Permenhub Ditolak Pengemudi Angkutan Konvensional Bertindak

0
234
Sejumlah sopir angkutan kota (angkot) dan pengemudi becak motor (bentor) melakukan "sweeping" transportasi berbasis daring atau online di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (28/9). ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/kye/17

Nusantara.news, Jakarta – Dicabutnya 14 pasal Peraturan Menteri Perhubungan No.26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek oleh Mahkamah Agung (MA) memicu gejolak pengemudi angkutan konvensional di sejumlah kota.

Selain melakukan demonstrasi ke instansi pemerintah setempat, mereka juga melakukan sweeping sepihak terhadap angkutan daring yang beroperasi di kotanya. Sejumlah kawasan di Kota Serang, sebagaimana ditemukan di dekat Terminal Bus hingga Universitas Tirtayasa, terpampang sejumlah plang larangan Ojek Online mengambil penumpang.

“Ini bukan masalah kemajuan teknologi, Bang. Tapi masalah bagaimana penghidupan keluarga kami terancam. Tolong tulis itu,” pinta Nurdin seorang sopir angkot yang sedang menunggu penumpang di depan kampus Universitas Tirtayasa kepada nusantara.new pekan lalu.

Karena menyangkut persoalan sumber penghidupan, kehadiran transportasi daring, baik roda dua maupun roda empat, memicu perlawanan pengemudi angkutan konvensional di Medan, Padang, Batam, Sukabumi, Makassar dan lainnya. Acap kali pula, seperti terjadi di Batam, terjadi perusakan kendaraan yang digunakan untuk transportasi daring.

Di Jawa Barat, para pengemudi dan pemilik transportasi konvensional mengorganisir diri dalam Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT). Dalam aksinya di Bandung pada Jumat (6/10) mereka  mengancam akan melakukan pemogokan besar-besaran.

Namun Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat yang menerima kehadirannya mengabulkan permintaan WAAT untuk melarang beroperasinya transportasi daring, baik roda dua maupun roda empat, sebelum diterbitkannya peraturan baru yang sah tentang transportasi daring pada Senin (9/10) lalu.

Pelarangan itu ditanggapi secara beragam oleh warga kota Bandung. Umumnya pelanggan tranportasi daring mengeluhkan pelarangan itu. Keluhan itu mudah ditemukan di sejumlah media sosial.

“Sebelumnya saya naik angkot. Tapi ngetemnya sering lama. Kadang saya suka terlambat. Sudah itu saya sering menemukan pengemudi angkot yang mulutnya bau alkohol,” keluh Indri (22), mahasiswa semester terakhir kepada Nusantara.news melalui aplikasi Massanger yang diakses lewat Facebook.

Dengan adanya pelarangan itu, Indri yang asal Kota Palembang merasa kebutuhannya untuk mendapatkan transportasi yang capat, murah, aman dan nyaman terganggu. Maka dia berpikir untuk membeli sepeda motor bekas ketimbang kembali naik angkot yang menurutnya sering ngetem dan menjengkelkan.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Walikota Bandung Ridwan Kamil menyambut baik pelarangan itu. Bahkan Ridwan Kamil mengunggah status di Instagram miliknya dengan pernyataan, “dengan ditandatanganinya kesepakatan ini maka rencana mogok angkutan umum di wilayah Bandung batal digelar.”

Begitu pun Ahmad Heryawan (Aher) kepada wartawan kantor berita Antara, Senin (9/10) menerangkan, “Janji pembatalan aksi demo dan mogok sudah disampaikan lisan dan juga tertulis para sopir. .Intinya ada penangguhan waktu pelaksanaan demo.”

Ahmad Heryawan  juga menilai, tuntutan WAAT yang beranggotakan pengemudi dan pemilik angkutan konvensional tidak berlebihan. Mereka hanya ingin diperlakukan sama biar seimbang.

“Kan kalau konvensional ada KIR tanda kendaraan, nopol kuning, bayar pajak. Masa iya ada usaha enggak bayar pajak. Kemudian SIM yang berlaku untuk taksi konvensional kan beda, kalau online itu SIM A umum,” ujarnya.

Gubernur Jawa Barat dua periode itu juga menyesalkan, kenapa Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 yang sebenarnya sudah memenuhi sebagian tuntutan pengemudi transportasi konvensional ada yang menggugat ke MA yang berujung dicabutnya 14 pasal.

Dilarang di Sejumlah Kota

Selain di Jawa Barat, sebelumnya transportasi daring juga dilarang di sejumlah kota, seperti Malang, Salatiga dan Padang. Bahkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Dedi Henidal mengklaim belum ada satu kota pun di Indonesia yang mengizinkan beroperasinya transportasi online berbasis motor roda dua.

