal Association, Tyler White sebagaimana dikutip Reuters (29/3).

Sejak dilantik sebagai Presiden AS, Trump menandatangani sejumlah perintah eksekutif kontroversial. Beberapa dibatalkan oleh pengadilan, seperti perintah eksekutif tentang pelarangan masuknya imigran dari 7 negara mayoritas muslim. Terakhir, perintah eksekutif  yang membatalkan Undang-undang kesehatan (Obamacare) juga ditolak oleh Kongres AS.

Bukan tidak mungkin perintah eksekutifnya kali ini  juga bakal mendapat banyak tentangan, termasuk dari Kongres. Koalisi negara-negara bagian yang sebagian besar pendukung Partai Demokrat dan Pemerintah Daerah telah mengeluarkan pernyataan mereka akan menentang perintah eksekutif itu dan membawanya ke pengadilan.

Seorang pejabat senior Gedung Putih sebagaimana dikutip Time mengatakan kepada wartawan pada Senin (27/3) bahwa pada prosesnya, perintah eksekutif dapat berupa revisi, perbaikan atau memperbarui peraturan, belum tentu pencabutan secara total.

Masa depan perubahan iklim

Perintah eksekutif Trump bertentangan dengan sejumlah kesepakatan yang telah ditandatangani pemerintah sebelumnya dengan sejumlah negara di dunia, seperti Perjanjian Paris untuk Perubahan Iklim (Paris Agreement).

Paris Agreement butuh 20 tahun negosiasi untuk disepakati semua negara dan telah diberlakukan oleh Badan Dunia untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) pada 4 November 2016. Perjanjian Paris didukung dengan diratifikasi oleh AS dibawah Presiden Obama.

Namun, Trump sepertinya dengan mudah mengatakan akan menarik diri dari kesepakatan-kesepakatan tersebut. Semudah misalnya ketika dia menyatakan diri mundur dari kesepakatan perdagangan Trans Pasific Partnership (TPP) dan mungkin juga dari kesepakatan trilateral Amerika Utara (NAFTA).

Berbagai pernyataan Trump saat kampanye menyatakan bahwa pemanasan global merupakan tipuan Cina (a Chinese hoax). Trump juga berjanji bakal membatalkan semua peraturan penting yang dibuat Obama untuk mengurangi emisi karbondioksida Amerika, termasuk rencana pembangkitan energi bersih yang merupakan rencana utama penurunan emisi karbondioksida.

Bahkan Trump pernah mengisyaratkan penghapusan Badan Perlindungan Lingkungan Amerika (Environmental Protection Agency/EPA) pada masa kampanyenya. Bila EPA jadi dihapus, maka peraturan terkait pencemaran karena merkuri, ozon, batubara, dan banyak lainnya bakal tidak berlaku.

Arogansi Trump yang kerap menarik diri seenaknya dari kesepakatan global tentu menimbulkan pertanyaan. Apakah negara-negara lain, yang selama ini terikat kesepakatan dengan pemerintah AS dapat dengan mudah membatalkan kesepakatan secara sepihak? Dalam kasus Freeport di Indonesia misalnya? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here