Permenhub 26/2017 Berlaku per 1 November, Selamat Tinggal Tarif Murah

0
446
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai tarif murah berpotensi menimbulkan terjadinya monopoli di jasa angkutan. Terbitnya revisi Permenhub 26/2017 akan membuyarkan praktik monopoli transportasi berbasis online yang selama ini sudah berjalan.

Nusantara.news, Surabaya – Pemerintah sudah mengumumkan aturan baru soal angkutan online. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengeluarkan peraturan terkait penyelenggaraan taksi daring berbasis aplikasi melalui rancangan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek alias taksi online.

Keluarnya Permenhub 26/2017 ini, jelas akan membuyarkan praktik monopoli transportasi berbasis online yang selama ini sudah berjalan. Munculnya praktik monopoli dalam usaha taksi online dikarenakan lemahnya sistem pengawasan terhadap operasional taksi online. Sehingga penyelenggara transportasi online seperti Grab, Uber, dan Gojek, selama ini hanya didominasi perusahaan-perusahaan itu saja.

Hal ini serupa pada kasus kuota importasi bawang putih. Dalam praktiknya pemberian kuota impor diperjualbelikan berbagai pihak, sehingga menimbulkan praktik monopoli. Kuota tersebut hanya diborong perusahaan-perusahaan besar saja, yang lain tentu tidak kebagian. Sehingga tidak ada persaingan yang sehat.

Nah, dengan adanya pembatasan kuota ini, pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan fasilitas transportasi‎ yang ada di masing-masing wilayahnya. Selain itu, kuota itu diharapkan bisa berlaku fleksibilitas. Di mana pada saat jam sibuk, pengoperasian taksi online bisa bertambah sedangkan saat jam tidak sibuk boleh kembali dikurangi. Karena itu diperlukan monitoring.

Di Surabaya, saat sosialisasi rancangan revisi Permenhub 26/2017, Budi Karya mengatakan pemerintah tidak ingin lagi kecolongan adanya monopoli dalam angkutan transportasi online. Sosialisasi dihadiri oleh semua stakeholder meliputi perguruan tinggi, DPRD, kepolisian, Dishub kabupaten/kota, jasa raharja, organda dan semua perusahaan angkutan konvensional dan online.

Dia mengatakan kehadiran taksi daring dengan tarif lebih murah dibandingkan dengan taksi konvensional berpotensi menimbulkan monopoli jasa taksi. Maka, di sinilah perlunya kebijakan dibuat, yakni untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih adil antara taksi online dan taksi konvensional. Apalagi taksi online kerap dianggap seperti ‘hantu’, karena keberadaannya tidak disertai dengan ketentuan kendaraan yang berlaku pada kendaraan transportasi umum, lantaran bentuknya yang berupa kendaraan pribadi tanpa ada ciri khusus.

Karena itu pihaknya meminta taksi daring yang mulai marak untuk tidak membuat masyarakat terbuai dengan tarif murah dan untuk kepentingan jangka pendek. Sebab hal itu bisa membuat operator taksi konvensional yang telah lama eksis bisa bangkrut. “Ada kecenderungan pihak tertentu ingin memonopoli kegiatan transportasi. Yang monopoli pasti tidak bagus,” tegas Budi Karya, Sabtu (21/10/2017).

Selain itu Menhub juga khawatir jika tarif terlalu bawah, maka pengemudi tidak bisa menyiapkan uang untuk perbaikan dan mempersiapkan untuk membeli kembali. Padahal, pemerintah menginginkan industri ini berkelanjutan.

“Kami menginginkan industri ini dalam jangka pendek itu harus aman, jangka panjang mereka harus berkelanjutan. Kita memang setup ini agar monopoli tidak terjadi, kesetaraan terjadi dan dengan itu semua stakeholder itu bisa hidup berdampingan,” tegasnya.

