Perlindungan WNI Payah, Sudah 120 TKI Terbunuh di Malaysia

1
170
eluarga Adelina Sau menangis saat melihat peti yang berisi jasad Adelina itu tiba di bandara El Tari Kupang, NTT, Sabtu (17/2). ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/ama/18

Nusantara.news, Jakarta – Perlindungan segenap tumpah darah dan warga negara Indonesia terdengar seperti ilusi – tidak nyata – terutama bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menyabung nasib di luar negeri, khususnya Malaysia.

Terakhir kali, Adelina Sau – TKI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) – menjadi korban kekejaman majikan. Tetangga korban memberikan keterangan kepada polisi Malaysia, betapa korban berhari-hari tidak diberi makan dan dipaksa tidur di luar dengan dijaga seekor anjing Rottweiler. Akhirnya korban Adelina yang sempat dibawa ke Rumah Sakit pun meninggal dunia.

Kejaksaan Malaysia sudah menetapkan perempuan berusia 60 tahun – majikan Adelina sebagai tersangka. Kematian Adelina sekaligus menguak kenyataan pahit tentang perlindungan TKI di luar negeri yang semestinya semakin baik di bawah pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Namun faktanya kisah tragi situ masih terus berulang.

Human Trafficking

Bayangkan saja – mengutip catatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant Care – sejak 2016 tercatat 120 TKI terbunuh di Malaysia. Dalam 2 bulan terakhir selama 2018 saja sudah ada 20 TKI yang terbunuh di sana.

Di antara korban terbunuh – termasuk Adelina – diduga sebagai korban praktek perdagangan manusia (human trafficking) yang masih marak di sejumlah tempat di Indonesia – antara lain NTT.

Migrant Care mencatat, sekarang ini setidaknya ada 2 juta TKI yang bekerja di Malaysia. Sebagian besar TKI itu bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART). Di antara 2 juta pekerja itu diperkirakan sekitar setengahnya tidak berdokumen.

“Kasus Adelina hanyalah puncak gunung es dari kerentanan pekerja migran Indonesia,” beber Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo. Adik kandung penyair Wiji Thukul yang asal Solo itu tidak menampik dugaan Adelina sebagai korban sindikat besar perdagangan manusia di NTT.

Kasus kekerasan terhadap ART asal Indonesia – dan dari beberapa negara Asia lainnya seperti Filipina dan Bangladesh – bukan hal baru. Kisah pilu tentang ART yang dipukuli, dikurung, dilecehkan bahkan dibunuh – terang Wahyu Susilo – acap dia dengar selama beberapa dekade, termasuk di Malaysia yang katanya negara satu rumpun.

Wahyu Susilo mencatat, tahun 2008 seorang perempuan Malaysia dijatuhi hukuman penjara setelah terbukti menyeterika tubuh ART asal Indonesia. Beberapa tahun kemudian juga tercatat seorang majikan Malaysia dihukum setelah membiarkan ART asal Indonesia mati kelaparan.

Mestinya kasus-kasus kematian itu menjadi cambuk bagi pemerintah Indonesia – khususnya yang bertanggung jawab atas perlindungan dan penempatan. Dalam hal perlindungan, jelas Wahyu, mestinya pejabat berwenang melakukan pengawasan yang optimal sejak proses rekrutmen TKI – khususnya di daerah-daerah yang rawan kasus human trafficking.

Mahalnya Biaya Resmi

Tapi kenyataan membuktikan lain. Banyaknya TKI tak berdokumen yang terus mengalir ke luar negeri membuktikan praktek perdagangan manusia masih berlangsung di beberapa tempat di Indonesia.

Biasanya, lanjut Wahyu, TKI tak berdokumen mendapatkan perlakuan yang semena-mena dari majikannya di Malaysia yang menyebabkan semakin banyaknya TKI yang terbunuh di negeri eks jajahan Inggris itu.

Migrant Care juga mengungkapkan 62 WNI dari Nusa Tenggara terbunuh di Malaysia pada 2017. Di antara yang terbunuh hanya satu orang yang bekerja di sana berdokumen lengkap. Sedangkan sisanya yang tak berdokumen diyakini sebagai korban human trafficking.

Umumnya perempuan yang berangkat ke Malaysia berasal dari keluarga miskin. Mereka berharap mendapatkan pekerjaan layak di Malaysia dengan gaji dan kondisi yang lebih baik ketimbang bekerja di tanah air. Untuk itu Wahyu Susilo mendesak pemerintah RI menerapkan langkah lebih keras untuk melindungi para TKI.

Selain itu, Wahyu Susilo juga mencatat betapa mahalnya menjadi TKI berdokumen di Malaysia. Akhirnya orang seperti Adelina dipaksa keadaan menghubungi calo-calo TKI yang terbiasa memberangkatkan TKI tanpa dilengkapi dokumen yang diwajibkan. Orang-orang seperti Adelina ini, tandas Wahyu, rentan menjadi korban perdagangan manusia.

“Pemerintah Indonesia perlu menyederhanakan prosedur keberangkatan pekerja migran agar murah dan aman,” pinta Wahyu, tanpa adanya prosedur yang mudah dan murah selamanya para TKI akan terjebak sindikat perdagangan manusia.

Perlindungan WNI

Sebenarnya – dengan banyaknya perlakuan keji terhadap TKI di Malaysia – tahun 2009 pemerintah Indonesia memberlakukan moratorium pengiriman TKI yang bekerja di sektor ART ke negeri jiran itu. Entah apa pertimbangannya ketentuan itu dicabut di tahun 2011.

Sebelumnya TKI dilindungi oleh Memorandum of Understanding (MOU) antara pemerintah Indonesia dan Malaysia yang mengatur kondisi gaji dan kerja pekerja migran. Sayang, MoU itu telah berakhir pada 2016. Para aktvis pekerja migran mendesak pemerintah agar MoI itu segera dipulihkan. Tapi seruan itu tidak ditanggapi secara optimal.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI) juga sudah berusaha berbicara dengan pemerintah Malaysia. Namun tanggalnya kapan belum ditetapkan. “Kami akan menekan Pemerintah Malaysia, memastikan bahwa mereka melakukan tindakan yang akan mencegah kasus seperti itu terjadi lagi,” terang Juru Bicara Kemenlu RI Armanatha Nasir.

Pemerintah Malaysia hanya menanggapi, pihaknya tidak akan melindungi siapa pun majikan yang bersalah atas penganiayaan atau penyiksaan pekerja asing. Sebab ternyata, bukan pemerintah Indonesia saja yang complain terhadap keselamatan warga negaranya di luar negeri. Pemerintah Filipina juga geram atas banyaknya ART yang terbunuh di luar negeri.

Bertempat di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Sekretaris Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI) Yatini Sulistyowati, Pengacara Publik Oky Wiratama dan Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Bobby Alwi, dalam sebuah konferensi pers, Minggu (25/2), mendesak pemerintah segera menerapkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus membuat peraturan turunannya.

Karena memang, perlindungan segenap tumpah darah dan warga negara Indonesia – di mana pun mereka berada – adalah perintah konstitusi. Termasuk perlindungan tenaga kerja Indonesia yang sebenarnya sudah ada lembaganya – sebut saja Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Tapi faktanya lembaga itu belum optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Tentu saja, apabila perlindungan TKI tidak segera dibenahi akan merusak reputasi Presiden Joko Widodo yang selama ini dicitrakan peduli dengan nasib wong cilik.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here