Perkuat Ekonomi Pedesaan Untuk Tekan Urbanisasi

0
126

Nusantara.news, Surabaya – Keberhasilan pembangunan di Jawa Timur bukan semata-mata diukur dari seberapa besar pertumbuhan ekonomi dan banyaknya infrastruktur yang didirikan, banyaknya gedung pencakar langit, sejahteranya warga perkotaan. Namun, pembangunan bisa dikatakan berhasil jika angka kemiskinan dan urbanisasi bisa ditekan. Apakah pemerataan pembangunan di Jatim sudah merata, atau rakyat pedesaan bisa hidup sejahtera?

Klaim Gubernur Jawa Timur Soekarwo bahwa angka urbanisasi di Jatim masih sangat kecil dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Bahkan, meski inflasi pedesaan di Jatim lebih besar dari perkotaan tapi laju urbanisasi masih cukup terkendali. Menurutnya, rendahnya laju pertumbuhan penduduk (LPP) Jawa Timur bisa dijadikan patokan rendahnya angka urbanisasi ini.

Dari data laju pertumbuhan penduduk yang pada tahun 2008 sebesar 0,71%, saat ini menurun tinggal 0,61%. Minimnya jumlah pertumbuhan penduduk ini mengindikasikan perempuan pedesaan saat ini lebih giat bekerja. Sementara itu, untuk menekan laju urbanisasi, pemerintah Jawa Timur juga telah melakukan berbagai langkah di antaranya dengan fokus membangun pedesaan. Irigasi pertanian serta perluasan lahan produktif juga terus ditambah sehingga masyarakat kembali berdaya di desanya tanpa harus ke kota.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf pernah berujar, keberhasilan pemerintah dan majunya pembangunan Jawa Timur bisa diukur dari berbagai indikator. Salah satunya adalah indeks kebahagiaan, artinya semakin bahagia masyarakat, maka, pemerataan pembangunan dikatakan sukses. Sebaliknya, pembangunan infrastruktur besar-besaran akan percuma saja kalau masyarakatnya tidak bahagia.

Moch Eksan, Anggota Komisi E DRPD Jawa Timur menyatakan bahwa kerberhasilan pembangunan di Jawa Timur kalau adanya pemerataan, dan tingkat urbanisasi bisa dicegah. Mkalum, meski sudah melakukan dengan berbagai cara, namun urbanisasi merupakan salah satu fenomena dari kondisi sosial yang sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia, termasuk yang ada di Jatim.

Mengapa fenomena urbanisasi masih terjadi di kota-kota besar terutama Jawa Timur? Politisi asal Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu berpendapat bahwa yang terjadi selama ini adalah faktor pemerataan pembangunan yang dinilai masih jauh dari apa yang diharapkan. Jadi, mereka para urban memandang kehidupan di desa belum bisa memberikan harapan yang cerah, tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk bisa hidup layak.

“Seperti diketahui, di mana-mana kota besar selalu menjadi julukan para pencari kerja, mengapa? Kota besar identik sebagai pusat ekonomi, serta bersinggungan langsung dengan kondisi ekonomi secara nasional. Seperti halnya yang terjadi di Jakarta sebagai pusat Ibukota, di mana perputaran uangnya mencapai 70% dari kota, sementara 30% nya dari Desa,” jelasnya, Senin (10/7/2017) di Surabaya.

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Bagaimana untuk mengatasi arus urbanisasi yang semakin tinggi ini? Eksan berpendapat, dengan cara pemerataan pembangunan, serta adanya upaya dari pemerintah untuk membuat lapangan kerja yang ada di desa-desa, diberi otonomi dan dana besar baik dari APBN dan APBD agar bisa menggerakan ekonomi kerakyatan.

“Adanya dana besar di desa diharapkan bisa menjadi lokomotif dalam menggerakan dana ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan agar arus urbanisasi bisa ditekan. Jika semua itu bisa dimaksimalkan, maka roda ekonomi akan berjalan dengan sendirinya, urbanisasi bisa ditekan,” tambahnya.

Wakil Sekretaris PCNU Jember tersebut juga mengungkapkan, harus ada masyarakat yang berfikir untuk kembali membangun desa. Mengapa? Mengingat selama ini yang terjadi adalah pembangunan di perkotaan, maraknya gedung pencakar langit, di sisi lain terjadi ketimpangan pembangunan di desa, dan semua terfokus pada perkotaan saja. Bahkan, masyarakat sendiri menilai, desa sekarang seperti desa yang dulu yang tak bisa memberikan harapan yang berarti.

“Harus ada masyarakat yang berfikir untuk kembali dan membangun desa. Namun, bukan berarti kembali dari kota ke desa, atau mengalihkan status dosimili. Harus menjadi lokomotif pembuka peluang pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan lapangan kerja. Apalagi dengan berlakunya Undang-undang Desa, urbanisasi bisa berkurang bukan semakin bertambah,” sarannya.

Dengan adanya yang besar dari pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD diharapkan muncul ekonomi masyarakat pedesaan. Tak hanya dinilai berhasil menekan angka urbanisasi, namun, bisa memunculkan stigma bahwa masyarakat pedesaan tak perlu lagi berbondong-bondong menuju kota untuk mendapatkan pekerjaan, karena dengan akses permodalan yang cukup bisa menciptakan lapangan usaha di desa.

“Jika roda infrasruktur pembangunan ekonomi desa menggeliat, maka dengan sendirinya arus urbanisasi bisa dicegah tanpa melakukan sesuatu untuk mencegahnya. Artinya, ketimpangan pembangunan antara desa dan kota bisa diminimalisir terutama pada pembangunan yang masih urbanisasi sentris,” tanggapnya.

“Urbanisasi merupakan fenomena yang biasa terjadi pasca Lebaran. Hal itu terjadi, karena desa dinilai kurang mampu memberikan pemasukan untuk hidup layak dan lebih baik. Sementara, kota dianggap menjanjikan secara ekonomi. Urbanisasi sebetulnya adalah akibat dari sebuah proses pembangunan yang tidak merata,” pungkasnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here