Perlu Ketegasan Lindungi Pribumi dari Cina

1
425
Presiden Joko Widodo dengan Presiden Cina Xi Jinping.

Nusantara.news, Jakarta – Sejak Donald Trump memenangkan pemilihan Presiden pada November 2016, Negeri Paman Sam menerapkan proteksi atas produk-produknya dari ekspansi produk Cina. Sejak itu ketegangan hubungan perdagangan pun mendunia.

Trump menganggap Amerika curang dalam menerapkan hubungan dagang, praktik dumping atas produknya membuat Cina unggul dalam transaksi perdagangan dengan mayoritas negara di dunia, terutama terhadap Amerika. Karena Cina menerapkan tax rebate (potongan pajak), pengenaan bunga rendah dan biaya tenaga kerja murah.

Alhasil produk Cina unggul di manca negara, termasuk di Indonesia. Tapi lebih dari itu Cina juga menerapkan penguasaan ekonomi suatu wilayah lewat jerat utang, pada gilirannya utang itu dikonversi menjadi saham (debt to equity swap) pada saat penerima utang tak sanggup membayar.

Pada bagian lain, Cina menerapkan praktik memelihara penguasa. Cina mau mengeluarkan anggaran berapa pun untuk suatu pemilihan umum di suatu negara, baik tingkat nasional maupun daerah, demi kepentingan ekonomi mereka. Setelah calon yang dibiayainya memenangkan pemilihan, Cina meminta imbalan berupa konsesi ekonomi.

Hal ini terjadi di Amerika pada saat Bill Clinton dapat dukungan James Riady lewat orang susupannya di Gedung Putih, John Hwang. James membiayai Pilpres dan Clinton menang. Sebagai imbalan Lippo Group mendapat proyek pembangunan pangkalan militer di Vietnam dan proyek lainnya (Lihat: Edward Timperlake and William C. Triplett, Year of The Rat: How Bill Clinton and Al Gore Compromised US Security for Chinese Casb, Washington, DC,: Regnery Publishing, 1998).

Sejak 1991 Cina memang sudah mengantisipasi akan terjadi over-populasi mulai 2010. Untuk itu Cina merancang migrasi kelebihan penduduknya agar ekonominya sustainable. Dengan jumlah penduduk 1,4 miliar, harusnya Cina memiliki pertumbuhan ekonomi di atas 10%. Namun hari ini Cina memiliki pertumbuhan ekonomi hanya 6,9%.

Kalau Cina tak berbuat sesuatu, maka akan terjadi gejolak di dalam negeri mereka yang luas. Akan terjadi rebutan makanan, rebutan energi, air, jabatan, bahkan kekuasaan. Pendek kata akan terjadi perang saudara.

Untuk menghindari itu semua, Pemerintah Cina lewat jaringan Chinese Overseas membantu menguasai ekonomi negara Asia, Afrika dan sebagian Eropa. Pada saat sudah dikuasai, Cina melakukan migrasi warganya ke negara dimana bisnis para Chinese Overseas tumbuh dan berkembang dengan pesat.

Untuk mengikat kesetiaan pada tanah leluhur, Cina kemudian memberlakukan dwikewarganegaraan kepada duta-duta bisnis di seluruh dunia. Pada gilirannya mereka harus ikut membangun tanah leluhurnya jika sudah berhasil.

Masuk Indonesia

Inilah yang bisa menjelaskan mengapa Angola terjerat utang dan terbebas utangnya dengan memaksakan mata uang negaranya diganti dengan yuan. Ini juga yang menjelaskan mengapa pelabuhan Sri Lanka, dan ini juga yang bisa menjelaskan berbagai investasi dan pinjaman yang diberikan Cina kepada Indonesia.

China Development Bank (CDB) dengan pinjaman US$3 miliar kepada Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI), mencoba merestrukturisasi utang-utang macet di ketiga bank pelat merah itu. Termasuk utang macet kepada Bosowa Group, Medco Group, maupun korporat lainnya, atas arrangement Menteri BUMN Rini Mariani Soemarmo.

