Perlambatan Ekonomi Global dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia

0
413

Nusantara.news – Perlambatan ekonomi Indonesia, pengaruh dari perlambatan ekonomi dunia. Setelah 2,5 tahun pemerintahan Joko Widodo + Jusuf Kalla belum ada solusi yang jelas.

Mengingatkan pemerintahan Joko Widodo bahwa kebijakan politik keseimbangan dengan mengakomodasi personal, partai politik di berbagai sektor; baik di Kabinet, BUMN dengan posisi di pemerintahan (esekutif) dan yudikatif, serta pengakomodasian untuk meredam daya kritis DPR-RI yang notabene representasi rakyat Indonesia. Di satu sisi terjadinya stabilitas politik pemerintahan tapi di sisi lain, memburuknya daya kritis parlemen dan memperlihatkan oligarki politik yang menonjol dan bercitra buruk bagi pembangunan demokrasi dan politik di Indonesia.

Bandulan politik pro Beijing, khususnya dalam kebijakan menentukan mitra Strategis dalam pembangunan dinilai telah menimbulkan ekses, yakni sensitifitas negatif terhadap etnis Cina. Apalagi dipicu reklamasi dan kasus Ahok, sehingga suhu politik menjadi eskalatif.  Gejala kebijakan politik Joko Widodo terlihat mulai anti demokrasi dan semangat pengkultusan politik tertentu, dengan slogan-slogan-slogan kebhinnekaan dan NKRI yang dinilai kontraproduktif karena justru menimbulkan semangat anti Cina yang mulai dikaitkan dengan isu bangkitnya PKI. Pada gilirannya akan mengganggu harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara, di bidang ekonomi, perlambatan  ekonomi dunia belum bisa diantisipasi karena sektor riil dan direct investasi menurun, sektor industri hanya berkontribusi 21% (2015), sebelumnya di atas 30%. Sektor pajak terimbas, sehingga APBN 2017 mengalami defisit Rp 567 Triliun (Sri Mulyani Indrawati), sementara solusi tentang hal tersebut belum ada.

Lembaga donor jelas bukan solusi lagi (IMF, WB, dan Bank Pembangunan Asia), karena ratio hutang pemerintah Indonesia terlalu besar mencapai (Rp 3.400 Triliun). Sementara AS dan Cina secara bilateral untuk Indonesia, yang siap justru Cina. Jika Cina sebagai solusi tentu akan meningkatkan eskalasi semangat anti Cina yang sedang marak, karena kasus Ahok.

Lalu, jika ditempuh efisiensi dalam APBN tentu juga akan berakibat perlambatan ekonomi dengan pertumbuhan 5,1% ekonomi melambat konon negara untuk menutupi defisit APBN 2017 harus menerbitkan SUN senilai Rp 567 Triliun, dengan total APBN mencapai Rp 2.025 Triliun.

Sementara tren dunia ke arah deglobalisasi sehingga beberapa negara besar memproteksi ekonomi dalam negeri, dikenal dengan nasional populism kanan. Dimulai dengan Brexit (Inggris untuk Eropa), Trump Effect khususnya untuk Cina, Duterte (Filipina), Erdogan (Turki), Le Pen (Perancis), sehingga terjadi perlambatan ekonomi di dunia secara signifikan. Sektor industri paling terpukul, di negara kita kontribusi sektor industri di tahun 2015 tinggal 21%, sedangkan sebelumnya di atas 30%. Penurunan ini tentu akibat perlambatan ekonomi di sektor industri yang hanya tumbuh 3%-4% per tahun. Hal ini berdampak pada penerimaan pajak pada APBN. Jadi ada gap antara pertumbuhan di APBN dengan sektor riil, sehingga penerimaan pajak bermasalah.

Fenomena dunia ini merupakan gagalnya kapitalisme global, deglobalisasi menjadi tren perubahan dunia, makanya Trump keluar dari TPP dan akan mengevaluasi seluruh perjanjian bilateral dagang internasional AS dengan mengoptimalkan keuangan nasional. Ini paradigma baru yang seharusnya disikapi pemerintah Indonesia, kita perlu mengantisipasi Trump Effect.

Jujur, kita sudah keliru ketika reformasi (1998) yang hanya fokus menggulingkan Soeharto. Ada penyusup (intruder) yang lebih siap, yakni pihak asing dengan segala agendanya waktu itu. Jelas selama reformasi (18 tahun) aset-aset strategis kita dikuasai pihak asing. Sebut saja: perbankan (70%), sumber daya alam (85%), hutan (70%) telah dimiliki pihak asing. Hal ini terjadi kita keliru menafsirkan Kapitalisme Global, lalu kita juga terkejut dengan kehadiran Cina dengan State Capitalism (One State Two Systems). Trump dan Brexit mengajak dunia untuk memperkuat nasionalisme ala Populism, lalu bagaimana Indonesia mengantisipasinya?

Deglobalisasi dengan proxy war, dimana Cina menjadi ancaman terbesar pada abad ini, termasuk menjadi ancaman bagi AS. Indonesia dengan kekayaan alam, luas daratan dan kelautan tentu menjadi incaran Cina. Sudah terlihat dari keluarnya Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 di era Pemerintahan Joko Widodo, tentang Kepemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh orang Asing. Tentunya tidak sekadar rumah tinggal, kepemilikan ini pada gilirannya akan berskala besar (developer asing). Disparitas harga dengan properti di Singapura, Malaysia, dan Thailand menjadi alasan Cina’s Overseas dalam mengkritisi regulasi tersebut. Desakan tersebut terjadi sejak era SBY (2009), dan Joko Widodo (2015) memenuhinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015. Joko Widodo tenang saja dengan gejolak dunia, dan semakin mesra dengan Cina dan para Taipan.

Reklamasi sangat berhubungan jelas dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Bisa kita bayangkan, dengan opsi harga murah developer asing akan memborong tanah dan bangunan di pulau Jawa dan belahan bumi Indonesia. Kita masuk era liberalisasi secara radikal justru di saat dunia memproteksi ekonomi dalam negerinya. Sungguh rakyat Indonesia yang miskin tidak akan mampu memperoleh properti layak yang seharusnya menjadi fokus pemerintah. Jelas pemerintahan Joko Widodo tidak peka dan anti rakyat, tidak berdaulat secara ekonomi. Kita mempertanyakan hal tersebut pada pemerintah Indonesia, khususnya pada Presiden Joko Widodo.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here