Perkuat Integritas, Jatim Siap Lawan Korupsi

0
43
Soekarwo "Sistem teknologi informasi sudah berjalan baik., problemnya ada di integritas" (Foto: Humas Pemprov Jatim)

Nusantara.news, Surabaya – Sebagai tindak lanjut tegaknya pemerintahan berintegritas yang mampu mencegah dan menghentikan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo memimpin upacara peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia, di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa (12/12) kemarin.

Pada kesempatan itu, dalam pidato sambutannya Soekarwo mengajak seluruh elemen pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ajakan itu juga dilontarkan kepada masyarakat guna ikut memperkuat integritas untuk melawan korupsi.

“Dari segi sistem teknologi informasi, Provinsi Jatim sudah berjalan dengan baik. Namun problemnya ada di integritas, jadi ini harus diperkuat,” ujarnya.

Baca Juga: Waspada, Praktik Penyelewengan Dana Desa Kabupaten Malang

Lanjut Pakde Karwo, penggunaan sistem teknologi informasi di berbagai aspek dan pelayanan, dilakukan untuk mendukung proses transparansi. Melalui sistem tersebut, suatu proses bisa ditelusuri dan sekaligus mengantisipasi munculnya praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh perangkat di birokrasi.

“Semangat anti korupsi harus terus kita kibarkan dan semoga kemakmuran akan segera terealisasi,” tegasnya.

Masih menurut Pakde Karwo, nilai-nilai integritas yang mencakup perilaku jujur, etis, transparan, dan bertanggungjawab harus terus dipegang. Nilai integritas ini juga harus dimiliki oleh para pemimpin terlebih di tahun 2018 Jawa Timur akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, yakni ada 18 pemilihan bupati/walikota dan pemilihan gubernur.

“Tolong tahun depan saat pilkada dicek betul integritas para calon pemimpin ini, kalau perlu mereka suruh memaparkan visi dan misinya,” pesan orang nomor satu di Jawa Timur ini.

Lanjut Soekarwo, guna mencegah terjadinya pelanggaran korupsi perlu adanya pendidikan anti korupsi sejak dini, salah satunya dengan memperkuat pendidikan etika, moral dan agama. Pihaknya juga berpesan kepada anak-anak untuk belajar integritas dan kejujuran sejak di bangku sekolah.

“Misalnya, kalau jajan di kantin, beli pisang goreng tiga jangan mengaku ambil dua, harus jujur,” pesannya.

Terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Jawa Timur beberapa waktu lalu adalah soal integritas, yakni pemerasan yang terjadi antar kelembagaan. Dan, itu tidak boleh kembali terjadi, untuk tegaknya integritas. Pihaknya juga mengakui di masyarakat sistemnya sudah baik. Itu terbukti dari hasil riset yang dilakukan Asia Competitiveness Institute (ACI) 2017 yang menobatkan Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi dengan tingkat kemudahan berbisnis nomor satu di Indonesia.

Tegakkan Integritas, Stop Korupsi Menuju Indonesia Hebat

Soekarwo “Saat Pilkada dicek betul integritas para calon pemimpin, mereka harus memaparkan visi dan misinya” (Foto: Humas Pemprov Jatim)

Masih di dalam upacara yang mengambil tema “Tegakkan Integritas, Stop Korupsi untuk Indonesia Hebat” yang diikuti oleh tidak kurang 1.100 peserta terdiri dari 700 pelajar dan mahasiswa serta 400 orang dari unsur Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), SKPD, tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, Pakde Karwo mewanti-wanti agar para birokrat tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Digelarnya upacara itu dilakukan untuk mengkampanyekan gerakan anti korupsi dan mengingatkan kepada semua elemen untuk bertekad mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Baca Juga: Ruang Ketua Komisi B DPRD Jatim Digeledah KPK

Dalam rangkaiannya juga dilakukan pembacaan ikrar anti korupsi oleh para perwakilan pelajar dari SMA Negeri 1 Surabaya. Ikrar berisi pesan di antaranya korupsi harus dihindari karena, bukan bagian budaya bangsa Indonesia. Serta untuk menguatkan bangunan dan tatanan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi serta menjunjung tinggi profesional.

Selain pembacaan ikrar, juga dilakukan pembacaan pesan anti korupsi oleh para siswa SDN 1 Kaliasin Surabaya. Pembacaan pesan dilanjutkan dengan pemberian PIN anti korupsi dari anak-anak ini kepada Gubernur Jawa Timur, kemudian diberikan kepada Kasdam V Brawijaya, Wakapolda Jatim, Ketua Pengadilan Tinggi Jatim dan Komandan STT-AL.

