Perlu Terobosan untuk Mengurangi Korupsi

0
24
Terobosan penyidik KPK saat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuzi lewat saweran dana pribadi untuk kemudian di-reinburse ternyata cukup ampuh untuk menangkap koruptor kelas kakap. Selama ini rencan OTT kelas kakap sering bocor.

Nusantara.news, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) baru saja mengumumkan nilai kerugian negara akibat korupsi di Indonesia sepanjang 2018 mencapai Rp9,29 triliun. Dari jumlah tersebut, khusus kasus korupsi yang dilakukan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Supian Hadi senilai Rp5,8 triliun.

Angka korupsi tersebut dikumpulkan ICW dari data-data putusan perkara korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, serta Mahkamah Agung.

"Permasalahan asset recovery masih jadi tantangan sendiri. Dengan kerugian negara sebesar Rp9,29 triliun, upaya pengembalian kerugian tersebut belum maksimal," ujar peneliti ICW, Lalola Easter, dalam diskusi di Kantor Pusat ICW, di Kalibata, beberapa waktu lalu.

Jumlah kerugian ini baru "diganti" sebesar 8,7% saja, lewat pidana tambahan uang pengganti yang diputus pengadilan, yang sebesar Rp805,064 miliar dan US$3,01 juta.

Salah satu cara paling efektif untuk membuat jera para koruptor, menurut ICW, dengan menjeratnya dengan pidana tambahan uang pengganti dan kombinasi dakwaan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini merupakan bentuk pemidanaan secara finansial, atau bisa disebut memiskinkan koruptor.

Namun Easter menyayangkan langkah ini tidak diambil oleh sebagian besar penegak hukum. Padahal di tahun 2018 hanya ada tiga terdakwa yang didakwa, dituntut, dan diputus menggunakan UU TPPU.

Ia sangat menyayangkan aparat penegak hukum yang tak pernah menggunakan pasal ini terhadap pelaku korupsi. Ini menunjukkan adanya perbedaan perspektif dalam menyikapi kasus korupsi. Padahal mekenisme hukum sudah disediakan Undang-Undang, dan regulasi sudah memberi kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk memindaklanjuti. Hanya sajai belum digunakan secara maksimal.

Dari jumlah korupsi Rp9,2 triliun yang diungkap ICW, ternyata ada satu kasus menarik dan merupakan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) paling besar sepanjang 2018. Yakni kasus suap yang dilakukan oleh Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi. Bukan tanpa sebab, kader PDI Perjuangan itu diduga telah merugikan negara dengan angka yang fantastis dari praktik suap tersebut mencapai Rp5,8 triliun.

Tindak pidana KKN yang dilakukan oleh Supian bisa dikategorikan sebagai mega korupsi. Sekaligus, kasus ini menjadi bukti bahwa era pemerintahan Jokowi dinilai sangat koruptif. Untung saja Sekjen PDIP Hasto mengumumkan pemecatan Supiah sebagai kader PDIP sebagai bentuk cuci piring bahwa kader PDIP bukanlah seorang koruptor. Padahal sepanjang 2018 kader partai terbanyak melakukan korupsi adalah dari PDIP.

Tertangkapnya anak buah Megawati ini menambah daftar panjang kader PDIP yang telah tertangkap korupsi. Partai berlambang banteng moncong putih itu sangat jelas terbukti memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Di sisi lain, kejadian ini bisa dapat menjadi penegasan bahwa pernyataan Prabowo soal kebocoran anggaran sebesar 25% merupakan kejadian yang nyata. Hal itu semakin diperkuat dengan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan bahwa korupsi di daerah bisa mencapai 40%.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi  sebagai tersangka kasus suap yang diduga menyebabkan keuangan negara rugi triliunan rupiah.

Dalam kasus ini, Supian Hadi yang sekarang masih menjabat bupati untuk periode 2016-2021, diduga menerima sejumlah uang dan fasilitas untuk mempermudah penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur kepada tiga perusahaan.

Ketiga perusahaan itu adalah PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Billy Indonesia (BI), dan PT Aries Iron Mining (AIM). Sehingga diduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp5,8 triliun dan US$711 ribu (Rp9,94 miliar). Kerugian itu dihitung dari hasil produksi pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI dan PT AIM.

Laode juga menyatakan kasus ini merupakan salah satu kasus yang terhitung menyebabkan kerugian negara cukup besar. Kasus Supian Hadi lebih besar bila dibandingkan dengan kasus besar lain yang pernah ditangani KPK, seperti e-KTP sebesar Rp2,3 triliun dan BLBI Sjamsul Nursalim sebesar Rp4,58 triliun.

Laode menjelaskan, Supiah diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang dimilikinya.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sesuai peraturan dikatakan mampu menyebabkan kerugian perekonomian negara. Menurut para ahli, kerugian negara disebabkan dari hasil produksi yang diperoleh secara melawan hukum, kerusakan lingkungan hidup, dan kerugian hutan.

Dalam kasus ini Supian diduga menerima satu unit mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp710 juta, mobil Hummer H3 senilai Rp1,35 miliar, dan uang tunai sebesar Rp500 juta.

Atas dugaan tersebut, Supian disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Jumlah dana korupsi 2018 sebenarnya sudah menurun jika dibandingkan tahun 2017. Kasus korupsi penjualan kondensat oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang juga melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), menjadi sorotan publik karena nilai kerugian negaranya.

Berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), negara dirugikan sebesar US$2,716 miliar. Jika dikonversi ke rupiah, nilainya sekitar Rp35 triliun. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya menyatakan, nilai tersebut terbesar sepanjang sejarah penghitungan kerugian negara oleh BPK.

Untuk terus memperkecil dampak kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilakukan terobosan nyata. Seperti pembiayaan biaya penyidikan di KPK dibuat semacam patty cash, ketika patty cash habis bagian keuangan mengisi kembali dan seterusnya.

Sebelumnya penyidik KPK jika ingin melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) diharuskan mengajukan anggaran. Ketika anggaran diajukan, rencana itu bocor, sehingga obyek OTT kelas kakap sering bocor sehingga OTT gagal. Dalam kasus OTT Ketua Umum PPP Romahurmuzi (Romi) sebenarnya penyidik KPK sudah beberapa kali mengincar, tapi selalu gagal.

Kemudian para penyidik KPK melakukan OTT dengan menggunakan dana pribadi, dan Romi berhasil kena OTT. Setelah Romi tertangkap, para penyidik KPK itu baru melakukan reinbursement (penagihan) ke bagian keuangan.

Semoga ke depan penyidik KPK lebih leluasa menangkap para koruptor tanpa ampun. Sehingga ke depan jumlah keuangan negara yang dikorup makin mengecil. Tentu lewat terobosan-terobosan cerdas dan berani.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here