“Tidak ada satupun. Kalau ada tolong perlihatkan ke saya siapa yang berikan izin, apa bentuk izinnya. Kalau kami berikan (izin) tentu kami melanggar UU selaku aparat negara, kami salah dan penjara,” tantang Henidal di hadapan media.

Untuk itu secara tegas Henidal melarang tranportasi online roda dua beroperasi di kotanya. Bahkan kantor Gojek yang sempat membuka pendaftaran driver Gojek di kotanya sudah disegel.

“Bukan hanya kota Padang, ini masalah nasional. Kalau pemerintah jelas sesuai dengan Undang-Undang 22, kalau tidak ada UU yang mengaturnya tentu kami tidak akan kasih rekomendasi,” tuturnya.

Tidak seperti Pemkot Padang yang tegas melarang beroperasinya angkutan online, di Jawa Barat, baru saja selesai mengumumkan pelarangan transportasi daring, tiba-tiba muncul pula bantahan dari Dishub Jabar tentang pembekuan operasional terhadap transportasi daring di wilayahnya.

“Pemprov tidak mempunyai kewenangan membekukan penyelenggaraan angkutan sewa khusus taksi online, karena itu merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI,” bantah Kepala Balai Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ) Wilayah III Dishub Jabar M Abduh Hamzah

Tentang larangan beroperasi pihaknya hanya memberikan sosialisasi dan imbauan untuk tidak beroperasi sementara. Domain tentang pengaturan angkutan sewa khusus / taksi online sepenuhnya di Kemenhub.

“Yang kami lakukan hanya mengusulkan melalui surat kepada Presiden Jokowi awal pekan ini terkait usulan penyelengaraan angkutan sewa khusus/taksi online dan peraturannya,” bebernya lewat sebuah rilis yang dikirim ke redaksi nusantara.news.com, Kamis (12/10) kemarin.

Abduh menjelaskan, sosialisasi terhadap taksi online  dilakukan karena taksi online belum memiliki peraturan resmi untuk beroperasi dari pemerintah. Hal itu terjadi setelah MA membatalkan 14 pasal Permenhub No.26 tahun 2017 berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.37P/HUM/2017 bulan Agustus 2017.

Perlu Pengaturan Baru

Untuk mengatasi gejolak di lapangan, lanjut Abduh, pihaknya sudah berkirim surat usulan yang terdiri 3 poin kepada Kementerian Perhubungan. Tembusan surat itu juga dikirimkan ke Ketua Mahkamah Agung, Menko Maritim, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua Komisi V DPR RI, Ketua DPRD Jabar, dan Dirjen Perhubungan Darat.

“Pertama, meminta kepada Menteri Perhubungan segera menerbitkan pedoman atau aturan pasca putusan MA No 37 P/HUM/2017 dengan mengedepankan kesetaraan dan keadilan antara angkutan sewa khusus/taksi online dengan kendaraan bermotor umum yang sudah ada,” jelasnya.

Kedua, mengusulkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, agar dilakukan penataan kembali mengenai kebijakan, pedoman teknis, dan pengawasan implementasinya dalam penyediaan aplikasi online.

“Ketiga, memohon kepada aparat penegak hukum melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan sewa khusus atau taksi online demi menjaga kondusivitas, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di lapangan,” ungkapnya.

Sebenarnya ada suatu mekanisme yang patut dicontoh seperti di Terminal Transit Jombor, Kota Yogyakarta, saat nusantara.news berkunjung ke sana. Berdasarkan keterangan agen bus yang ada di terminal itu memang sudah ada kesepakatan antara pengemudi angkutan konvensional dan angkutan daring yang sejauh ini dipatuhi kedua-belah pihak.

“Angkutan Online tidak boleh ambil penumpang, sejak lampu merah ring road hingga 100 meter setelah terminal Jombor. Kalau ada yang ketahuan melanggar pasti dikejar. Kalau tertangkap bukan digebuki melainkan hanya dedenda Rp50 ribu,” ungkap Sumadi, seorang pemilik agen bus malam di terminal itu.

Kemajuan teknologi dan perubahan pola pelayanan jasa transportasi memang suatu keniscayaan. Namun karena itu juga menyangkut sumber penghidupan maka perlu peraturan yang mengakomodir semua pihak termasuk kebutuhan masyarakat untuk mengakses pelayanan transportasi yang lebih murah, cepat, aman dan nyaman.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here