Perlu Revisi UU untuk Mengatur Transportasi Daring

0
115
Seorang sopir angkutan umum mengibarkan bendera Merah Putih saat aksi unjuk rasa menolak transportasi berbasis daring atau "online" di Kota Salatiga, Jawa Tengah, Senin (21/8). ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/kye/17.

Nusantara.news, Jakarta – Hadirnya transportasi daring sebagai keniscayaan perkembangan teknologi informasi memang membuat perubahan besar dalam sistem transportasi dunia, termasuk Indonesia. Pengemudi angkutan kota, termasuk bus-bus sedang dan taksi konvensional, paling terpukul oleh hadirnya sistem transportasi daring yang tarifnya jauh lebih murah, langsung dijemput dan diantar dari satu tempat ke tempat tujuan yang dikehendakinya.

Tidak mengherankan apabila kehadiran transportasi daring yang sekarang ini dimainkan oleh tiga perusahaan operator besar: GoJek, Grabb dan Uber, dimusuhi oleh hampir semua pengemudi angkutan konvesional di semua bandar udara (Bandara), di sejumlah terminal bus dan stasiun-stasiun  kereta api. Pengelola Bandara karena takut terjadinya keributan acap kali melakukan sweeping terhadap transportasi daring yang diam-diam mencari penumpang di wilayahnya.

Potensi keributan antara pengemudi angkutan konvensional dan transportasi daring memang terjadi di sejumlah tempat, antara lain di Palembang, Medan, Bukitinggi dan Salatiga. Meskipun sudah ada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang mengatur tentang transportasi daring namun para pengemudi angkot dan taksi di sejumlah kota besar Indonesia tetap menolak keberadaan transportasi daring yang keberadaannya tiba-tiba menjadi idola warga.

Sebaliknya pengemudi transportasi daring juga menolak 14 pasal yang tertuang dalam Permenhub No.26 Tahun 2017. Pasal-pasal yang membuat pengemudi keberatan, antara lain pasal yang mengatur tarif batas bawah dan tarif batas atas yang dibagi dalam dua wilayah. Masing-masing Wilayah I meliputi Sumatera, Jawa dan Bali dengan tarif batas bawah Rp3500 dan batas atas Rp6000 per Km, dan Wilayah II meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, dengan tarif batas bawah Rp3700 per Km dan batas atas Rp6500 per Km.

Selain persoalan tarf, Permenhub juga mengatur Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) transportasi daring wajib berbadan hukum. Kewajiban itu diklaim mengacu kepada perintah Undang-Undang (UU) No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan lain dari Permenhub adalah plat nomer kendaraan harus sesuai dengan wiayah operasi, kendaraan yang digunakan harus memiliki sertifikat regristrasi uji type (SRUT).

Permenhub Dicabut

Keresahan para pengemudi transportasi daring itu disampaikan kepada masing-masing operator. Setelah konsultasi maka ditunjuk 6 orang perwakilan pengemudi dengan didampingi penasehat hukum melakukan gugatan uji materi terhadap Permenhub No.26 Tahun 2017 ke Mahkamah Agung (MA) pada 4 Mei 2017 yang lalu.

Dalam permohonan uji materi, pemohon menilai ketentuan tarif batas atas dan tarif batas bawah bertentangan dengan UU No.22 Tahun 2009 khususnya pada Pasal 183, ayat (2) yang berbunyi, “Tarif angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.” Secara keseluruhan pemohon memang keberatan terhadap 14 pasal dalam Permenhub yang mereka nilai menghambat mereka dalam berusaha.

Gayung pun bersambut. Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya No.37/HUM/2017 mengenai uji materi atas Permenhub No.26 Tahun 2017 mengabulkan permohonan ke-6 pemohon. Dengan dikabulkannya uji materi maka pasal-pasal penting yang diatur dalam Permenhub itu menjadi tidak berlaku.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang dipimpin Hakim Agung Tata Usaha Negara (TUN) Supardi dan dua hakim anggota, masing-masing Is Sudaryono dan Hary Djatmiko menyebut, “angkutan sewa khusus berbasis aplikasi merupakan kondisi logis dari perkembangan teknologi informasi dan kehadiran angkutan sewa khusus telah berhasil mengubah bentuk pasar dari monopoli ke persaingan pasar yang kompetitif.”

Keputusan MA ini disambut baik oleh umumnya pengguna transportasi daring. Febby Intan Permatasari (41) yang tinggal di Cibubur mengaku sejak ada transportasi daring dia lebih sering mengandangkan mobilnya. “Nggak capek, murah dan  nyaman,” ungkapnya. Paling tidak dia tidak lagi memelototi jalan raya saat terjebak kemacetan.

