Permukiman Kumuh Masih Tinggi di Kota Malang, Kemenpupera Akan Bantu Penataan

0
594

Nusantara.news, Kota Malang – Kota Malang sampai saat ini masih menghadapi problem permukiman kumuh. Total permukiman kumuh sampai dengan hari ini di kota berpenduduk sekitar 800 ribu jiwa ini tersebar di 29 titik.

Luas kawasan kumuh di Kota Malang sesuai data yang berhasil dihimpun secara detail dalam Surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor 188.45/86/35.73.112/2015 tahun 2015 mencapai 608,6 hektare.

Wilayah dengan kawasan kumuh terluas berada di Bareng (81,56 ha); disusul Ciptomulyo (62,6 ha); Penanggungan (53,01 ha); dan Kasin (48,20 ha). Sementara jika dirinci per kecamatan, kawasan kumuh terbanyak terdapat di Kecamatan Klojen (346,51 ha); Sukun (132,8 ha); Kedungkandang (72,9 ha); Lowokwaru (31,35 ha); dan Blimbing (25,04 ha).

Fakta ini mengindikasikan bahwa portret pemukiman kumuh telah menjadi bagian dari keseharian Kota Malang. Oleh karenanya, bukan kebetulan jika jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) melakukan peninjauan langsung ke permukiman kumuh di Kota Malang.

Tim dari Kemenpupera yang terhimpun dalam program KOTAKU atau (Kota Tanpa Kumuh) tahun ini mengalokasikan  anggaran sebesar 433 juta USD yang nantinya akan digelontorkan untuk menata permukiman kumuh di seluruh Tanah Air.

Kepala Program Manager Unit KOTAKU Kemenpupera Didiet Arief Akdiat mengungkapkan ada beberapa kota selain Malang yang ditinjau untuk memetakan program pengentasan permukiman kumuh. Kota-kota yang menjadi sasaran program ini diantaranya adalah Samarinda, Manado, Bima, dan Mataram. “Dana yang kita miliki berasal dari pinjaman donatur, salah satunya dari Bank Dunia,” jelas Didiet, Senin, (13/2/2017) kepada awak media.

Didiet menambahkan, nantinya setiap kelurahan akan memperoleh bantuan sebesar Rp 500 juta untuk menata permukiman kumuh. Namun tidak semua kelurahan bisa memperoleh guyuran dana ini.

Hanya kelurahan yang teridentifikasi sebagai perumahan kumuh serta menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) saja yang mendapat dana ini. Konsep ini  diharapkan akan menciptakan permukiman yang sehat dan lebih tertata.

“Kalau jarak rumah berhimpitan itu kan susah kita ubah, jadi paling tidak lingkungannya harus sehat meski tingkat kepadatannya tinggi,” jelas Didiet. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here