Perluasan Makna Ujaran Kebencian Ancam Demokrasi

1
260
Pasal hate-speech bukan hanya menyasar orang-orang yang melakukan Hate Speech melainkan juga orang-orang yang meggunakan hak konstitusionalnya kebebasan berpendapat (Free Speech) / Foto blogtalkradio.com

Nusantara.news, Jakarta –  Daya rusak ujaran kebencian (hate-speech) memang sangat luar biasa. Ketegangan sosial bisa meloncat dari media sosial ke dunia nyata, Apabila tidak segera diantisipasi bukan tidak mungkin isu-isu yang menyangkut suku, agama, ras dan antar golongan di dunia maya bisa menjelma kerusuhan sosial yang luar biasa dahsyatnya.

Maka terungkapnya Saracen, penjual jasa kebencian yang sebenarnya tidak ada urusan dengan pembelaan suku, agama, kelompok dan ras apapun selain uang, patut diapresiasi. Sebab Saracen nyata-nyata telah menjadi agent of chaos (penggerak kekacauan) yang patut dibasmi.

Konflik kekerasan di Rwanda, antara ras Hutu yang mayoritas, tidak terdidik dan gembel dan ras Tutsi yang minoritas namun terdidik dan makmur adalah pelajaran berharga bagi semua bangsa di dunia untuk mengelola potensi konflik di negara masing-masing. Konflik kekerasan yang diabadikan dalam film “Hotel Rwanda” itu telah mengakibatkan terbantainya 800 ribu warga etnis Tutsi oleh sekelompok ekstrimis Hutu di negara yang berpenduduk 7,4 jiwa pada April – Juli 1994.

Di sinilah pentingnya penegakan hukum yang cepat agar kebencian tidak keburu meluas, sehingga penegak hukum yang jumlahnya sangat terbatas sulit mengatasi keadaan. Selain cepat penegak hukum juga harus bisa membuktikan adanya tindakan ujaran kebencian dengan tolok ukur yang jelas. Karena tujuan dari dibuatnya aturan ujaran kebencian adalah mencegah terjadinya konflik horizontal seperti terjadi di Rwanda, Sampit, Tolikara dan lainnya.

Ujaran kebencian tidak bisa juga digunakan untuk memberangus karya-karya ilmiah yang berasal dari produk penelitian. Misal karya ilmiah tentang China di Indonesia, penelitian tentang sepak terjang para taipan yang kebetulan sebagian besar dari ras pendatang China, atau bangkrutnya usaha batik pribumi di Pakealongan dan Solo dan seterusnya.

Secara kritis kita perlu bertanya, kenapa Saracen bisa hidup dan memiliki pangsa pasar yang luar biasa besar di Indonesia. Kesenjangan sosial yang kian melebar, awetnya angka kemiskinan, lesunya sektor riil, merosotnya daya beli adalah kondisi obyektif yang cepat menggerakkan kebencian. Di sisi lain tersedia juga pasar yang mencoba bermain memanfaatkan situasi itu.

Upaya-upaya pemerintah mengatasi kesenjangan sosial, menekan angka kemiskinan dan menggairahkan kembali iklim perekonomian adalah kunci membasmi prasangka dan kebencian yang suka atau tidak suka sudah menjalar ke tubuh masyarakat kita. Disamping upaya penegakan hukum yang cepat, terukur tepat sasaran dan tuntas tentu saja.

Sebab kalau hanya penegakan hukum saja yang dikedepankan, bukan tidak mungkin pengertian hate speech atau ujaran kebencian dalam prakteknya mengalami perluasan makna. Terlebih, Undang-Undang, dalam hal ini Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang acap kali disebut memuat “pasal-pasal karet” memungkinkan hal itu. Pasal karet yang dimaksud adalah Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2).

Pasal 27 ayat (3) menyebut, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 28 ayat (2) menyebut, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Apabila tidak berhati-hati, setiap produk penelitian yang menyangkut masalah suku, agama, rasa tau antar golongan bisa terjerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE. Kritik terhadap pelayanan rumah sakit, perlakuan terhadap atasan yang melakukan pelecehan seksual, ketidak-puasan terhadap produk tertentu yang diunggah ke dunia maya dapat terjerat pasal 27 ayat (3).

Korban dari penerapan UU ITE sudah berguguran. Dimulai dari Prita seorang ibu rumah tangga di Tangerang yang mengeluhkan pelayanan sebuah rumah dan terakhir kali menjerat Komika Muhadkly MT alias Acho yang dilaporkan pengelola Apartemen Green Pramuka karena tulisan di blog pribadinya dianggap mencemarkan nama baik pengelola apartemen.

Sebelumnya, aktivis anti-korupsi Agung Widadi diperkarakan oleh pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang memposting tulisan tentang uang hak siar televisi. Secara keseluruhan, sebagaimana diakui oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, hingga Februari 2016 lalu tercatat sudah 74 orang telah menjadi korban ITE.

Bukan tidak mungkin pula, siapapun yang bersikap kritis terhadap kebijakan penyelenggara negara dan kegiatan perusahaan-perusahaan besar yang merugikan orang banyak terjerat UU yang mengatur tentang ujaran kebencian. Fungsi kontrol masyarakat pun dibuat mandul. Kekuasaan akan berjalan sangat absolut yang sudah pasti merugikan orang banyak.

Artinya, perluasan makna hate speech terbukti telah menjadi alat pembungkaman warga untuk menggunakan hak-hak konstitusionalnya untuk berpendapatan. Dengan kata lain, apabila penegakan hukum atas ujaran kebencian mengalami perluasan makna, dengan sendirinya pula akan menjadi ancaman bagi demokrasi itu sendiri.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here