“Dengan naik Grab, Gocar atau Uber, kalau macet bisa ditinggal tidur atau main media sosial. Harganya juga tidak semahal taxi,”ujar mantan aktifis Pijar yang mengaku sering bepergian ke Jakarta untuk urusan bisnis atau sekedar berkumpul dengan teman-temannya itu.

Kekosongan Hukum

Namun dengan dicabutnya Permenhub 26 Tahun 2017 sudah pasti terjadi kekosongan peraturan. Kekosongan ini dalam pandangan Ketua Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit berpotensi merugikan baik pengemudi maupun pengguna transportasi daring. Bagi pengemudi dengan tidak adanya tarif batas bawah jelas akan dirugikan saat operator dengan alasan promo melakukan banting tarif yang semurah-murahnya.

Tidak adanya ketentuan armada transportasi daring berbadan hukum, sambung Danang, juga potensial merugikan pengemudi saat operator merekrut sebanyak-banyaknya penyelenggara transportasi daring tanpa adanya kuota yang jelas. “Pada akhirnya pengemudi akan sulit mencari penumpang karena kerasnya persaingan,” beber Danang saat dihubungi nusantara.news pada Kamis (24/8) pagi.

Yang paling penting lagi, tandas Danang, dengan tidak adanya peraturan membuat penumpang juga tidak terlindungi sepenuhnya. “Jika ada sengketa antara penumpang dan pengemudi, urusannya adalah perdata dan pemerintah tidak bisa ikut campur,” ujar Danang.

Berdasarkan pengalaman pribadi wartawan nusantara.news saat menggunakan jasa transportasi daring, potensi konflik bisa juga terjadi antara pengemudi transportasi daring itu sendiri. Misal saat nusantara.news memanggil pengemudi yang tidak segera datang dan menghubungi pengemudi lainnya dengan operator yang sama, namun operator tidak segera membatalkan pengemudi pertama, karena kedua-duanya bersahutan menghubungi pengguna. Karena pusing akhirnya cancel dua-duanya.

“Memang sering begitu, mas. Petugas IT-nya sering ngacau. Malah kemarin saya nyaris berantem dengan sesama pengemudi karena datang bersamaan menjemput user yang sama,” ujar Agus sebagai pengemudi ketiga yang datang setelah nusantara.news membatalkan pengemudi pertama dan kedua.

Persoalan-persoalan lapangan itu yang mestinya diinventasirasi, termasuk mengatur bagaimana jalan keluar apabila terjadi gangguan jaringan, panggilan direspon oleh lebih dari satu pengemudi, termasuk bagaimana tanggung-jawab operator kepada pengguna dan pengemudi saat aplikasi diretas oleh hacker.  Semua itu tentu saja butuh peraturan yang tidak cukup diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan, karena di sana juga ada wilayah tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Karena melibatkan yuridiksi lintas kementerian, maka penyelenggaran transportasi daring itu memang perlu diatur dalam regulasi tersendiri, tentu saja agar tidak bertabrakan dengan UU lainnya perlu revisi terhadap UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) dan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar Regulasi lintas kementerian itu sinkron dengan UU di atasnya,” terang Advokat Deddy Lawe yang juga Penasehat Hukum Nusantara.news, di Jakarta, Kamis (24/8) ini.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media, Perhub No.26 Tahun 2017 itu dicabut oleh Mahkamah Agung karena ada 14 Pasal yang oleh MA dianggap bertentangan dengan kedua UU No.20 Tahun 2008 dan UU No.22 Tahun 2009. Sedangkan untuk membuat regulasi yang baru maka UU di atasnya mesti mengakomodir keberadaan transportasi daring, bahkan bisnis-bisnis daring lainnya sehingga aturan yang dikeluarkan lebih sinkron dan tidak saling bertabrakan antara satu dan lainnya.

Artinya, sebelum ada regulasi yang mengaturnya, para pengguna dan pengemudi transportasi daring memang rentan menghadapi berbagai permasalahan, termasuk dalam menghadapi protes pengemudi konvensional, sengketa antara pengemudi dengan operator, pengemudi dengan pengguna, bahkan antar pengemudi itu sendiri yang dipicu oleh gangguan sistem aplikasi.

Maka Febby Intan Permatasari sebagaimana pengguna jasa transportasi daring lainnya mesti menunda kegembiraannya dulu sebelum terbitnya aturan yang baru.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here