Tidak hanya itu, CDB juga akan terlibat dalam pemberian pembiayaan untuk proyek kereta semi cepat Jakarta-Bandung senilai US$5,5 miliar. Di mana awalnya CDB mendapat porsi pembiayaan 40% dan Indonesia 60%, belakangan Presiden Jokowi minta CDB menguasai pembiayaan hingga 90% dan sisanya 10% konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Dimana anggota konsorsium itu adalah PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga dan PTPN VIII. Jika ternyata proyek-proyek tersebut di kemudian hari macet, maka otomatis akan dikonversi menjadi kepemilikan saham China di 7 BUMN tersebut.

Saking membahayakannya proyek kereta semi cepat Jakarta-Bandung, menurut peneliti Jepang Masako Kuranishi, pada suatu saat Indonesia tak akan sanggup membayar pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 2% itu. Di zaman “Bagaimana bisa BUMN Indonesia pinjam dengan bunga 2% per tahun, padahal Jepang bisa meminjamkan dengan bunya hanya 0,1%.”

Menurut Kuranishi, dengan bunga sebesar itu pada gilirannya BUMN-BUMN yang terlibat akan kewalahan membayar. Karena selain proyeknya tidak feseable, kemampuan bayarnya pun sulit direalisasikan.

Restrukturisasi ekonomi

Dengan asumsi ceteris paribus, tidak ada yang berubah dari skenario Cina tersebut, maka hanya menunggu waktu ekonomi Indonesia akan dicaplok raksasa-raksasa bisnis China.

Salah satu cara menyelamatkannya adalah melakukan restrukturisasi ekonomi yang melindungi pribumi. Amerika punya American Buy, Malaysia punya paket ekonomi yang memanjakan bumiputera (Melayu), Inggris punya “kembalikan ekonomi pada Inggris Raya”. Indonesia justru memiliki kecenderungan  kebijakan yang memanjakan China dan pengusaha China.

Di zaman Soekarno, pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan Jepang eks penjajahan. Bank Indonesia, BNI, PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, adalah perusahaan Belanda yang diubah menjadi BUMN.

Pada April 1950, Menko Perekonomian Soemitro Djojohadikoesoemo mengeluarkan Program Benteng, yakni melahirkan dan membina pengusaha pribumi. Maka muncul lah pengusaha papan atas seperti Hasyim Ning, Dasaat, Soedarpo.

Di zaman Soeharto ada keberpihakan yang jelas pada petani, 40% APBN dinisbahkan untuk menyejahterakan petani. Di zaman Reformasi, ada keberpihakan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Warga keturunan China dibebaskan berbisnis, namun dilarang berpolitik, apalagi jadi PNS.

Pada masa Susilo Bambang Yudhoyono melahirkan kebijakan bantuan kepada orang miskin (memberi ikan), memberi pinjaman Kredit Usaha Rakyat (memberi kail) dan kredit menengah atas (memberi perahu). Tentu saja tidak ada realisasi yang sempurna, tapi setidaknya keberpihakan pemimpin-pemimpin terdahulu terhadap pribumi sangat jelas.

Di masa Jokowi, KUR bahkan ditambahkan, ada aneka kartu sakti (kesehatan, pendidikan dan sosial), namun pada saat yang sama menekan rakyat kurang mampu lewat pencabutan subsisi listrik, gas, kereta, PAM dan jalan tol. Alhasil pribumi makin terpinggirkan secara ekonomi.

Mumpung belum terlalu jauh, ada baiknya dilakukan evaluasi atas struktur ekonomi Indonesia. Fakta bahwa 0,2% warga keturunan menguasai 75% luas tanah di Indonesia, atau 5% warga keturunan kini menguasai 85% kue ekonomi Indonesia, jelas perkara sangat serius yangharus diluruskan.

Restrukturisasi ekonomi sudah mendesak dilakukan, dengan memberikan proteksi memadai kepada pribumi.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here