Perlu Terobosan Hukum Atasi Polemik Daftar Pemilih Tambahan

0
41

Nusantara.news, Jakarta – Sebagian pemilih yang berpindah Tempat Pemungutan Suara (TPS) terancam tak bisa menggunakan hak pilihnya karena KPU kekurangan surat suara cadangan. Sebab, pemilih yang berpindah TPS yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) jumlahnya tidak sebanding dengan ketersediaan surat suara di TPS.

Jumlah DPTb utamanya membengkak di areal perusahaan yang berlokasi di pelosok dengan jumlah pegawai mencapai ribuan serta daerah-daerah yang terdapat sejumlah perguruan tinggi (seperti Depok-Jawa Barat dan Yogyakarta). Umumnya, mereka tidak berasal dari lokasi perusahaan/kampus itu berada. Di teluk Bintuni Papua Barat, misalnya, dari 8.000 pegawainya, sebanyak 6.000 itu warga luar daerah tersebut dan jarak perusahaannya jauh dari perkampungan sekitar. Begitu pula dengan mahasiswa yang berkuliah di luar daerah asalnya, memilih mencoblos di ‘TPS perantauan.’

KPU mencatat, hingga 17 Febuari 2019, ada 275.923 pemilih tambahan. Jumlah itu masih mungkin bertambah hingga H-30 pemungutan suara. Akibatnya, potensi pemilih tambahan yang tak mendapat surat suara akan semakin besar hingga ditutup tanggal 17 Maret.

Sementara UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya mengatur pencetakan surat suara untuk DPT, yaitu sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2% DPT per TPS. Adapun pemilih tambahan hanya bisa menggunakan surat suara cadangan. Di sisi lain, KPU juga mengaku kesulitan jika mesti meredistribusikan surat suara dari TPS asal ke tempat TPS baru, karena jumlah DPTb mencapai ratusan ribu orang.

“Di UU disebutkan, surat suara itu dicetak hanya untuk pemilih DPT. Jadi, KPU tidak bisa mencetak surat suara untuk DPTb karena di undang-undang tidak mengatur itu, hanya mengatur untuk DPT ditambah 2%. Nah, jadi sebetulnya ada kontradiksi dalam regulasi itu. Kita diminta melayani DPTb, tapi tidak mungkin surat suara dari tempat asalnya,” ungkap Ketua KPU Arief Budiman.

Sebagai perbandingan, konsep DPTb pada Pemilu 2019 memang berbeda dengan 2014 lalu. Pada 2014, istilah DPTb digunakan untuk pemilih yang tidak tercatat di DPT atau kalau sekarang disebut DPK (daftar pemilih khusus). Sebagaimana DPTb 2014, pemilih yang tercatat di DPK 2019 hanya bisa menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara (TPS) sekitar domisilinya pada pukul 12.00-13.00.

Adapun istilah DPTb pada Pemilu 2019 digunakan untuk pemilih yang tercatat di DPT, tapi mengajukan pindah lokasi memilih. Pada 2014, istilahnya adalah pemilih pindahan. Perbedaannya, pada 2014, nama yang bersangkutan tidak dicoret dari DPT di tempat asal. Sedangkan pada 2019, bila ada pemilih yang mengajukan pindah, namanya dicoret dari DPT tempat asal. Waktu satu bulan digunakan untuk memperbaiki DPT.

Empat Opsi Penyelesaian Polemik DPTb

Tentu saja, persoalan DPTb ini harus segera diselesaikan. Sebab jika tidak, pemilih kategori DPTb akan kehilangan hak kosntitusionalnya. KPU punya waktu hingga 17 Maret (H-30 sebelum pencoblosan) untuk mengatasi masalah tersebut. Meskipun sebenarnya amat disayangkan KPU tidak mengumumkan persoalan ini jauh-jauh hari sebelumnya sehingga bisa dicari solusi dengan pikiran dan langkah yang lebih matang.

