Pernyataan LBP, Sudah Ada yang Urus KPK, Rugikan Jokowi

0
288
Luhut *LBP), Jokowi, dan Jusuf Kalla.

Nusantara.news, Jakarta – Pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, yang juga kader senior Golkar, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (21/5/2017), berdampak negatif terhadap kepemimpinan Jokowi.

Dalam acara Rapimnas Golkar tersebut, LBP mengeluarkan pernyataan terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.

Pernyataan itu dikemukakan Luhut dalan konteks mengonsolidasi kader Golkar agar fokus meningkatkan presentase kemenangan pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan menambah jumlah kursi di DPR dalam Pemilu 2019.

Menurut Luhut, untuk mencapai tujuan itu seluruh kader maupun pengurus partai harus fokus bekerja dan jangan terpengaruh terhadap isu-isu di luar.  Pada titik ini Luhut bicara soal KPK.

“Jadi, nggak usah bicara aneh-aneh. KPK udah ada yang urusin, tenang aja ada yang urusin. Ada yang urusin Jaksa Agung,” ujar Luhut tanpa menyebut tujuan pernyataannya apakah ditujukan pada hak angket DPR untuk KPK terkait E-KTP yang juga dimotori oleh kader Partai Golkar.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Kamarudin menilai, pernyataan LBP itu melanggar kepatutan dan etika.

Sebab, LBP saat ini menjabat sebagai Menko Maritim di kabinet Jokowi-JK.

Di sisi lain, Kamarudin juga menganggap pernyataan LBP itu bias dan berpotensi menimbulkan tafsir yang negatif. “Seolah-olah KPK dikendalikan oleh orang tertentu,” kata Kamarudin kepada Nusantara.news, Senin (22/5/2017).

Karena itu, LBP mesti menjelaskan apa maksud dari pernyataan tersebut, sebelum jadi bola liar politik. Sebab, pernyataan itu bisa menggerus kepercayaan publik terhadap ikhtiar Presiden Jokowi memberantas korupsi.

“LBP memang kader Golkar, tapi jabatannya adalah Menko Maritim. Karena itu, pernyataan LBP itu akan mengandung konsekwensi politik terhadap Jokowi,” paparnya.

Sebelumnya, publik juga menyorot langkah LBP saat menemui Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma’ruf Amin usai Ma’ruf Amin usai memberikan kesaksian dalam persidangan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Saat itu, LBP didampingi Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal M. Iriawan bersama Pangdam Jaya Mayor Jenderal Teddy bertemu Ma’ruf Amin di kediamannya di Koja, Jakut, persisnya pada (1/2/2017).

LBP ketika itu mengatakan  kehadirannya atas inisiatif pribadi. Tujuannya, sekedar silaturahmi dengan sahabat lama. Namun publik menafsirkan langkah LBP menemui Ma’ruf Amin adalah dalam rangka mendinginkan situasi mengingat Maruf Amin memberikan keterangan panas di pengadilan.

Publik mempertanyakan kedatangan LBP menemui Ma’ruf Amin, mengingat tugas itu bagian dari tugas Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukkam) Wiranto.

Begitu juga soal sikap LBP yang terkesan ngotot mendukung Ahok (saat itu menjabat Gubernur DKI Jakarta) agar pembangunan megaproyek reklamasi Teluk Jakarta diteruskan.

LBP dinilai tidak pada tempatnya mengatakan hal itu mengingat Kementerian Lingkungan Hidup dan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli sudah menyatakan proyek tersebut harus dihentikan karena menyalahi ketentuan. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here