Perppu No. 2/2017, Jokowi Beri Kewenangan Penuh Menkumham Bubarkan Ormas

0
128

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Ormas. Apa isi ini paling mendasar dari Perppu ini?

Adalah bahwa Presiden Jokowi memberikan wewenang penuh kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia  atau menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk mencabut nyawa ormas atau membubarkan ormas. Dalam bahasa Perppu disebut, mencabut surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum sebuah ormas.

Pencabutan badan hukum ormas ini bisa dilakukan oleh Menkumham sendiri tanpa kewajiban meminta pertimbangan instansi lain, sebagaimana digariskan dalam Pasal 61 ayat ayat (4) berbunyi, Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pemberian kewenangan secara penuh kepada Menkumham ini, sekaligus menjadi salah satu alasan penerbitan perppu. Hal itu termaktub dalam poin Menimbang, huruf e berbunyi, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas contrarius actus sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan aiaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Apa itu asas contrarius actus? Azas adalah dasar atau landasan bagi pembuat peraturan perundang-udangan dalam menentukan kebijakan dan peraturan yang akan diterapkan di dalam peraturan perundang-undangan tertulis. Asas contrarius actus adalah asas yang memiliki arti, formalitas-formalitas atau prosedur-prosedur yang diikuti dalam pembentukan/proses pembentukan suatu keputusan harus diikuti pula dalam proses pencabutan kembali dan/atau pembatalannya.

Dalam hukum administrasi negara, asas contrarius actus adalah asas yang menyatakan bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang membatalkan.

Implementasi asas contrarius actus ini digariskan pada pasal 61. Pada ayat (1) dikatakan, Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas: a. Peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan; dan/atau c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Pada ayat (2) dikatakan, Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasda ayat (3) disebutkan, Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa: a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (a) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Proses pencabutan nyawa ormas yang dinilai melanggar pun tidak bertele-tele. Prosesnya singkat saja, sebagaimana digariskan dalam 62 ayat (1) berbunyi, Peringatan tertulis sebagaimala dimaksud dalam Pasal 61 ayat (l) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.

Pada ayat (2) disebutkan, Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.

Pada ayat (3) disebutkan, Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Ormas apa saja yang diperintahkan Perppu harus dicabut badan hukumnya? Ada empat kategori. Kategori pertama adalah ormas yang menggunakan nama atau lambang atau bendera lembaga pemerintahan, ormas lain atau partai politik.

Tentang hal ini diatur dalam  Pasal 59 atyat (1) berbunyi, Ormas dilarang: a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; b, menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

Kategori kedua adalah ormas yang menerima atau memberikan bantuan atau mengumpulkan bantuan untuk partai politik yang bertentangan perundang-undangan. Tentang hal ini diatur pada pasal Pasal 59 atyat (1) berbunyi, Ormas dilarang: a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

Kategori ketiga, adalah ormas yang melakukan tindakan permusuhan terhadap SARA, penistaan atau penodaan terhadap agama, sebagaimana diatur dalam ayat (3) yang menyebutkan, Ormas dilarang: melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kategori keempat adalah ormas yang menggunakan lambang atau organisasi terlarang atau bertentangan dengan pancasila, sebagaimana diatur pada ayat (4) berbunyi, Ormas dilarang: mengguna}an nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Perppu akan diserahkan ke DPR. Namun pencabutan status badan hukum ormas yang dianggap melanggar sudah berlaku sejak diundangkan, Senin (10/7/2017).  Sejak saat itu pula Yasonna Laoly sebagai Menkumham sudah menyandang predikat pencabut nyawa ormas []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here