Perlu Tapal Batas Agar TNI Tidak Terjebak Jadi Alat Politik

0
160

Nusantara.news, Jakarta – Kapolri jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal (TNI) Hadi Tjahjanto  menandatangani MoU No: B/2/1/2018, Nomor: Kerma/2/1/2018 tentang Perbantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.  Tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik. Akan banyak terjadi peristiwa politik baik dalam rangka sosialisasi program atau ideologi sebelum pencoblosan, maupun gerakan politik dari pihak yang kalah setelah pencoblosan. Dalam perspektif ini, perlu diantisipasi secara dini, sejauh mana batas pelibatan TNI dalam Harkamtibnas agar terhindar jadi alat politik kelompok tertentu.

MoU Harkamtibnas

Sejak reformasi 1988, TNI kembali ke barak. Era di mana TNI menjadi motor stabilitas politik dihentikan. Sejak itu tugas antara Polri dan TNI dibelah ibarat siang dan malam, hitam dan putih.

Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sedang TNI adalah alat pertahanan negara yang dalam melaksanakan tugas pokoknya dilakukan dengan operasi militer untuk perang  (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Salah satu bentuk tugas terkait OMSP adalah membantu Polri dalam rangka tugas kamtibmas.

Terkait OMSP ini, berkembang menjadi perdebatan. Bagi  TNI, tugas OMSP ini perlu direalisasi dalam kehidupan sehari-hari dengan gradasi tertentu sesuai situasi. Tetapi bagi kalangan Polri,  tugas OMSP dilaksanakan sesuai situasi dan apabila Polri membutuhkan bantuan.

Setelah penandatanganan MoU, pemikiran yang berkembang di kalangan TNI dapat dikatakan akhirnya terealisasi.

Pada pasal 1 poin (1) MoU digariskan bahwa maksud MoU adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kerjasama para pihak dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Tujuannya disebutkan dalam pasal 1 poin (2) adalah untuk meningkatkan sinergi para pihak dalam rangka Harkamtibmas.

Kata “sinergi” dalam hal ini menjadi kata kunci. Secara umum sinergi diartikan sebagai upaya membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Tujuan sinergi adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok untuk saling berhubungan, melalui dialog dengan semua golongan, di mana persepsi, sikap dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan

Sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian.  Konsep ber-sinergi di antaranya adalah berikut ini: berorientasi pada hasil dan positif. Perspektif beragam mengganti atau melengkapi paradigma. Saling bekerjasama dan bertujuan sama serta adanya kesepakatan

Melalui sinergi, kerjasama dari paradigma (pola pikir) yang berbeda akan mewujudkan hasil Lebih besar dan efektif sehubungan proses yang dijalani menunjukkan tujuan yang sama dan kesepakatan demi hasil positif.

Bersinergi berarti saling menghargai perbedaan ide, pendapat dan bersedia saling berbagi.  Ber-Sinergi tidak mementingkan diri sendiri, tidak berpikir menang-menang dan tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa dirugikan.  Bersinergi bertujuan memadukan bagian-bagian terpisah.

Mengacu pada pengertian ini, maka MoU tentang Perbantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah bentuk pelibatan TNI dalam tugas Harkamtibmas secara “permanen” sesuai pemikiran yang berkembang di kalangan TNI.

Hanya saja, karena jangka waktu sinergi dalam MoU disebutkan berlangsung 5 tahun, maka pelibatan secara “permanen” TNI dalam tugas Harkamtibmas berlangsung sampai 5 tahun ke depan, terhitung sejak penandatanganan MoU tanggal 23 Januari 2018.

OMSP Harkamtibmas

Keterlibatan TNI dalam beberapa tugas OMSP sudah dilembagakan seperti Basarnas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Narkotika Nasional (BNN), Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla, sekarang Bakamla).

Di lembaga-lembaga khusus tersebut banyak diperbantukan anggota TNI aktif, mulai dari pangkat terendah hingga Jenderal bintang tiga.

Beberapa tugas OMSP lain juga sudah dilakukan oleh TNI secara rutin, seperti melaksanakan tugas perdamaian dunia dengan Kontingan Garudanya, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengamankan wilayah perbatasan, dan penanganan keadaaan darurat akibat bencana alam atau kecelakaan skala besar.

TNI juga melakukan pengamanan objek vital nasional yang bersifat strategis, mengatasi aksi terorisme, mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata. TNI juga membantu tugas pemerintahan di daerah, antara lain dengan kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) berupa pembangunan prasarana seperti jalan, jembatan, rumah, penanaman pohon, pembuatan biopori, dan lain lain.

