Perintah Eksekutif Trump tentang Dagang, Indonesia Masuk Daftar Diselidiki

0
157
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: Antara/Reuters)

Nusantara.news, Washington – Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan kembali menandatangi Perintah Eksekutif, isinya tentang perdagangan. Pada Jumat (31/3) Trump memerintahkan sejumlah stafnya untuk menetapkan negara-negara dan produk dari luar AS, yang selama ini menyebabkan perdagangan negara itu mengalami defisit hingga USD 50 miliar. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang akan diselidiki.

Sebagaimana dikutip NBC, Jumat (31/3), Perintah Eksekutif Trump ditujukan untuk mengevaluasi “kecurangan” dagang dengan AS.

Menurut catatan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross, negara-negara selain Cina, yang mengalami defisit perdagangan yang besar dengan AS adalah Jepang, Jerman, Meksiko, Irlandia, Vietnam, Italia, Korea Selatan, Malaysia, India, Thailand, Perancis, Swiss, Taiwan, Indonesia, dan Kanada.

Namun, Ross menjelaskan bahwa daftar ini bukan untuk mengatakan ‘semua yang masuk dalam daftar kecil ini adalah pelaku kejahatan.’

Selama ini Amerika adalah negara tujuan ekspor yang penting dan paling menjanjikan bagi Indonesia, setelah Cina. Nilai ekspor Indonesia ke AS naik rata-rata 5-10% per bulan.

Menurut data Direktorat Perundingan Perdagangan (Kemendag), tahun 2016 lalu nilai ekpor Indonesia ke AS mencapai USD 19 miliar, dan Indonesia terus meningkatkan nilai ekspornya ke AS.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2017 surplus USD 1,32 miliar. Ekspor mencapai USD 12,57 miliar sedangkan impor USD 11,26 miliar. Cina menjadi negara tujuan ekspor terbesar Indonesia, yakni senilai USD 2,91 miliar dan AS berada pada posisi kedua USD 2,78 miliar.

Sejauh ini, kebijakan-kebijakan Presiden AS Donald Trump dinilai masih belum mengganggu ekspor Indonesia ke AS. Produk unggulan Indonesia yang banyak diekspor ke AS adalah tekstil, sepatu, serta makanan dan minuman. Tapi tampaknya Perintah Eksekutif Trump mengenai dagang yang juga akan memeriksa produk-produk ekspor dari Indonesia, perlu diwaspadai.

Cina menjadi sasaran utama

Sejumlah kalangan menduga Perintah Eksekutif Trump tentang dagang lebih ditujukan untuk Cina, dimana pekan depan (6-7 April) Presiden Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping dengan salah satu agendanya membahas soal perdagangan. Perdagangan AS dan Cina mengalami defisit paling besar, dan Trump beberapa kali mengkritik Cina dari mulai melakukan perdagangan yang tidak adil hingga soal manipulasi mata uang.

Namun, penasihat Gedung Putih yang juga Direktur Dewan Perdagangan Nasional AS, Peter Navarro menegaskan bahwa Perintah Eksekutif tidak terkait dengan rencana pertemuan Presiden Trump dengan Presiden Cina Xi Jinping.

Beberapa waktu lalu, Departemen Perdagangan AS merilis bahwa defisit perdagangan AS meningkat hingga 9,6% menjadi USD 48,5 miliar, didukung oleh impor ponsel dan mobil. Angka tersebut merupakan level tertinggi sejak Maret 2012. Saat disesuaikan dengan inflasi, defisit perdagangan naik menjadi USD 65,3 miliar dari USD 62 miliar pada Desember.

Data menunjukkan perdagangan AS dengan Cina defisit USD 31,3 miliar pada Januari 2017, naik dari perkiraan USD 27,8 miliar. Defisit perdagangan dengan Meksiko sebesar USD 3,9 miliar dolar AS, terendah sejak Juli 2015.

Peter Navarro menganggap, defisit perdagangan sebagai ancaman keamanan nasional dan mengatakan pemerintahan Trump akan menelusuri rantai pasok yang telah pindah ke luar negeri tersebut. Ekonomi AS tumbuh pada kecepatan 3,5% pada kuartal ketiga.

Menteri Perdagangan Wilbur Ross mengatakan pada Kamis (30/3) malam, bahwa perintah eksekutif akan menghasilkan “laporan skala besar” oleh Departemen Perdagangan dan Perwakilan Dagang AS untuk menentukan pelanggaran perdagangan yang telah berkontribusi terhadap defisit perdagangan AS selama ini.

“Ini adalah pertama kalinya pemerintah AS menganalisis hal apa saja yang dianggap menjadi praktik yang tidak adil antar negara dan produk-produk sampingan,” kata Ross.

Setelah laporan selesai, rencananya dalam hitungan 90 hari ke depan, laporan akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Dengan begitu, keputusan bisa “berdasarkan fakta, bukan hanya teori,” kata Menteri Perdagangan, seraya menambahkan bahwa data tersebut juga akan digunakan dalam negosiasi dalam perjanjian perdagangan trilateral antara AS, Meksiko dan Kanada (NAFTA) yang dalam tahap negosiasi ulang.

Terkait rencana pertemuan Presiden Trump dan pemimpin Cina Xi Jinping, Menteri Ross mengatakan, bagaimanapun, Cina adalah penyumbang terbesar bagi defisit perdagangan AS. Tapi dia enggan berkomentar ketika ditanya apakah Trump akan melakukan pembicaraan dengan Jinping soal defisit perdagangan pada pertemuan tersebut. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here