Perlawanan Terhadap Anak Perusahaan Mayora Berbuntut Intimidasi

0
688
Aliansi Masyarakat Banten (AMB) tegas menolak kehadiran PT Tirta Fresindo Jaya yang juga anak perusahaan Mayora

Nusantara.news, Serang – Perlawanan Rakyat Desa Cidasari,Kabupaten  Pandegelang, dan Baros, Kabupaten Serang, dalam memperjuangkan hak-haknya melawan PT Tirta Fresindo Jaya, anak perusahaan PT Mayora berbuntut intimidasi.

Sebulan lalu, tepatnya Selasa, 7 Februari 2017, Bima, seorang warga Cidasari tidak menyangka rumahnya didatangi segerombolan aparat bersenjata lengkap yang lalu menggeledah seisi rumah dan mengacak-acak barang pribadinya. Setelah petugas tidak menemukan barang yang mereka cari, Bima digelandang petugas tanpa surat penangkapan.

Sore harinya, Puadi yang berprofesi sebagai tukang cukur tidak menyangka kalau pelanggan yang dilayaninya adalah polisi. Usai mencukur Puadi langsung digelandang ke mobil polisi, tanpa surat perintah penangkapan.

Malam harinya, Sair yang sedang menghadiri hajatan di rumah mertuanya didatangi serombongan orang tidak dikenal. Seperti halnya Bima dan Puadi, Sair dipaksa masuk ke mobil. Boro-boro surat perintah penangkapan, anggota keluarganya pun tidak diberi tahu ketiganya akan dibawa kemana.

Sebagaimana keluarga Puadi, mertua Sair dan orang tua Bima juga kebingungan mengapa keluarga mereka ditangkap oleh orang-orang yang mengaku polisi. Mereka juga tidak tahu pasti apakah orang-orang yang membawa anggota keluarganya polisi atau bukan, sebab tidak ada identitas resmi, surat pemberitahuan, surat tugas ataupun surat penangkapan.

Rupanya penangkapan itu buntut dari peristiwa sehari sebelumnya, saat warga aksi damai i kantor Bupati Pandegelang menuntut pencabutan izin pabrik kemasan air mineral yang “membunuh” mata pencarian warga. Dari kantor Bupati aksi berlanjut ke lokasi pembangunan pabrik kemasan air mineral yang merupakan satu diantara anak perusahaan Mayora Group.

Perjuangan Panjang

“Perjuangan masyarakat Cadasari dan Baros menolak hadirnya PT Tirta Fresindo Jaya suah berlangsung sejak 2014. Mereka menolak karena pada umumnya warga Cadasari mengandalkan pertanian sebagai mata pencahariannya. Bentang alam persawahan dan mata air yang melimpah menyatu bersama kearifan lokal sebagai masyarakat Kyai, santri dan basis pesantren salafiyah,” terang Rusdi Togaroa, aktivis 1980-an yang masih menaruh perhatan terhadap perjuangan Rakyat..

Akibat pembangunan pabrik kemasan air mineral yang melakukan penimbunan tanah itu, lanjut Rusdi, dirasakan langsung bukan saja warga Cadasari, Kabupaten Pandegelang, melainkan juga warga Baros, Kabupaten Serang. Sawah-sawah masyarakat sekitar lokasi pembangunan Pabrik air kemasan mulai surut dan mengering.

Dalam catatan nusantara.news, Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) melalui Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) pada tanggal 13 Februari 2017 sudah menerbitkan siaran pers bersama untuk menyikapi situasi tersebut. Tuntutan KPA terdiri dari delapan poin,antara lain membebaskan warga yang ditangkap, menghentikan penyisiran terhadap warga, memproses tindakan pelanggaran hukum PT Tirta Fresindo Jaya terhadap hak agraria warga Cadasari-Baros, dan PT Fresindo  menghormati surat Bupati Pandeglang tentang penghentian kegiatan perusahaan.

Kepada Pemerintah Indonesia khususnya Kementrian PUPR, KNPA juga endesak penghentian swastanisasi terselubung, kepada Presiden Jokowi, Gubernur, dan Bupati agar menjamin dan menghormati hak-hak warga sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 3, dan mengajak seluruh elemen bangsa dan publik secara luas untuk mengawal dan menjadi bagian perjuangan warga Cadasari-Baros.

Terlebih secara yuridis, perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dinilai cacat, sebab menyalahi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dibuatnya sendiri, yakni Perda no 3 tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2031.

Sebab pada pasal 31 ayat 1 dan 2 yang memasukan wilayah Kecamatan Cadasari ke dalam wilayah resapan air, pasal 35 ayat 4 yang memasukan Cadasari sebagai kawasan lindung geologi (mata air) dan pasal 39 ayat 6 yang memasukan Cadasari sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bahkan sudah menurunkan laporan tentang pelanggaran Yuridis ini.

“Maka wajar bila Rakyat Baros dan Cadasari memperjuangkan hak-hak hidupnya yang drampas oleh perusahaan. Tapi sayang, perjuangan rakyat yang melibatkan santri dan ustad mesti menghadapi tembok kekuasaan yang beku. Saluran komunikasi ke pemerintah setempat mampet,” ujar Rusdi Togaroa.

Mampetnya komunikasi itulah yang mendorong rakyat berbondong-bondong ke kantor Bupati Pandegelang. Tapi sayang, kehadiran mereka tdak dsambut sehingga rakyat turun langsung ke lokasi pembangunan pabrik air mineral kemasan yang berujung intimidasi dan penangkapan.

Untuk itu, warga dengan didampingi Tim Kuasa Hukum dari LBH Rakyat Banten mengajukan pra peradilan atas penangkapan ilegal itu. Hari ni, Senin (6/3) digelar sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Pandegelang, Jl Serang No.1, Pandegelang, Banten. Besok, Selasa (7/3) Hakim Pengadilan Negeri Pandegelang akan memutus perkara gugatan praperadilan itu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here