Sepanjang 2017, Ini Pejabat Jatim yang Ditangkap KPK

Jangan diberi ampun, tangkap para koruptor (Tim KPK)

Tak ubahnya daerah lain, pejabat di Jawa Timur sepenuhnya belum lepas dari perilaku korupsi. Masih segar diingatakan kita, KPK dengan OTT nya menangkap Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Muhammad Basuki. Politisi Partai Gerindra dari daerah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo itu dicokok KPK karena terlibat menerima komisi dari sejumlah kepala dinas, 5 Juni 2017.

Basuki ditangkap karena terlibat dan ikut menikmati setoran triwulan dari sejumlah kepala dinas. Sebelumnya, Basuki juga diduga melakukan pertemuan dengan Kabiro Hukum Setdaprov Jatim Himawan Estu Subagio di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Kepala SKPD, itu adalah Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Ardi Prasetyawan dan Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan Samsul Arifin. Kadis Perindag diduga menyetorkan uang Rp50 juta ke Basuki, yang dilakukan pada 31 Mei 2017. Sementara Kadis Perkebunan juga sama diduga menyerahkan uang Rp100 juta.

Menanggapi itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo segera mengambil sikap, melakukan perombakan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan. Jabatan kedua Kadis yang tersandung tindak pidana segera dicarikan pengganti. Mereka adalah, Plt Kadis Peternakan dijabat Abdul Hamid yang sebelumnya menjabat Asisten III Sekdaprov Jatim. Plt Kadis Pertanian kemudian diisi oleh Hadi Sulistyo yang merupakan Kabiro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim.

Terkait kasus yang menjerat Basuki, ada tiga nama lain yang juga terjerat yakni, Ka’bil Mubarok dari PKB, Atika Banowati dari Golkar, dan Ahmad Fawaid. Terkait itu, KPK juga melakukan penggeledahan di rumah salah seorang di antara mereka di Pondok Jati, Sidoarjo.

Kemudian, masih terkait dugaan korupsi, Bupati Pamekasan, Madura, Achmad Syafii juga ditangkap tim OTT KPK. Achmad Syafii dicokok tim KPK saat tengah menghadiri kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan Rabu, (2/8/2017).

Achmad Syafii ditangkap tim dari KPK karena diduga terlibat kasus dugaan suap. Selain itu, bersamaan dengan Syafii juga ikut ditangkap ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Sucipto Utomo, Kepala Desa Dasuk Agus Mulyadi, dan Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Noer Sholehhuddin.

Setelah itu, satu bulan kemudian KPK juga menangkap Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko. Rumpoko ditangkap di rumahnya pukul 13.30 WIB, Sabtu (16/9/2017).

“Benar, ada kegiatan penangkapan di Jawa Timur,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo, saat itu, di Jakarta.

Baca Juga: OTT KPK Tidak Ganggu Pemerintahan Termasuk Jelang Pilgub Jatim

Masih soal penangkapan pelaku korupsi, tak lama berselang, Satgas KPK juga menangkap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Dari informasi yang dihimpun, Taufiqurrahman ditangkap bersama 15 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (25/10/2017).

Terkait penangkapan itu, Juru Bicara KPK Febri menyatakan, tangkap tangan Taufiqurrahman dilakukan di dua lokasi, yakni di Kabupaten Nganjuk dan di jalan raya sekitar Hotel Borobudur di Jakarta Selatan. KPK menduga telah terjadi transaksi yang melibatkan bupati. Dari rentetannya, KPK mengamankan sejumlah uang pecahanan rupiah, yang diduga terkait perannya sebagai kepala daerah.

Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya (Foto: Tudji)

Setelah menangkap Taufiqurrahman, penyidik KPK melanjutkan dengan melakukan pengembangan di Kabupaten Nganjuk dan mengamankan lima orang pejabat dinas di Pemkab Nganjuk.

Untuk diketahui, sebelumnya Taufiqurrahman juga pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, pada 6 Desember 2016. Kader PDI Perjuangan yang menjabat sebagai Bupati Nganjuk dua periode, pada 2008-2013 dan 2013-2018 itu diduga terlibat dalam kasus pembangunan lima proyek yang terjadi pada tahun 2009.

Di antaranya, pembangunan Jembatan Kedung Ingas, proyek rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, proyek perbaikan jalan Sukomoro sampai Kecubung, proyek rehabilitasi saluran Ganggang Malang, dan proyek pemeliharaan berkala Jalan Ngangkrek-Blora.

Namun, saat itu Taufiqurrahman berhasil lepas dari jerat sebagai tersangka yang ditetapkan KPK, itu setelah menang di Praperadilan. Namun, masih berkelanjutan lantaran KPK kemudian melimpahkan perkara Taufiqurrahman ke Kejaksaan Agung.

Dengan tonggak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, tentu diharapkan tidak akan lagi ada pelaku korupsi, apalagi sampai tertangkap tangan oleh KPK. Sebaliknya, apakah semangat Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia itu, menjadi jaminan tidak ada korupsi di Jawa Timur, kita lihat saja.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here