Sampai sejauh ini, OMSP di BNPB dan lain sebagainya itu berjalan tanpa masalah, sebaliknya malah disambut positif.

Tetapi OMSP dalam rangka Harkamtibmas, jelas ada potensi masalah.

Seperti di BNPB, operasi bantuan kamtibmas adalah bentuk operasi selain perang dilaksanakan oleh satuan TNI untuk membantu Polri dalam rangka mengatasi peningkatan eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam keadaan biasa/tertib sipil. Operasi ini merupakan bantuan fungsi satuan TNI pada sasaran dan sektor tertentu  yang pelaksanaan operasinya dilakukan oleh satuan TNI secara mandiri di bawah satu komando pelaksana operasi TNI atau Koops Kewilayahan.

Dalam MoU tentang Perbantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, disebutkan ruang lingkup tugas perbantuan adalah sebagai berikut, a. Menghadapi unjuk rasa dan mogok kerja. b. Menghadapi kerusuhan massa. c. Menangani konflik sosial. d. Mengamankan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah didalam negeri yang bersifat lokal, nasional dan internasional yang mempunyai kerawanan dan e. Situasi lain yang memerlukan bantuan yang memerlukan bantuan pihak kedua sesuai peraturan perundang-undangan.

Menghadapi kerusuhan massa yang merusak mungkin tidak ada masalah. Demikian juga tugas mengamankan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah di dalam negeri yang bersifat lokal, nasional dan internasional yang mempunyai kerawanan.

Yang berpotensi menimbulkan masalah adalah terkait tugas perbantuan menghadapi unjuk rasa dan mogok kerja serta menangani konflik sosial.

Tugas perbantuan ini berpotensi bermasalah karena unjuk rasa lebih terkait dengan perbedaan pendapat. Mogok kerja cederung terkait dengan masalah besaran upah. Sementara konflik sosial pada umumnya terkait dengan perbedaan nilai-nilai.

Dalam menghadapi unjuk rasa misalnya, apabila TNI sekadar mengamankan agar unjuk rasa berlangsung tertib, tidak masalah. Tetapi, potensi masalah akan muncul apabila TNI masuk ke substansi, misalnya ikut campur dalam hal latar belakang yang mendorong terjadinya unjuk rasa. Apabila masuk ke substansi masalah maka TNI berpotensi menciderai demokrasi, karena atas nama menghentikan unjuk rasa, adakalanya TNI memaksakan kehendak.

Demikian juga dalam hal mogok kerja buruh. Penertiban unjuk rasa buruh yang pada umumnya dilatarbelakangi masalah upah. Pelibatan TNI berpotensi bermasalah karena adakalanya TNI ikut-ikutan menentukan besaran upah.

Hal sama bisa terjadi terkait penyelesaian konflik sosial.  Konflik sosial pada umumnya dilatarbelakangi masalah nilai, yakni perkembangan nilai-nilai dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Pelibatan TNI berpotensi bermasalah dalam hal ini, karena demi menyelesaikan konflik, TNI adakalanya menutup dialog.

Tahun 2018 sampai tahun 2019 adalah tahun politik. Tahun 2018 ditandai dengan pelaksanaan pilkada di 171 daerah, sedang tahun 2019 adalah pemilihan presiden. Sepanjang tahun politik ini,  akan banyak terjadi berbagai macam bentuk peristiwa politik.

Di tingkat sosialisasi jelang pilkada dan juga jelang pilpres kemungkinan akan banyak terjadi gerakan politik baik yang bersifat massa, dalam rangka sosialisasi program antar calon, maupun strategi pembusukan terhadap calon tertentu. Sementara setelah pilkada dan pilpres, diperkirakan akan terjadi aksi-aksi politik terutama dari kelompok yang kalah.

Pada titik ini, pelibatan TNI dalam Harkamtibnas berpotensi menciderai demokrasi, dan yang berbahaya adalah TNI terjebak menjadi alat politik bagi kelompok politik tertentu.

Dalam perspektif ini dinilai perlu rambu-rambu yang tegas sampai sebatas apa TNI terlibat dalam rangka Harkamtibmas.  Batasan misi OMSP dalam rangka Harkamtibmas ini perlu ditetapkan secara spesifik, guna tetap menjaga citra TNI sebagai tentara rakyat yang lahir dari rahim revolusi, bukan sebagai TNI yang sekaligus bertindak sebagai juru adil seperti pengadilan, atau pemegang otoritas kebenaran dan lain sebagainya.

Batasan ini perlu, tidak saja dalam rangka HAM, demokrasi, mencegah terjadinya eskalasi, dan yang tidak kurang pentingnya adalah mencegah TNI terjebak menjadi alat politik di tahun politik. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here