Perkuat KPK dengan UU dan Political Will

0
53

Nusantara.news, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu lembaga penegak hukum yang masih dipercaya rakyat. Kerja KPK sudah menunjukkan hasil menggembirakan walaupun masih terdapat keterbatasan. Satu per satu korupsi yang melibatkan para petinggi negara di area trias politika, termasuk dari lembaga penegak hukum, terbongkar. Secara nasional, kerja KPK membangkitkan harapan berkurangnya korupsi di Indonesia.

Pun begitu, masih banyak kelompok (dengan berbagai dalih), mencoba melemahkan KPK. Keberadaannya seringkali dipandang sebagai lembaga super body, karena itu kewenangannya harus dipangkas, bahkan kencang pula suara agar KPK dibubarkan. Di level lembaga negara, secara formal, koreksi terhadap sepak terjang KPK ditandai dengan usulan revisi UU KPK dan pembentukan Pansus di DPR.

Khusus terkait revisi UU KPK, ada empat butir usulan dalam draf revisi UU KPK yang tengah disrorot publik karena menyangkut posisi KPK ke depannya: apakah diperkuat atau justru diperlemah. Keempat butir usulan revisi tersebut berupa izin penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), dan ketentuan terkait penyelidik dan penyidik.

Namun sebagian besar publik meyakini, revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang masuk skala prioritas program legislasi nasional itu mengandung kelemahan mendasar. Sebab, hasrat besar mengubah landasan hukum operasional KPK tersebut selain tercium aroma kontestasi politik dan kekuasaan, juga menampakkan kekumuhan paradigma.

Pertama, jika revisi UU dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja lembaga antirasuah tersebut, pertanyaan mendasarnya adalah apakah ada tendensi KPK selama ini mandul? Argumen ini dengan mudah terpatahkan melalui bukti capaian yang diukir lembaga negara paling dipercaya publik itu sejak berdirinya tahun 2002. Semantara di saat bersamaan, ikhtiar kepolisian dan kejaksaan mengungkap korupsi dianggap belum maksimal.

Kedua, respon, persepsi, dan penilaian umum terhadap kinerja dan integritas DPR, diakui atau tidak, berada pada titik nadir setelah serentetan kasus korupsi yang menyeret anggotanya sepanjang lebih dari satu dekade terakhir. Inisiatif dan kengototan DPR mengajukan revisi UU KPK hingga pemebantukan Pansus KPK memantik pertanyaan dan kecurigaan besar yang perlu dinilai motifnya melalui audit terbuka berupa proses deliberasi publik dan uji naskah akademis, dengan meletakkan kepentingan bangsa di atas semua tujuan.

Namun demikian, jika agenda revisi itu tetap dilakukan, maka keempat butir usulan tersebut orientasinya harus pada penguatan KPK. Karena itu, kerangka berpikir keempat butir usulan tersebut sebaiknya dibedah terlebih dahulu, apakah diperlukan atau tidak.

Pertama, soal usulan penambahan kewenangan SP3. Penambahan wewenang KPK untuk menerbitkan SP3 sangat mungkin membuka celah KPK keliru dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Sebagaimana di institusi penegak hukum yang lain, SP3 menjadi instrumen menghentikan penyidikan. Bagi KPK, sebagai lembaga yang sejak awal didesain memiliki kewenangan luar biasa, juga harus disertai aturan yang memaksa lembaga ini bertindak superhati-hati. Ketiadaan kewenangan menerbitkan SP3 merupakan instrumennya.

Jika kelak pembentuk UU membuka ruang tersebut, justru pembentuk UU secara tak sadar malah menurunkan standar KPK dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Apalagi mekanisme praperadilan dapat digunakan untuk menilai sah atau tidaknya penetapan status tersangka. Dalam posisi memperkuat KPK, semestinya poin ketiadaan kewenangan SP3 tidak perlu diperdebatkan.

Kedua, soal pengaturan wewenang penyadapan (dan penyitaan) yang memerlukan izin dewan pengawas. Soal ini, pilihan membatasi wewenang penyadapan dengan cara memerlukan izin berpotensi melumpuhkan langkah penindakan KPK. Disadari atau tidak, syarat komulasi tersebut jelas akan melumpuhkan KPK karena model penyadapan yang dipraktikkan KPK selama ini terbukti sangat ampuh dalam melacak para pencoleng uang negara.