Menhub menilai, Jawa Timur telah menjadi provinsi paling kondusif dalam menghadapi dan menyikapi kehadiran angkutan online. Pasalnya selama ini Jatim selalu proaktif melibatkan semua stakeholder mulai dari gubernur, TNI-Polri, pengusaha dan pelaku transportasi online, konvensional, hingga Organda untuk merumuskan kebutuhan yang ada. Pemerintah daerah terlihat sangat konsisten mendampingi kegiatan transportasi sehingga tidak terjadi perbedaan di masyarakat. Ini patut ditiru untuk kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Makassar, Medan, Palembang dan Balikpapan.

Tidak bisa dipungkiri, hadirnya angkutan online merupakan sebuah keniscayaan. Teknologi dalam angkutan online menjadi sebuah solusi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun di satu sisi, perlu disadari angkutan konvensional telah hadir terlebih dahulu dalam menyediakan jasa transportasi di Indonesia.

Nah, untuk mengakomodir permintaan angkutan konvensional dan online, maka Kemenhub perlu membentuk payung hukum. Tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Permenhub 26/2017 memang tidak hanya mencakup pelayanan, tapi juga mengedepankan aspek keselamatan, aman, nyaman, tertib, lancar, murah dan terjangkau.

“Jika semua dilakukan dengan baik, pertumbuhan perekonomian nasional akan terdorong. Maka demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan mikro, kecil dan menengah, akan tercapai,” terangnya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Wahid Wahyudi menyatakan, sinergitas antar stakeholder menjadi kunci terciptanya suasana kondusif di Jatim dalam hal transportasi.

Bahwa dalam setiap permasalahan di bidang transportasi, sekiranya bisa diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan semua unsur. Sehingga gesekan antara pengusaha jasa transportasi konvensional dan online dapat teratasi.

Sebagai contoh, saat transportasi online maupun konvensional menyalurkan aspirasi, Gubernur Jatim Soekarwo langsung turun melakukan dialog. Selama proses dialog berlangsung, gubernur bersedia memberi rekomendasi melalui surat untuk Kemenhub hingga Presiden. Dengan keluarnya revisi Permenhub 26/2017, Wahid berharap ini menjadi payung hukum yang baik bagi penyedia jasa  maupun pemakai jasa angkutan.

9 Poin Revisi Permenhub 26/2017

Sedikitnya ada 9 poin yang ditekankan dalam revisi Permenhub 26/2017, antara lain argometer, tarif, wilayah operasi, kuota/perencanaan kebutuhan, persyaratan minimal 5 kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili tanda nomor kendaraan bermotor, sertifikat registrasi uji tipe (SRUT), dan peran aplikator.

Poin pertama argometer. Besaran tarif angkutan sesuai yang tercantum pada argometer atau ada aplikasi berbasis teknologi. Pembayaran dilakukan berdasarkan besaran tarif yang tercantum pada aplikasi dengan bukti dokumen elektrik.

Poin kedua tarif. Penetapan tarif angkutan sewa khusus (taksi daring) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa tansportasi dengan berpedoman pada tarif atas dan bawah. Selain itu, tarif batas dan tarif batas bawah ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat atas usulan dari Kepala BPTJ atau Gubernur sesuai kewenangannya. Adanya usulan tarif angkutan sewa khusus batas atas dan batas bawah terlebih dahulu dilakukan pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Poin ketiga wilayah operasi. Pelayanan angkutan sewa khusus atau taksi daring beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan. Wilayah operasi taksi daring ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atau Kepala BPTJ atau Gubernur.

Poin keempat kuota atau perencanaan kebutuhan. Kuota kebutuhan kendaraan ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atau Kepala BPTJ atau Gubernur.

Poin kelima persyaratan minimal lima kendaraan. Untuk perorangan yang memiliki kurang dari lima kendaraan, dapat berhimpun di badan hukum berbentuk koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan taksi daring.

Poin keenam bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Peraturan mewajibkan memiliki kendaraan yang dibuktikan dari BPKB atau STNK atas nama badan hukum atau atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi.

