Perlu Lebih Keras Kepada Myanmar

0
237

GENOSIDA etnis Rohingya di Myanmar sudah membuat dunia marah. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan marah besar terhadap rezim militer Myanmar yang disebutnya melakukan genosida. Erdogan bahkan menuduh para pemimpin negara yang berdiam diri melihat pembantaian itu sebagai kolaborator genosida suku Muslim itu. Erdogan menyebut dunia ‘buta dan tuli’ terhadap penderitaan umat Islam Rohingya.

Tak hanya Erdogan, Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson mengecam pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi yang tak berbuat apa-apa.

Bahkan Dalai Lama, yang dalam Budhisme Tibet diyakini sebagai reinkarnasi Bodhisatwa, ikut mengecam Suu Kyi .”Dia sudah memiliki Nobel Perdamaian, sehingga secara moral ia harus melakukan upaya untuk mengurangi ketegangan antara komunitas Buddha dan komunitas Muslim,” kata Dalai Lama.

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak juga sudah sejak lama bersikap keras. Najib bahkan ikut aksi unjuk rasa di Kuala Lumput, 4 Desember tahun lalu. Dalam demonstrasi itu, ada pernyataan Najib yang kemudian menjadi viral. Dia meminta warga Indonesia jangan keras memprotes Basuki Tjahaja Purnama saja, tapi juga memperjuangan nasib warga Rohingya.

Tetapi, Presiden Joko Widodo memilih tidak bersuara keras. Sikap ini sering dikritik, sebab reaksi publik di Indonesia sudah sedemikian murka. Tahun lalu, ketika terbetik berita Suu Kyi akan berkunjung ke Vihara Mendut, dekat Candi Mendut, Magelang, pemimpin tertinggi Vihara Mendut, Bante Sri Pannyavaro Mahathera, menolak kedatangan perempuan itu. Dalam agama Budha, kata Bante Sri Pannyavaro, penolakan untuk datang ke vihara adalah bentuk hukuman yang keras dari bhikku kepada umat. Belum lagi aksi-aksi berbagai kelompok masyarakat lainnya.

Jokowi cenderung menghindari, apa yang sering disebutnya sebagai, megaphone diplomacy. Pernyataan Joko Widodo hanya berupa, “Pemerintah Myanmar harus memberikan perhatian khusus karena sudah menjadi perhatian dunia internasional.” Itu pun diutarakan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Jakarta 2 September kemarin.

Langkah diplomasi Joko Widodo adalah mengirim Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk berkomunikasi dengan pejabat Myanmar. Tugasnya, kata Presiden, adalah meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan, agar memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk muslim di Myanmar dan agar memberikan akses bantuan kemanusiaan. Indonesia memang sudah mengirim 10 kontainer bantuan makanan dan obat-obatan di bulan Januari dan Februari lalu.

Menlu Retno memang sudah berbicara langsung dengan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Tapi, apakah pendekatan itu akan menghentikan genosida Rohingya? Besar kemungkinan, tidak.

Sebab, Suu Kyi sendiri menutup mata terhadap pembantaian besar-besaran itu. Dan dia selalu menolak setiap pembicaraan soal itu.

Kalau begitu, bantuan makanan dan obat-obatan saja tidak cukup. Selain belum tentu sampai ke tangan etnis Rohingya karena blokade ketat Tatmadaw, militer Myanmar, tapi juga yang dibutuhkan etnis tersebut lebih dari sekadar makanan dan obat. Mereka butuh perlindungan! Karena yang mengancam mereka bukan hanya kelaparan dan penyakit, tapi justru terutama pembunuhan oleh tentara pemerintah!

Pemerintah Indonesia harus mempelepori perlindungan tersebut. Sebab pembantaian massal itu terjadi di seberang halaman negara ini. Harus ada tekanan politik yang jelas dan keras kepada Myanmar. Entah melalui forum ASEAN, di mana Indonesia dan Myanmar sama-sama berhimpun, atau PBB.

Berbasa-basi diplomatik demi menjaga perasaan sesama anggota ASEAN itu memang perlu. Tetapi, mendahulukan basa-basi tanpa ada respon yang konkret dari Myanmar, sama artinya membiarkan pembantaian terjadi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here