Perluas Kawasan Industri, Jatim Siapkan 31,5 Hektar Lahan

0
83
Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan 110 Surabaya (Foto: Tudji)

Nusantara.news, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo menekankan, untuk mewujudkan Jatim sebagai provinsi industri, masih perlu untuk dibangun kawasan-kawasan industri lebih banyak. Terwujudnya provinsi industri diharapkan akan menjadi pilar peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu disampaikan Soekarwo saat menjadi Keynote Speaker di acara Public Hearing Pembahasan Raperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Pro Jatim 2017-2037 di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Rabu (24/1/2018).

Gubernur Soekarwo menegaskan, semakin maju sektor industri akan terwujud pembangunan ekonomi yang inklusif. Kemudian, juga membantu optimalisasi potensi sumber daya di daerah. Sekaligus mewujudkan lingkungan usaha yang kondusif dan berkelanjutan.

“Agar industrialisasi bisa semakin maju harus didukung beberapa hal, di antaranya proses perizinan yang mudah, tersedianya lahan, serta tersedianya SDM (Sumber Daya Manusia) dan listrik,” terang Soekarwo.

Soekarwo “Agar industrialisasi bisa semakin maju harus didukung beberapa hal, di antaranya perijinan yang mudah, tersedianya lahan, serta tersedianya SDM dan listrik” (Foto: Humas Pemprov Jatim)

Pakde Karwo -sapaan Soekarwo- menyebut, di Jatim saat ini telah ada tujuh kawasan industri tersebar di beberapa wilayah, yakni satu kawasan industri di Surabaya. Lainnya, tiga kawasan terletak di Kabupaten Gresik, satu kawasan di Sidoarjo, Mojokerto dan satu kawasan di Pasuruan. Ke tujuh kawasan industri itu berada di atas lahan seluas 4.759,5 hektar.

“Meskipun sudah memiliki 7 kawasan industri, itu dirasa masih kurang dalam memberikan pemerataan pembangunan di setiap wilayah Jatim. Oleh sebab itu, masih perlu dibangun beberapa kawasan industri di beberapa kabupaten kota di Jatim,” jelas Pakde Karwo.

Baca juga: Ada Pembatasan Impor, Siap-siap Industri Tembakau Kolaps

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jatim merencanakan akan membangun kembali sembilan kawasan industri di beberapa wilayah lain di antaranya di Jombang, Tuban, Malang, Lamongan, Banyuwangi, Bangkalan dan Madiun. Juga akan dibangun di wilayah yang sudah ada kawasan industrinya yakni Gresik dan Mojokerto.

“Untuk mewujudkannya Pemprov Jatim akan menyediakan lahan seluas 31.584,78 hektar,” ungkapnya.

WPPI Diharapkan Jadi Penggerak Pembangunan

Untuk itu, Pemprov Jatim juga menetapkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), tujuannya mendorong terbentuknya wilayah yang berperan sebagai penggerak utama pengembangan suatu wilayah. Sementara, beberapa kriteria penetapan WPPI di antaranya memiliki potensi sumber daya alam (SDA), kelengkapan sistem logistik dan transportasi, penguatan dan pendalaman rantai nilai, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) dan memiliki potensi perwujudan industri hijau.

Pakde Karwo “Proses perizinan waktunya mulai dari 15 menit sampai paling lama 11 hari untuk PMDN, dan 17 hari untuk PMA” (Foto: Humas Pemprov Jatim)

Ditambahnya kawasan industri, tentu juga harus diimbangi dengan meningkatnya daya saing di pasar global. Modal dasar dari meningkatnya daya saing adalah memiliki SDM yang bagus, menggunakan teknologi, inovasi dan kreatifitas serta didukung SDA.

Ketiga hal itu, lanjut Pakde Karwo , juga harus didukung penataan ruang yang sesuai dengan peruntukan yang meliputi pola ruang dan struktur ruang. Juga didukung kebijakan dan regulasi, yakni perizinan pengendalian lokasi, investasi dan pengendalian lingkungan. Juga didukung pembiayaan yang berasal dari PMA, penanaman modal domestik fasilitas dan penanaman modal domestik non-fasilitas.

