Perlukah Pemulangan Habib Rizieq Jadi Syarat Rekonsiliasi?

0
62
Habib Rizieq Syihab (tengah) diapit oleh Amien Rais dan Prabowo Subianto di kediaman Habib Rizieq di Arab Saudi

Nusantara.news, Jakarta- Rekonsiliasi antara kandidat pasca Pilpres 2019 mulai terwujud dalam waktu dekat. Dua kubu baik dari Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tampaknya sudah mulai membuka diri untuk saling bertemu pada Juli ini. Di tengah berbagai upaya komunikasi kedua belah pihak, muncul wacana baru yakni terkait pemulangan Habib Rizieq Syihab (HRS) ke Indonesia sebagai syarat rekonsiliasi.

Wacana baru tersebut muncul dari eks Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurut Dahnil, rekonsiliasi akan sangat baik jika ditambahkan satu klausul baru, yaitu memulangkan HRS dari pelariannya di Arab Saudi. Dahnil berujar bahwa pemulangan pendiri Front Pembela Islam (FPI) ini penting untuk memutus rantai dendam politik yang ada di negeri ini.

“Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada HRS kembali ke Indonesia,“ demikian twit Dahnil.

Tak hanya itu, narasi rekonsiliasi politik, kata Dahnil, juga harus disertai dengan berhentinya kriminalisasi terhadap para pendukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019. Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu juga meminta dihentikannya narasi yang menstigma kelompok pendukung Prabowo sebagai radikal. "Stop upaya kriminalisasi, semuanya saling memaafkan," pungkasnya.

Pendapat Dahnil ini menuai respons beragam. Dari kubu Prabowo, mereka merespons positif dan cenderung sepakat dengan syarat yang digagas Dahnil. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono, misalnya, mengatakan meski apa yang diutarakan Dahnil merupakan pendapat pribadinya, namun keinginan Dahnil itu juga merupakan harapan bagi Prabowo-Sandi agar tercipta keadilan.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, juga mengamini soal syarat dari Dahnil. Menurutnya, pihaknya tak ingin rekonsiliasi hanya menjadi ajang pencitraan, tetapi juga menghasilkan sesuatu yang penting bagi masyarakat: menghilangkan polarisasi di masyarakat akibat Pilpres 2019.  

"Ya keseluruhan, bukan hanya itu (HRS) tapi keseluruhan," ucap Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (9/7/2019) lalu.

Sementara itu, pihak lain di luar eks BPN Prabowo-Sandi tampak tak terlalu antusias dengan gagasan tersebut. Baik TKN Jokowi-Ma’ruf Amin maupun beberapa pengamat menilai urusan hukum apalagi pribadi seperti kasus HRS tak urgent untuk masuk dalam wacana perdamaian pasca Pilpres 2019.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, rekonsiliasi dilakukan untuk membicarakan masalah bangsa dan negara. Bukan hanya perseorangan yang justru bisa mengganggu stabilitas negara. Lagi pula soal HRS, tambah Moeldoko, seharusnya pulang sendiri ke tanah air karena pemerintah tak pernah meminta ia pergi ke luar negeri. "Ya siapa yang pergi, siapa yang pulangin. Kan, pergi, pergi sendiri, emangnya kami yang ngusir?” ungkapnya.

Pengacara HRS, Sugito Atmo Prawiro, mengatakan kliennya sudah lama ingin pulang ke Indonesia, bahkan sebelum ada wacana rekonsiliasi Jokowi-Prabowo. Menurut Sugito, keinginan untuk bisa pulang itu selalu terkendala karena ada pencekalan. Sugito mengklaim, sudah tiga kali kliennya itu ingin pulang tapi selalu dicegah hingga akhirnya ia menjadi overstay di sana.

Sugito mengklaim HRS dicegah karena ada permintaan dari pihak tertentu di Indonesia. "Ya enggak tahu lah (pihak tertentu) itu siapa, pokoknya katanya orang kuat di Indonesia. Sudah overstay, difitnah dengan bendera tauhid, ya, itu, kan, namanya (HRS) dikerjain," kata Sugito Rabu (10/7/2019) seperti dikutip dari Tirto.id.

