Tragedi Negara Hukum (2)

Perlu Kebijakan Berdasarkan Riset dan Data

0
156

Nusantara.news, Jakarta – Dicabutnya ketentuan dari Dirjen Imigrasi tentang permohonan pembuatan paspor baru yang mensyaratkan pemohon harus memiliki tabungan atas nama pemohon dengan jumlah minimal Rp25 juta, dan direvisinya Permenhub Nomor 32 tahun 2016 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, menimbulkan pertanyaan serius dari sisi persiapan dalam pemberlakuan sebuah keputusan atau kebijakan pemerintah.

Peraturan yang dilahirkan itu tidak memenuhi syarat-syarat sebuah peraturan yang baik. Jika merujuk kepada pendapat Jeremy Bentham, filosof Inggris abad 19, produk hukum yang baik itu harus memiliki sifat berlaku secara filosofis, sosiologis dan yuridis.  Katakanlah tidak ada pertentangan secara filosofis dan yuridis, namun yang pasti kedua peraturan tersebut tidak memenuhi syarat sosiologis. Buktinya, peraturan itu dicabut dan direvisi, karena tidak sesuai dengan keadaan masyarakat.

Mengapa peraturan tidak bisa dijalankan karena tidak memenuhi syarat sosiologis, dan karena itu terpaksa dicabut atau diganti dengan peraturan lain?

Tidak lain karena tindakan hukum yang dilakukan pemerintah, baik yang bersifat beschikking (keputusan) maupun regeling (peraturan) tidak didahului oleh pemahaman dan pemetaan masalah secara lengkap, saling terkait dan terpadu antar-bidang (komprehensif integralistik) tentang ketiga aspek tadi, yakni filosofis, sosiologis dan yuridis.

Pemahaman dan pemetaan masalah secara filosofis dan yuridis bisa diperoleh melalui pengkajian literatur secara mendalam dengan melibatkan para ahli yang berkompeten. Tetapi, pemahaman terhadap aspek sosiologis, hanya bisa diperoleh melalui jajak pendapat atau riset ke masyarakat. Riset tersebut bisa meliputi berbagai hal, baik reaksi publik, kemampuan publik menerima dan sebagainya.

Bahwa seringkali riset yang dilakukan pemerintah dijadikan proyek siluman, itu hal yang berbeda, karena menyangkut kemampuan pengawasan pemerintah. Kenyataan tersebut sama sekali tidak menggugurkan pentingnya arti riset dalam menentukan suatu kebijakan atau tindakan hukum pemerintah.

Jika saja ada pemahaman berbasis riset dan data yang valid, fenomena angkutan umum berbasis aplikasi ini sebetulnya mudah sekali diprediksi. Pelajari saja data-data penjualan mobil atau sepeda motor dalam 10 tahun terakhir yang sangat luar biasa tingginya. Belum lagi kemunculan low cost green car (LGCC) yang kehadirannya seperti didorong pemerintah. Lalu bandingkan dengan pendapatan perkapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada ketersediaan lapangan kerja.

Berdasarkan data OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) rasio kepemilikan mobil di Indonesia memang baru 77 unit per 1.000 penduduk. Di kawasan ASEAN, Indonesia jauh di bawah Singapura (153:1.000), Brunei (409:1.000), Malaysia (397:1.000) atau Thailand (208:1.000). Tetapi, pendapatan perkapita kita dengan mereka berbeda. Pendapatan  perkapita orang Singapura rata-rata  US$48.595 dolar AS pertahun, Malaysia US$9,659, Brunei lebih hebat lagi, US$54.114.  Sementara kita hanya US$3.452.

Jika angka-angka penjualan otomotif di Indonesia dibaca tidak melulu dari kacamata perdagangan dan industri, niscaya akan terlihat perkiraan akan dikemanakan mobil dan sepeda motor tersebut.

Perbandingkan perkiraan tersebut dengan kondisi faktual angkutan umum saat ini, yang ketersediaannya tidak mencukupi serta pelayanannya yang buruk. Cermati pula kebijakan perbankan yang sedemikian mudahnya memberikan kredit kepemilikan kendaraan. Periksa pula profil konsumen otomotif tersebut.

Di situlah pentingnya sudut pandang komprehensif-integralistik tadi, agar tidak melihat masalah sepotong-sepotong. Di situlah pentingnya riset dan data yang valid, agar perspektif menjadi lebih luas.

Jadi, kalau konsisten dengan amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum, cukuplah dua produk hukum dari Menteri Perhubungan dan Dirjen Imigrasi tadi yang menjadi “tragedi” kebijakan pemerintah. Mulai sekarang cobalah membuat kebijakan atau tindakan hukum yang memenuhi kriteria yang semestinya. Jika tidak, rakyat yang jadi korban, seperti dalam kemelut berdarah angkutan umum itu.

Kalau selalu rakyat yang jadi korban, mereka akan merasa bahwa negara tak  pernah hadir dalam kehidupannya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here