Ambisi Wujudkan Jatim Smart Province

Dengan semangat itu, Jatim juga berkeinginan untuk mewujudkan Jatim Smart Province sebagai respon dari adanya revolusi industri tahap ke-4. Ada tiga hal yang bisa mewujudkan Jatim Smart Province, yaitu smart governance, smart industri, dan smart economy.

Smart governance, bisa didapat dengan terwujudnya keterbukaan informasi dan tersedianya pusat data yang terintegrasi, serta kebijakan yang membantu melayani masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasi IT yang terintegrasi.
Smart industri, bisa dilakukan dengan membantu IKM yang kecil menjadi lebih efisien. Contohnya, pemerintah harus membantu IKM dengan cara tidak membebankan pajak bagi usaha kecil, serta memberikan suku bunga murah dan memberikan kemudahan untuk perijinan.

Jatim Komitmen Beri Kemudahan Investasi

Komitmen Pemprov Jatim untuk kemudahan perizinan investasi. Di antaranya melalui layanan East Java Investment Super Corridor (EJISC) yang diluncurkan akhir tahun lalu oleh Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jatim, itu seperti disampaikan Soekarwo, di acara rapat kerja dengan Presiden RI di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

“Program EJISC berbentuk dashboard investasi berbasis web yang berisi informasi dan data all in one yang dibutuhkan investor yang tertarik berinvestasi di Jatim. Melalui EJISC, para calon investor maupun investor yang akan mengembangkan usahanya dapat segera menentukan investasinya dengan cepat dan tepat karena informasinya sangat lengkap,” ujar Soekarwo.

Kemudahan lainnya, yakni urusan perizinan yang terpusat melalui Pusat Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T), di BPM Jatim. Semua prosesnya bisa dilakukan melalui sistem online and paperless.

Baca juga: Impor Beras, Siapa Untung Siapa Buntung

“Proses perizinan waktunya mulai dari 15 menit sampai paling lama 11 hari untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 17 hari untuk Penanaman Modal Asing (PMA),” jelasnya.

Program kemudahan berinvestasi itu membuat Provinsi Jatim meraih penghargaan sebagai peringkat satu, untuk kemudahan berbisnis tingkat nasional dari Asia Competitiveness Institute di Singapura. Yang sebelumnya, tim penelitinya melakukan riset yang dilakukan selama April hingga September 2017, di seluruh provinsi di Indonesia.

Triwulan III 2017, Realisasi PMA di Jatim Rp14,79 Triliun

Tercatat, hingga Triwulan III tahun 2017, nilai realisasi PMA di Jatim sebesar Rp14,79 triliun. Untuk PMDN (fasilitas) sebesar Rp36,81 triliun dan PMDN non fasilitas sebesar Rp52,80 triliun. “Tahun ini, kita menargetkan investasi yang masuk di Jatim sebesar 167 triliun rupiah baik dari sektor makanan dan minuman, tembakau dan tambang,” terang Pakde Karwo.

Reformasi Menuju Perizinan Efektif dan Efisien

“Tekad wujudkan Jatim Smart Province sebagai respon dari revolusi industri tahap 4″. Syaratnya, smart governance, smart industri, dan smart economy”

Terkait pertemuan itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut, salah satu yang disampaikan Presiden Jokowi adalah agar pemerintah pusat dan daerah semakin efektif dan efisien mempercepat reformasi soal apa pun termasuk perijinan. Itu harus dilakukan agar ada sinergi dan konektifitas antara pusat dan daerah sehingga terwujud kebersamaan untuk penguatan otonomi.

Indonesia centris yang dibangun Pak Jokowi ujungnya adalah penguatan otonomi daerah. Makanya daerah juga harus cepat menyambut dan merespon apa yang menjadi sikap pusat, tujuannya meningkatkan kesejahteraan daerah dan mempercepat pemerataan pembangunan di daerah,” tegas Tjahjo di acara yang diikuti sejumlah menteri, di antaranya Menko Bidang Perekonomian, Mensesneg, Menteri Keuangan, dan Mendagri. Dan dihadiri seluruh gubernur serta Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here