Perpecahan NU, “Tiko” dan Strategi Snouck

0
705

Nusantara.news, Jakarta – Tersebutlah nama Steven Hadisurya Sulistyo, anak muda keturunan China, yang memaki Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi dan istri Erica Zainul Majdi, di depan counter Batik Air di Bandara Changi, Singapura, Minggu 9 April 2017 sekira pukul 14.30 waktu setempat.

“Dasar Indo, Dasar Indonesia, Dasar Pribumi, Tiko!” Demikian sumpah serapah anak muda itu kepada Zainul Majdi. Entah apa artinya “tiko”. Tapi konon “tikus kotor” dan sejenisnya.

Zainul tidak marah, dan malah memaafkan. “Dia sudah meminta maaf, ya sudah, saya maafkan,” kata Zainul.

Tapi, warga NTB terlanjur murka. Senin (17/4) digelar aksi damai “Indonesia Bebas Rasis” di Islamic Center Mataram dengan ribuan massa. Organisasi yang berdemo adalah Nahdlatul Wathan (NW) dan seluruh anak organisasinya.

Zainul, yang disapa dengan nama Tuan Guru Bajang ini, memang ulama terkemuka. Dia juga cucu dari ulama paling berpengaruh di NTB,  Syekh M. Zainuddin Abdul Madjid, pendiri Nahdlatul Wathan (NW) ormas Islam terbesar di sana.

Aksi Damai “Indonesia Bebas Rasis” di Mataram terkait penghinaan kepada Gubernur NTB.

Lalu ada pula Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, juga warga keturunan China, yang kini didakwa menghina agama, karena ucapannya yang sangat kasar mengenai Surat Al-Maidah ayat 51.

Kedua peristiwa ini memang tidak ada hubungannya secara langsung. Tetapi, keduanya sama-sama menunjukkan sikap dengan etika yang nyaris musnah. Memaki orang di depan umum ketika tengah mengantri di bandara, jelas menunjukkan ketiadaan adab. Sama seperti menghina kitab suci pemeluk agama lain. Jangankan berkata kasar, mengomentari kitab suci yang bukan dari agama yang dianutnya saja, sudah sulit diterima akal sehat.

Di satu sisi, sikap seperti itu bisa jadi memang pembawaan pribadi masing-masing, dan tidak berkait sama sekali dengan kebiasaan etnis. “Ini kebiasaan di kampung saya,” kata Ahok di Rumah Lembang, Jakarta, (25/8), tentang kebiasaan berkata kasar itu. Pengakuan yang bisa jadi tak diterima pula sepenuhnya oleh orang kampung Manggar di Belitung Timur.

Di sisi lain, toh banyak warga Indonesia keturunan Cina yang justru memperlihatkan keluhuran budi yang tinggi.

Kwik Kian Gie misalnya, bisa dikatakan prototipe politikus yang sangat puritan. Apa saja dilawannya, jika dinilainya merugikan negara. Simak saja pidatonya sebagai Kepala Bappenas di depan para peserta konferensi CGI (Consulative Group on Indonesia) di Jakarta, 7 November 2001. Dia menyerang para koruptor yang menggerogoti uang negara yang diperoleh dari utang itu. “Paling tidak 30% pinjaman dari Anda sekalian telah dicuri”, katanya.

Kwik keras, tapi tidak kasar. Dia berapi-api, tapi tidak menghanguskan. Keberpihakannya kepada negara ditunjukkannya dengan cara santun. Meski tidak pernah mau mengganti namanya dengan nama Indonesia, siapa pun tahu Kwik sangat nasionalis. Sikap etnis China seperti Kwik ini banyak.

Tetapi, sikap berbudi WNI keturunan China ini seperti hancur oleh orang seperti Steven, dan terutama Ahok. Harmoni kerukunan SARA yang selama ini ada rusak seketika.

Fakta yang harus dipahami adalah kerukunan SARA di masyarakat Indonesia seperti kristal kaca. Indah, namun mudah pecah. Tergoyang sedikit saja, bahkan oleh angin sepoi sekalipun, langsung berkeping-keping. Harus diakui, kerukunan SARA di Indonesia tidak berdiri di atas fondasi yang kokoh –namun kenyataan itu mesti diterima sebagai pencapaian maksimal yang dapat diraih sampai saat ini.

Ahok, sebagai orang yang sudah lama berpolitik, tentu tahu kondisi tersebut. Sebab itu, sukar dimengerti mengapa kekasarannya selalu diumbar, meski agak ditahan-tahan menjelang Pilkada Jakarta Putaran Kedua besok. Apakah dia sengaja untuk memperkeruh suasana, memecahkan kristal kaca yang sangat fragile tadi? Kalau iya, untuk apa? Hanya dia yang tahu.

