Perppu Hentikan Langkah Damai Istana

0
438
Pengurus GNPF-MUI foto bersama Presiden Jokowi usai pertemuan di Istana, Minggu (25/6/2017)

Nusantara.news, Jakarta –  Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, tidak terkecuali dari kelompok Islam kritis yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa – Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Akibatnya, langkah damai antara Istana dengan kelompok Islam kritis dipastikan gagal.

Diketahui pada Minggu (25/6/2017) yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, terjadi pertemuan antara GNPF-MUI dengan Presiden Jokowi di Istana.

Dalam pertemuan itu, pimpinan GNPF-MUI yang hadir adalah Dewan Pengawas Yusuf Muhammad Martak, Ketua Bachtiar Nasir, Wakil Ketua Zaitun Rusmin, juru bicara Kapitra Ampera serta pengurus lainnya, yakni Habib Muchsin serta Muhammad Lutfi Hakim.

GNPF-MUI merupakan gabungan sejumlah Ormas Islam yang menjadi motor sejumlah aksi massa menuntut penegakan hukum terhadap kasus penodaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sementara Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.

Namun, di saat harapan terwujudnya perdamaian mulai tumbuh, tiba-tiba Presiden meneken Perppu tentang Ormas pada Senin (10/7/2017) dan diumumkan Menkopolhukkam Wiranto pada Rabu (12/7/2017). Tujuan Perppu itu untuk menertibkan Ormas yang dianggap bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pemerintah membeberkan sejumlah alasan penerbitan Perppu iiu, dianttaranya karena  UU Ormas Nomor 17/2013 dianggap tidak memadai dalam penindakan ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Masalahnya, di antara Ormas yang disebut-sebut akan disasar Perppu itu adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengusung isu khilafah dan Front Pembela Islam (FPI). Padahal, kedua ormas tersebut menjadi bagian dari GNPF-MUI.

Dalam struktur GNPF-MUI, duduk sebagai ketua dewan pembina adalah Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab dan sejumlah aktivis FPI lainnya. Selain itu, aktivis HTI yang aktif di GNPF-MUI adalah Muhammad Al-Khaththath yang juga Sekjen Forum Umat Islam (FUI).

Hanya berselang beberapa jam setelah pemerintah mengumumkan terbitnya Perppu Ormas, HTI dan FPI langsung bereaksi. Kedua ormas itu kini tengah menyiapkan langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan uji materi.

Sementara, Ketua Bantuan Hukum GNPF MUI Kapitra Ampera mendesak pemerintah agar segera mengevaluasi kembali Perppu itu.

Menurutnyya, Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas sudah cukup memadai untuk mengatur ormas. Selain itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan keberadaan Ormas yang ada saat ini.

Dengan kondisi seperti itu, maka tampaknya mustahil jika perdamaian yang diharapkan akan terwujud. Konstruksi damai yang tengah dibangun akan runtuh dan kemungkinan yang akan terjadi adalah suasana semakin gaduh dan memanas.

Selain menempuh langkah hukum, sejumlah Ormas Islam termasuk HTI akan mengerahkan massa untuk mengepung Istana. Mereka akan berunjuk rasa menolak Perppu yang dinilai sebagai bentuk tindakan represif Pemerintah terhadap rakyatnya yang kritis.

“Insha Allah kami akan aksi ke Istana dan sedang konsolidasi dengan ormas dan tokoh Islam lainnya. Kami menolak Perppu Ormas itu Karena merupakan bentuk penxaliman penguasa terhadap rakyatnya,” kata Ketua DPP HTI Rokhmat S Labin.

Kini, harapan terwujudnya perdamaian ada di tangan para wakil rakyat di DPR. Bila DPR menolak Perppu, maka biasa jadi suhu politik dan keamanan stabil kembali. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here