Poin ketujuh domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Taksi daring menggunakan TNKB sesuai wilayah operasi yang ditetapkan.

Poin kedelapan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT). Adapun persyaratan permohonan izin bagi kendaraan bermotor baru harus melampirkan salinan SRUT kendaraan bermotor.

Poin kesembilan peran aplikator. Perusahaan aplikasi di bidang transportasi dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum yang meliputi memberikan layanan akses aplikasi kepada perusahaan angkutan umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan taksi daring.

Salah satu yang perlu menjadi perhatian dalam kebijakan baru ini adalah, mewajibkan kendaraan yang digunakan sebagai taksi online memiliki ‘identitas’. Tujuannya untuk membedakan kendaraan pribadi dengan kendaraan taksi online.

Identitas pada kendaraan taksi online nantinya ditunjukkan dalam bentuk stiker yang harus ditempelkan pada sejumlah bagian kendaraan. Bisa di kaca depan kanan atas dan belakang serta di kanan dan kiri badan kendaraan dengan muatan informasi wilayah operasi, jangka waktu berlaku izin, nama badan hukum dan latar belakang logo perhubungan.

Hal penting lain yang perlu diperhatikan dalam revisi Permenhub 26/2017, taksi online yang beroperasi akan menggunakan panduan tarif batas atas dan bawah. Dengan kata lain, tak ada lagi tarif promo murah di bawah batas yang sudah ditetapkan. Penetapan tarif batas bawah dilakukan untuk mengurangi persaingan tarif murah yang tidak sehat. Murahnya tarif suatu operator taksi online membuat pihak lain tidak mampu bersaing.

“Tarif batas bawah juga untuk membatasi apabila ada satu pihak yang akan memberikan diskon yang mengakibatkan pihak-pihak lain tidak mampu bersaing lalu mereka memonopoli,” ujar Budi.

Tarif yang ditetapkan masih sama dengan tarif yang diatur Kemenhub di aturan sebelumnya. Hanya saja tarif diatur di dua wilayah, di mana wilayah I adalah Sumatera Jawa dan Bali, kemudian sisanya adalah Wilayah II. Adapun untuk wilayah I batas bawah ditetapkan sebesar Rp3.500 per km sedangkan batas atas adalah Rp6.500 per km. Sedangkan wilayah II misalnya untuk Kalimantan, Nusa Tenggara dan Sulawesi tarif batas bawah sebesar Rp3.700 dan batas atas adalah Rp6.500.

Saat ini tarif batas atas dan batas bawah taksi online masih dalam perhitungan karena dibutuhkan transisi waktu. Setidaknya dibutuhkan waktu lagi sekitar 3-6 bulan. Meski aturan itu tengah berada di Kementerian Hukum dan HAM untuk diharmonisasi dan diundangkan, sebelum diterbitkan secara resmi dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan, namun Peraturan Menteri ini diberlakukan efektif mulai 1 November 2017.

Diharapkan regulasi baru ini dapat diikuti oleh para kepala daerah. Sehingga tidak ada alasan kepala daerah membolehkan menindak di luar ketentuan itu. Sebab kalau kepala daerah berpikir lain akan ada satu komplikasi. Sejauh ini Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat menyambut positif Permenhub 26 Tahun 2017 yang diumumkan pada Kamis 19 Oktober lalu. Bahkan kedua provinsi tidak sabar untuk segera menjalankan peraturan tersebut.

Pada Agustus silam, Mahkamah Agung menganulir sebagian poin dalam PM 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek atau populer dengan nama Permenhub tentang taksi online. MA memiliki empat alasan menganulir 14 poin peraturan tersebut, salah satunya pembatasan tarif transportasi online.

Pembatasan ini terwujud dalam penetapan tarif batas dan bawah yang ditentukan per km di wilayah I dan II. MA menilai tarif atas dan bawah bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas di mana tarif transportasi umum harusnya ditentukan berdasarkan kesepakatan pengguna dan penyedia jasa.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here