Tetapi, dalam politik, tidak ada tindakan tanpa rencana. Setiap tindakan pasti berlandaskan pada kebijakan, strategi dan skenario taktis. Apa itu? Sekali lagi hanya dia yang tahu.

Publik hanya bisa merasakan dampaknya bahwa itu semua telah menimbulkan konflik horizontal di antara sesama warga –yang kalau memakai istilah UUD 1945 sebelum amandemen—orang Indonesia asli.

Sudah menjadi hukum, bangsa yang berkonflik mudah dipecah-belah, dan bangsa yang terpecah tak sulit dianeksasi. Aneksasi itu tentu saja bukan dalam arti kolonialisme fisik seperti masa lalu, ketika Christiaan Snouck Hurgronje mencetuskan ide politik devide et impera. Era penjajahan fisik sudah lama berlalu. Kini tersedia aneka ragam model penjajahan baru. Penjajahan ekonomi, budaya, sampai penjajahan cara berpikir. Intinya sama: Penguasaan kekayaan negara itu.

Lihat saja perpecahan kronis di tubuh Nahdlatul Ulama dalam soal mendukung atau menolak Ahok sebagai calon gubernur. Kendati perkara memilih pemimpin nonmuslim sudah dinyatakan haram oleh Muktamar NU tahun 1999, sebagian elite organisasi Islam terbesar ini justru mencari justifikasi “syariah” baru untuk menghalalkannya.

Mengapa NU yang seolah ditarget untuk dipecah? Adakah kesamaannya dengan strategi politik Snouck Hurgronje tadi? Mungkin tidak persis demikian, dalam arti aktor intelektual di balik ini tidak mentah-mentah meniru cara orientalis tersebut.

Namun, dari segi pola, ada kemiripan. Snouck diutus ke Aceh untuk mempelajari mengapa negeri itu susah sekali ditaklukkan. Dia berada di Aceh sejak 8 Juli 1891, dan pada 23 Mei 1892, Snouck menyampaikan kajiannya dalam laporan berjudul “Atjeh Verslag” kepada pemerintah kolonial.

Snouck Hurgronje menyimpulkan, kekuatan rakyat Aceh adalah para ulama, bukan uleebalang seperti diperkirakan selama ini. Ulamalah yang memotivasi rakyat untuk syahid berjuang melawan Belanda.

Karena itu, ulama harus dipecah. Caranya? Ada yang kasar, ada yang lembut. Cara kasar, tentara Belanda mengintimidasi para ulama. Cara lembut, Snouck melakukan persuasi kepada mereka.

Salah satu target persuasi itu adalah agar ulama berfatwa bahwa agama dan politik itu terpisah, tidak boleh disatukan.

Salah satu kajian yang komprehensif mengenai ini adalah yang dilakukan Prof. Dr. Harry Jundrich Benda dalam bukunya The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945 (The Hague, 1958), yang sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dengan judul Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang (Pustaka Jaya, 1985).

Snouck melihat ada tiga aspek dalam Islam, yakni godsdienstig (agama), maatschappelijk (sistem sosial kemasyarakatan), dan staatkundig (sistem kenegaraan). Inilah yang kemudian dikenal sebagai “Islam Politiek”.

Salah satu saran Snouck adalah pemerintah harus mencegah setiap usaha yang membawa rakyat kepada fanatisme dan persatuan Islam. “Setiap ada tanda-tanda kemunculannya, haruslah dihadapi dengan kekuatan dan dipatahkan sejak dari tunasnya,” katanya.

Itu sebabnya, Snouck yang demi penyamarannya menjadi pemeluk Islam, naik haji dan mengganti namanya menjadi Abdul Ghaffar, mendekati ulama. Targetnya, memecah belah dan meminta agar ulama meyakinkan umatnya dengan fatwa atau pendapat-pendapat keagamaan yang berpihak pada kepentingan penjajah.

Artinya, lebih seabad silam saja Snouck tahu arti penting dan kekuatan ulama, dan pemerintah kolonial tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapinya agar Nusantara bisa dikuasai. Kini, kolonialisme versi baru dan segenap kompradornya, tentu lebih paham lagi.

Pertanyaannya, haruskah dari situ melihat konflik di NU? Kalau iya, alangkah keterlaluan. Benar juga pameo sejarawan: Semakin kita mempelajari sejarah, semakin kita tahu bahwa orang yang pernah belajar dari sejarah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here