Perintah Presiden Jelang Tahun Politik 

0
58

SEBETULNYA  apa sih tugas presiden itu? Jawaban ekstremnya: Jangan lupa memberi perintah! Dan tentunya jangan pula lupa melihat apakah perintahnya jalan atau tidak. Ini artinya, koordinasi harus mantap. Kalau koordinasi lemah, perintah bisa tinggal perintah. Presiden bisa mengeluarkan seribu perintah setiap saat, tetapi jika tidak dikoordinasi, anak buah akan bertindak sebaliknya.

Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka (28/8) kemarin, Presiden memerintahkan para menterinya  tidak gegabah membuat regulasi yang berpotensi meresahkan dan membuat kegaduhan publik.

Untuk itu, kata Presiden, setiap kebijakan harus dikaji secara mendalam terlebih dahulu dan dipastikan bermanfaat bagi masyarakat luas. Sebab, ujar Presiden mengingatkan, tahun depan sudah memasuki tahun politik.

Kita sepakat dengan peringatan Presiden. Tak boleh kebijakan seorang menteri dilahirkan tanpa kajian mendalam.

Sebab, beberapa kebijakan menteri atau pejabat kementerian belakangan ini diluncurkan tanpa didahului pengkajian yang seksama. Akibatnya, kebijakan tersebut terpaksa dicabut atau dibatalkan.

Sebutlah, misalnya, kebijakan Menteri Perhubungan mengenai angkutan umum online yang diatur dalam revisi Permenhub Nomor 26 Tahun 2017. Permenhub itu dibatalkan Mahkamah Agung karena bertentangan dengan UU UU No 22 tahun 2009.

Sebelumnya, 28 Juli lalu, Menteri Perdagangan membatalkan peraturan soal harga beras yang diatur dalam Permendag Nomor 47/M-DAG/PER/7/2017, padahal peraturan itu baru berumur 10 hari. Pengaturan harga beras dikembalikan kepada Kemendag No27/M-DAG/PER/5/2017 yang juga baru berumur sekitar 2 bulan.

Atau kebijakan Full Day School dari Mendikbud yang memancing kontroversi sehingga disuruh batalkan oleh Presiden sendiri.

Mengapa kebijakan pemerintah  terpaksa dikaji ulang, atau diganti dengan peraturan lain? Sebab tindakan hukum yang dilakukan pemerintah, baik yang bersifat beschikking (keputusan) maupun regeling (peraturan) tidak disertai pemahaman komprehensif. Menurut Jeremy Bentham, filosof Inggris abad 19, produk hukum yang baik itu harus memiliki sifat berlaku secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

Substansi peringatan Presiden adalah pada soal pengkajian mendalam itu.

Pada akhirnya terserah pada Presiden untuk memastikan anak buahnya bekerja sesuai perintah atau tidak. Jika nanti masih ada yang mengeluarkan kebijakan tanpa pengkajian matang, tak ada pilihan lain bagi Presiden kecuali segera memberhentikannya. Sebab, itu menyangkut kehormatan lembaga kepresidenan.

Bahwa Presiden mengaitkan kehati-hatian pembuatan kebijakan itu dengan tahun politik yang sudah dekat, itu lain soal.

Menurut kita, mestinya Presiden tak menyinggung perkara itu.

Pembuatan kebijakan pemerintah hanya terkait dua perkara: Relevansi dan urgensi. Kalau dua perkara itu terpenuhi, baru dicari landasan filosofis, juridis dan sosiologisnya.  Kebijakan pemerintah, seyogianya, tak dikaitkan dengan momentum tahun politik.

Sebab, kalau itu kaitannya, dasar pertimbangannya pasti sangat situasional. Begitu situasi berubah, kebijakan kehilangan dua hal pokoknya: Relevansi dan urgensi.[]

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here