Memang, wacana tentang pemulangan HRS saat ini membuat riak-riak baru dalam isu rekonsiliasi yang diharapkan banyak pihak. Lantas, apakah perlu wacana seperti itu dimasukan sebagai syarat rekonsiliasi 01 dan 02?

Fokus Pada Substansi

Sudah lebih dari dua tahun HRS menetap di Arab Saudi setelah pihak kepolisian menjeratnya dengan sejumlah kasus hukum. Salah satunya, HRS menjadi tersangka kasus chat mesum dengan seorang wanita. Ia juga menjadi tersangka setelah dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri karena dianggap menghina Pancasila. Dua kasus tersebut, baik chat mesum maupun penghinaan terhadap Pancasila, telah dihentikan kepolisian. Dengan keluarnya surat penghentian penyidikan (SP3) dari Polri, status tersangka pun gugur. Oleh karena itu, secara formal seharusnya ia sudah bisa pulang.

Namun, masih tinggalnya HRS di negeri padang pasir itu boleh jadi tak sepenuhnya terkait kasus hukum atau dalam pandangan para pendukungnya karena ‘dicekal’ oleh orang kuat di dalam negeri. Barangkali, alotnya pemulangan HRS yang kemudian dikaitkan dengan faktor keamanan serta politis, membuat sejumlah pihak di kubu 02 menjadikannya syarat rekonsiliasi guna menjamin keselamatan Imam Besar FPI tersebut. Di sisi lain, Prabowo juga pernah berjanji akan menjemput HRS pulang jika terpilih sebagai presiden.

Kandidat 01 dan 02 dan tim sempat bertemu dalam satu ruang tunggu gedung KPU saat berlangsungnya rangkaian Pilpres 2019

Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas mengatakan syarat pemulangan HRS hanya retorika dari Gerindra. Menurutnya, Gerindra sedang menghibur kelompok pendukungnya yang berasal dari Alumni 212 dan FPI. Meskipun, syarat itu tak berhubungan langsung dengan rekonsiliasi.

“Pengajuan syarat ini juga tak terlepas dari upaya Gerindra menjaga basis massa dari kelompok Islam, khususnya para pendukung HRS yang tergabung dalam kelompok Alumni 212 dan FPI. Gerindra tak ingin kehilangan pendukungnya yang cukup besar dari pengikut HRS. Hal ini juga untuk kepentingan jangka panjang pada Pemilu 2024,” jelasnya.

Lepas di balik kepentingan apa pun, tak bisa dipungkiri pengaruh ketokohan HRS memang mendapatkan tempat khusus di hati para pengikutnya, utamanya keompok Islam politik seperti Gerakan 212, GNPF Ulama, dan FPI. HRS juga merupakan salah satu ulama politik yang paling didengar petuahnya di negeri ini. Dia seolah-olah secara simbolik menjadi representasi dari kekuatan nonparpol pendukung 02, juga ikon perlawanan bagi mereka yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Saat di Arab, HRS pun tetap menggalang massa di Pilpres 2019 untuk kemenangan Prabowo-Sandi.

Namun pada akhirnya, rekonsiliasi sejatinya tidak terjebak pada person (orang) tetapi lebih pada syarat-syarat yang subtansial. Pihak Prabowo misalnya setuju rekonsiliasi dengan syarat: jaminan penegakan hukum yang adil, memastikan demokrasi yang sehat, penurunan tarif listrik dan harga-harga kebutuhan rakyat, atau sejenisnya. Klausul-klausul tersebut jelas lebih ‘bunyi’ dan bisa memikat publik.

Meskipun sebenarnya, wacana rekonsiliasi juga tidak tepat jika dilekatkan dalam konteks pasca pilpres. Sebab, rekonsiliasi muncul biasanya setelah berlangsungnya perang atau pertikaian. Sedangkan dalam pilpres, yang terjadi adalah kontestasi: ada yang menang dan pula yang kalah (lepas dari dugaan adanya kecurangan). Usai kontestasi, masing-masing pihak seharusnya kembali untuk konsolidasi. Yang menang mengkonsolidasikan kekuasaannya, sedangkan yang kalah mengkonsolidasikan kekuatannya untuk kontestasi lima tahun mendatang ataupun menjadi oposisi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here