Pernyataan Djarot Soal Ahok Berpotensi Kembali Panaskan Suhu Politik

2
1731
Djarot Saiful Hidayat

Nusantara.news, Jakarta – Di tengah upaya pemerintah membangkitkan semangat nasionalisme dan persatuan sesuai amanat dasar negara Pancasila, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengeluarkan pernyataan yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

Djarot dilantik Presiden menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga masa jabatan berakhir pada Oktober 2017. Djarot diangkat menjadi Gubernur DKI menggantikan Ahok yang sudah berstatus narapidana kasus penodaan agama.

Di hadapan kader PDI-Perjuangan, pada Minggu (18 Juni 2017), Djarot tiba-tiiba mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya dan Ahok adalah pemenang sejati dalam Pilkada DKI 2017.

“Menangnya hanya pakai SARA (suku, agama, dan ras)? Mohon maaf, simpati pada kami bukan dari warga Jakarta, tapi seluruh masyarakat,” ujar Djarot yang juga kader PDI-P ini.

Entah apa maksud Djarot mengeluarkan pernyataan tersebut. Diketahui Djarot yang saat Pilkada DKI berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kalah telak dari pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno.

Namun, sebagai seorang kepala daerah, Djarot seyogyanya mengeluarkan pernyataan yang menyejukkan suasana pasca Pilkada DKI. Agar Pemprov DKI bisa melanjutkan kembali program kerja yang masih mangkrak.

Sebagaimana permintaan Presiden Jokowi kepada Djarot agar bekerja lebih cepat dan fokus menyelesaikan program kerja yang belum terselesaikan

“Jadi, Pak Presiden berpesan harus kerja lebih cepat. Beliau mengucapkan ‘Selamat Pak Gub, jadi kerja harus lebih cepat’,” ujar Djarot menirukan ucapan Jokowi saat dilantik.

Jokowi berharap, di sisa masa jabatannya yang sangat singkat agar Djarot menuntaskan sejumlah program yang dirancang harus selesai pada 2017.

Namun, pernyataan Djarot di hadapan kader PDI-P tersebut, justru dikhawatirkan berpotensi kembali memanaskan suhu politik Ibukota, bahkan bisa mamanaskan suhu politik negeri ini. Jika sudah begitu, maka tentu akan mempengaruhi upaya menuntaskan program kerja yang harus diselesaikannya.

Djarot Ingin Ahok Tetap di Rutan Mako Brimob

Hanya berselang beberapa hari, Djarot kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial. Usai menjenguk Ahok yang masih mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Brimob Kelapadua, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Djarot menegomentari rencana pemindahan Ahok ke Lembaga Permasyarakata (LP) Cipinang.

Dia menilai, rencana itu tidak tepat. Sebab, LP Cipinang dianggap kurang kondusif bagi Ahok yang sudah berstatus narapidana.

“Jadi, menurut saya yang sudah ke sana (LP Cipinang) beberapa kali ya, dua kali, enggak kondusif,” kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/6/2017).

Djarot beralasan, jika Ahok dipindahkan ke LP Cipinang, maka bisa saja pendukung Ahok (Ahokers) kembali berunjukrasa di depan Cipinang, seperti saat Ahok ditahan di Rutan Brimob. Sehingga, aksi itu bisa mengganggu pengguna jalan lainnya. Apalagi, jumlah narapidana penghuni LP Cipinang sudah melebihi kapasitas.

“Kan di dalam apalagi LP Cipinang itu sudah sangat over. Jadi menurut saya di Cipinang sih tidak kondusif,” imbuhnya.

Pernyataan Djarot itu dilontarkan menanggapi Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Dicky Oktavia yang mengatakan akan memindahkan Ahok ke LP Cipinang di Jakarta Timur. “Seperti biasa di LP Cipinang, belum ada petunjuk di tempat lain dari ketua tim JPU (jaksa penuntut umum),” ujarnya.

Untuk diketahui, setelah Ahok mencabut banding atas kasus penodaan agama, maka pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun mengambil sikap yang sama. Dengan begitu, maka putusan PN Jakarta Utara yang memvonis Ahok 2 tahun sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap artinya status Ahok sudah terpidana.

Karena itu, Ahok harus dipindahkan dari Rutan Mako Brimob Kelapa Dua ke LP Cipinang. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 1 (3) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi: “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi : “Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan”.

Karena itu, seharusnya Ahok tidak mendapat perlakukan berbeda dengan narapidana lainnya. Sama halnya dengan sejumlah mantan pejabat tinggi negara yang sudah berstatus narapidana yang harus mendekam di LP. Seperti para mantan kepala daerah yang ditahan di LP Sukamiskin Bandung, Jawa Barat karena kasus korupsi, yakni mantan Wali Kota Palembang Romi Herton dan mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin.

Begitupun dengan Walikota Semarang, Soemarmo yang sempat di penjara di LP Cipinang karena kasus korupsi. Oleh sebab itu pula, tidak seyogyanya Djarot mengatakan yang secara tidak langsung ingin mengatakan tidak pantas Ahok dipenjara di LP Cipinang.  pernyataan seperti berpotensi kembali memanaskah suhu politik yang sudah mereda[]

 

 

 

 

2 KOMENTAR

  1. dalam sejarah perpolitikan Indonesia,,Pilkada DKI jakarta 2017 sangat memalukan bagi pasangan Ahok dan Jarot,,karena Kalah telak banget dan seumur-umur tidak bisa dilupakan dalam hidupnya,,apalagi paporl dan para pendana yang mendukungnya..

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here