Perppu 2/2017, Kejam Terhadap Ormas

0
124

Nusantara.news, Jakarta – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Ormas akhirnya ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mulai berlaku sejak diundangkan, Senin (10/7/2017). Setelah membaca pasal demi pasal, satu kesan muncul, bahwa Perppu tersebut kejam terhadap ormas.

Dalam pelaksanaannya nanti mungkin tidak sekejam yang terkesan, tetapi rangkaian satu pasal dengan pasal lain kesan kejam cukup terasa.

Kesan kejam itu pertama muncul dari asas contrarius actus. Asas ini dimasukkan dalam poin menimbang atau yang melatarbelakangi diterbitkannya Perppu. Pada  huruf e dikatakan, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas contrarius actus sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan aiaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesan kejam muncul terutama apabila dikaitkan dengan rencana pemerintah membubarkan Hizbut Tahir Indonesia yang sudah diumumkan Menko Polhukam Wiranto sekitar dua bulan lalu.

Ketika itu terjadi penolakan karena pemerintah tidak bisa begitu saja membubarkan HTI. Pemerintah harus melakukannya melalui mekanisme hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam UU itu memang tidak mudah membubarkan Ormas. Ada sejumlah prosedur yang harus ditempuh, dan itu akan memerlukan waktu yang cukup lama.

Kalau semua prosedur sudah ditempuh, maka proses selanjutnya adalah masuk pengadilan. Dalam sidang pengadilan akan terjadi lagi pergumulan atau perdebatan mengenai banyak hal mulai dari definisi, bukti kesalahan dan lain sebagainya. Kalau argumen dan bukti yang diajukan tidak meyakinkan, maka majelis hakim bisa menolaknya.

Dalam Perppu 2/2017, semua prosedur panjang itu dipotong pintas. Pada titik ini kesan kejam Perppu yang pertama.

Melalui asas contrarius actus, pemerintah mengambil alih semua prosedur pembubaran ormas. Asas ini menyatakan bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang membatalkannya. Dalam bahasa populernya, “aku yang mengeluarkan keputusan, aku juga yang harus membatalkannya.”

Lazimnya, sebuah keputusan yang terkait dengan orang banyak seperti ormas, maka proses pembatalannya juga perlu pertimbangan pihak lain yang terkait. Dalam Perppu 2/2017 ini, pertimbangan pihak lain itu tidak diwajibkan.

Dalam Pasal 61 ayat ayat (4) dikatakan, Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Kata “dapat“ sengaja dicetak tebal untuk membedakannya dengan mewajibkan. Jadi karena pasal itu hanya menyebutkan kata “dapat” (meminta pertimbangan) bukan mewajibkan, maka kalaupun tidak dilakukan tidak masalah. Pada titik ini unsur kejam Perppu yang kedua.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ormas adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham. Jika misalnya satu ormas tertentu dianggap sudah melanggar larangan sebagaimana dicantumkan dalam Perppu 2/2017, maka hanya dengan menyampaikan satu kali peringatan, Menkumham sudah bisa segera mencabut izin ormas tersebut tanpa harus meminta pertimbangan pihak lain.

Dalam hal mencabut itu, tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi adu argumentasi, tidak ada lagi proses pembuktian. Pada titik ini unsur kejam Perppu 2/2017 yang ketiga.

Kejam yang dimaksud dalam hal ini tentu saja, tidak dalam pengertian fisik, melainkan kejam dalam perspektif demokrasi.

Dalam demokrasi itu dikenal proses perdebatan, proses adu argumen untuk memperoleh pemikiran akhir yang terbaik.

Dalam proses ini semua pihak yang terkait diberikan kesempatan memberikan argumentasi dan logika-logikanya. Kalau argumentasi antar pihak tidak berhasil mencapai mufakat, maka demokrasi memiliki fasilitas voting sebagai cara mengambil keputusan akhir, sebagaimana juga terjadi pada majelis hakim saat menjatuhkan vonis.

Karena itu dikatakan Perppu 2/2017 ini kejam dalam perpektif demokrasi, karena prosedur dan fasilitas demokrasi seperti voting diabaikan begitu saja.

Kita belum tahu apakah Perppu kejam ini akan juga kejam di tingkat pelaksanaan dalam pengertian tidak diskriminatif atau tidak tebang pilih. Artinya apakah Perppu 2/2017 ini nantinya tidak hanya kejam terhadap ormas politik yang tidak disukai? Apakah dia juga bisa kejam terhadap ormas yang misalnya terhadap ormas yang anggotanya menjadi penagih utang, atau ormas yang melakukan persekusi, atau ormas yang mengganggu ketertiban umum lainnya?

Pemerintah akan menyampaikan Perppu 2/2017 kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Akankah DPR menyetujui? Kita tunggu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here