Barangkali yang perlu dibenahi adalah terkait tata cara penyadapan harus diatur dengan undang-undang tersendiri, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Dan usulan ini, KPK pun telah menyetujuinya. Namun perlu diingat, undang-undang tersebut tak boleh bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Tetap harus ada klausul lex specialis untuk KPK dan tidak memperumit kerja di lapangan. Di pihak lain, KPK juga tidak boleh sewenang-wenang dan menabrak aturan dalam melakukan penyadapan.

Ketiga, terkait pengawasan independen KPK. Memang, saat ini KPK adalah satu-satunya lembaga penegak hukum yang tanpa pengawasan. Sehingga lembaga pengawasan, sepanjang tak berangkat dari kecurigaan dan mempersulit fungsi, tugas, dan kerja KPK, maka perlu didukung. Apalagi, menurut ahli Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin, lembaga apapun dalam prinsip konstitusional harus ada lembaga pengawasan. Agar semua lembaga negara bisa bekerja dalam koridor konstitusional.

Namun, jika keinginan membentuk lembaga pengawasan KPK dapat dikatakan sebagai bagian dari strategi memata-matai operasi senyap KPK dalam melacak pergerakan penikmat perilaku koruptif, tentu harus ditolak karena dapat memperlemah KPK.

Keempat, soal wewenang penuntutan KPK. Kewenangan penuntutan yang selama ini sudah menjadi salah satu kewenangan KPK, apabila dihilangkan dan menjadi kewenangan kejaksaan, dikhawatirkan KPK akan mengalami kelumpuhan, karena kewenangan penuntutan tidak hanya boleh dimiliki oleh kejaksaan. Justru penyatuan kewenangan untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang secara bersama-sama ada di tangan KPK menjadi kekuatan utama KPK. Dan fakta persidangan menunjukkan bahwa dengan penyatuan kewenangan seperti tersebut di atas membuktikan hampir semua pelaku korupsi (koruptor) yang diajukan ke pengadilan Tipikor tidak bisa lepas dari jerat hukum.

Terakhir, soal ketentuan penyidik KPK. Adanya ketentuan penyelidik KPK harus diperbantukan dari kepolisian selama menjadi pegawai KPK, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan jika KPK sedang menangani korupsi di penegak hukum. Padahal, bila merujuk Pasal 45 UU KPK, KPK berhak mengangkat penyidik independen. Hal ini juga diperkuat dengan putusan MK yang memutuskan bahwa KPK dapat mengangkat penyelidik dan penyidik secara mandiri. Sehingga, kewenangan KPK mengangkat penyidik independen merupakan bagian untuk memperkuat KPK.

Juga jangan lupa, penambahan jumlah penyidik KPK mendesak untuk direalisasikan. Sebab, jumlah penyidik yang ada di KPK sekarang (sekitar 150 orang)  tentu jauh dari ideal. Apalagi wilayah dan perkara korupsi di Indonesia amat luas cakupannya. Hongkong saja, dengan penduduk 8 juta dan wilayah yang kecil, namun lembaga antikorupsinya memiliki penyidik 1.200 orang. Begitupun di Korea Selatan dan Malaysia.

Di samping itu, penambahan penyidik sangat relevan untuk menjawab desakan publik dan amanah UU KPK agar KPK membentuk perwakilan di daerah. Tak sekadar itu, penambahan penyidik juga dibutuhkan untuk menangani berbagai perkara yang menumpuk di KPK. Sehingga, kesan menggantungkan perkara, pemilahan penanganan perkara, juga kelambanan dalam penuntasan kasus korupsi dapat teratasi.

Namun lepas dari semua itu, upaya penguatan KPK terletak pada UU yang menyempurnakan posisi dan kewenangannya, serta adanya kemauan politik (political will) dari semua pihak. Pemerintah, utamanya presiden, perlu upaya konkret untuk memperkuat KPK. Tak sekadar ucapan.

Pejabat negara seperti Jaksa Agung dan para menterinya, serta partai koalisi pemerintah harus sejalan dengan komitmen presiden. Bukan malah berupaya memperlemah, bahkan bertindak di luar nalar publik. Begitupun dengan aparat penegak hukum lainnya dan DPR, tak lagi menjadi batu sandungan bagi KPK dalam melaksanakan tugasnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here