Para Komisioner KPU. Hingga saat ini KPU belum menemukan solusi polemik pemilih tambahan

Lantas, terobosan hukum apa yang bisa digunakan untuk mengatasi polemik prihal kebuntuan surat suara bagi DPTb? Sejauh ini, ada beberapa usulan: diselesaikan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagaimana usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Lalu ada usulan Uji Materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK), perubahan undang-undang, hingga diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Pertama, diatur dalam PKPU. Upaya KPU membuat aturan baru melalui PKPU justru akan menimbulkan kegaduhan baru. Sebab banyak kalangan melihat jika PKPU yang mengatur pencetakan surat suara bagi DPTb dikeluarkan, dinilai akan bertentangan dengan UU di atasnya. Seperti telah disebutkan, dalam UU pemilu telah secara jelas membatasi pencetakan surat suara harus sesuai jumlah DPT ditambah 2% DPT per TPS. Jika pembatasan itu harus diubah, maka harus diatur dalam peraturan setingkat UU. Bukan lewat peraturan yang berada di bawahnya seperti PKPU.

Kedua, perubahan undang-undang. Opsi ini mungkin dilakukan, tetapi, prosesnya akan memakan waktu yang lama. Sebab, keputusan perubahan UU harus melibatkan anggota DPR. Jika usulan perubahan UU diajukan Maret misalnya, maka jadwal sidang DPR baru bisa dimulai bulan Juni. Sedangkan pemilu sendiri digelar 17 April. Belum lagi proses perdebatan dan politisasi di antara anggota DPR selama sidang. Ditambah, saat ini mereka sedang konsentrasi memikirkan pencalegan dan parliamantary threshold. Opsi ini tampaknya mustahil dilakukan.

Ketiga, uji materi ke MK. Meskipun opsi ini tak akan ditempuh KPU, namun KPU mempersilakan jika ada pihak lain yang berupaya untuk mengajukan uji materi. Jika uji materi dilakukan, maka Pasal yang akan diuji di antaranya Pasal 344 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal tersebut mengatur soal jumlah surat suara pemilu yang dicetak sama dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), ditambah dengan 2 persen dari DPT per TPS. Pasal itu dinilai mengabaikan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Sebab, tak ada aturan yang menyebutkan tentang ketentuan surat suara untuk pemilih tambahan.

Persoalannya, MK tidak berhak membuat atau menambahkan norma baru, sebab lembaga ini bukan lembaga legislatif. MK hanya berwenang untuk membatalkan dan atau menolak terhadap pasal yang di-judicial review. Yang berbahaya, jika MK kemudian membatalkan pasal 344 ayat 2 tersebut, maka KPU tidak lagi punya dasar untuk mencetak surat suara.

Keempat, diterbitkannya Perppu. Proses pembuatan Perppu sementara ini menjadi jalan keluar yang paling mungkin dan bisa lebih cepat daripada perubahan UU ataupun opsi lainnya. Akan tetapi, kemungkinan akan terjadi perdebatan, apakah Perppu betul-betul dibutuhkan atau tidak. Sebab, Perppu hanya dikeluarkan dalam keadaan darurat (atau kegentingan yang memaksa). Meski sebenarnya ada dua alasan lain mengapa harus dikeluarkan Perppu: UU yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, dan UU yang ada tidaklah memadai.

Khusus untuk opsi Perppu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menegaskan, tidak cukup hanya mengatur surat suara cadangan bagi pemilih tambahan, namun juga perlu mengakomodasi pemilih memenuhi syarat yang belum memiliki fisik KTP elektronik. “Serta perpanjangan masa pindah pemilih tambahan hingga H-3 pencoblosan,” ujar dia.

Hanya saja, langkah pemerintah untuk mengeluarkan Perppu bisa jadi akan dipolitisasi. Apalagi pemerintah sekarang sedang menjadi capres petahana. Tudingan ada hitung-hitungan politik, dianggap mencari dukungan, hendak berbuat curang, dan lain-lain bisa membuat presiden merasa ragu untuk mengeluarkan Perppu.

Di luar empat opsi itu, ada usulan lain dari Mantan Menteri Hukum dan HAM era SBY, Denny Idrayana, yakni solusi ‘three in one’. Artinya, KPU secara bersamaan (parelel) perlu mendukung pengujian materi UU Pemilu ke MK, menyiapkan Peraturan KPU, dan persiapan teknis lapangan yang menjawab persoalan-persoalan dalam UU Pemilu. Contoh solusi teknis lapangan adalah, mempercepat perpindahan sisa kertas suara di antara TPS yang berdekatan, hal mana dapat diatur dalam Peraturan KPU—tentu dengan rumusan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here