Perppu Ormas Jadi UU, Pasti Bermuara di MK

0
157
Pengunjuk rasa dari sejumlah ormas Islam melakukan aksi di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (24/10) untuk menolak Perppu Ormas disahkan menjadi UU.

Nusantara.news, Jakarta – Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas akhirnya sah menjadi Undang-Undang setelah DPR mengetuk palu tanda persetujuan terhadap Perppu tersebut. UU baru ini akan mengubah UU Nomor 17/2013 tentang Ormas. Proses selanjutnya tinggal prosedur administratif, yakni menyerahkan kepada Presiden untuk diundangkan dan dilakukan pencatatan dalam Lembaran Negara.

Pengesahan Perppu Ormas menjadi UU itu diputuskan dalam rapat paripurna DPR Selasa (24/10/2017) sore. Rapat yang berjalan sangat alot ini, dan sempat diskorsing untuk memberi kesempatan kepada fraksi untuk melakukan lobi, diselesaikan dengan pemungutan suara.

“Dari total 445 anggota yang hadir, yang setuju 314, dan 131 tidak setuju. Maka rapat paripurna menyetujui Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas menjadi UU,” kata ketua rapat Fadli Zon sambil mengetuk palu.

Sepanjang sidang yang digelar sejak pagi, ada tiga kelompok fraksi dengan sikap yang berbeda-beda. Kelompok fraksi pendukung pemerintah (PDIP, Hanura, NasDem, dan Golkar) bersikap mendukung pengesahan perppu menjadi UU.  Sementara Fraksi Gerindra, PKS, dan PAN tetap menolak. Di luar itu, Faksi PKB, Demokrat, dan PPP, meski memberikan persetujuannya namun meminta segera dilakukan revisi setelah Perppu itu disahkan menjadi UU.

“Kita terima dahulu, nanti kita bahas kalau ada yang perlu direvisi, ya direvisi,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan di Gedung DPR Jakarta, Selasa (24/10/2017).  Syarif  bagian  yang perlu diperbaiki antara lain menyangkut masalah peringatan terhadap ormas yang melanggar. “Pembubaran suatu ormas harus melalui proses pengadilan,” katanya.

Sementara Faksi PKB, juga menyinggung peran pengadilan dalam pembubaran ormas. “Ada dua klausul, pertama, soal pembubaran ormas dalam pengadilan yang dihapus dalam perppu. Kemudian, soal penodaan agama. Dalam pasal tersebut ormas dilarang menodakan agama, pasal itu berpotensi jadi pasal karet. Pemberatan pidana seharusnya tidak diperlukan karena sudah ada di KUHP,” jelas Anggota  Fraksi PKB Yaquth Cholil Qoumas.

Pendapat yang sama juga disampaikan Fdaksi PPP. Anggota  Fraksi PPP, Firmansyah Mardanoes, meminta setelah perppu tersebut disahkan menjadi UU, perlu segera dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2018. “Kami tegaskan, kami menerima dengan catatan agar pemerintah atau DPR menggunakan hak legislasinya dalam waktu sesegera mungkin untuk diperbaiki dan dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2018,” kata Firmansyah.

Pemerintah pun tampaknya tak keberatan melakukan perubahan. “Oke saja, kalau minta direvisi. Kalau misalnya mengenai hukuman, oke. Tapi yang sudah final ya Pancasila, jangan ada agenda lain di luar Pancasila,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo.

Namun, Tjahjo tidak memberi penjelasan mengenai permintaan revisi yang menyangkut peran pengadilan sebagai dasar pembubaran ormas. Padahal inilah yang menjadi salah satu catatan dari Fraksi Demokrat, PKB dan PPP.

Kelihatannya posisi pemerintah bisa terpojok di sini. Sebab, penghapusan peran pengadilan dalam pembubaran ormas adalah nafas utama UU baru ini. UU ini mengatur, pemerintah dapat membubarkan ormas yang dianggap radikal atau bertentangan dengan ideologi Pancasila tanpa melalui jalur pengadilan.

Jika masih melalui jalur pengadilan, pemerintah tak dapat melakukan tindakan kilat membubarkan ormas yang dinilainya menyimpang. Dalam UU Ormas yang lama, pembubaran ormas harus melalui sanksi administratif terdiri dari peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah, penghentian sementara kegiatan; dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Peringatan tertulis itu terdiri dari tiga tahap, setiap tahap tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 30 hari. Jika, setelah tiga kali diperingatkan, dan ormas masih membandel, Pemerintah hanya dapat menghentikan sementara kegiatan. Jika masih membandel juga, Pemerintah dapat baru dapat mencabut surat keterangan terdaftar setelah meminta pertimbangan hukum MA. Setelah itu baru bisa dicabut status badan hukumnya, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Proses panjang itulah yang dipangkas oleh UU Ormas baru. Jika di Pasal 62 ayat (1) UU Ormas ada peringatan tertulis sebanyak tiga kali yang masing-masing tahap ada jangka waktu satu bulan, di pasal yang sama pada Perppu ini peringatan tertulis diberikan hanya  satu kali, itu pun cuma dalam jangka waktu 7  hari kerja sejak diterbitkan peringatan.

Jika direvisi, kecil kemungkinan pasal ini yang akan diubah. Sebab, selain nafas UU Ormas ini adalah kewenangan penuh pemerintah membubarkan ormas dengan menghilangkan peran pengadilan, asas  hukum yang sejak awal digunakan pemerintah sebagai dasar penerbitan Perppu adalah asas contrarius actus.  “Dasarnya contrarius actus, dimana pejabat yang memberi izin boleh mencabut kembali izin yang diberikan,” ujar Wiranto.

Contrarius  actus adalah asas dalam hukum administrasi negara yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang membatalkan.

Artinya, kalau perubahan UU itu nanti dibahas di DPR, fraksi pendukung pemerintah pasti akan mempertahankan pasal yang memberi kewenangan penuh pemerintah membubarkan ormas. Dengan demikian, catatan tiga fraksi ini tidak akan diadopsi dalam rancangan perubahan UU itu. Kalaupun diadakan voting seperti dalam pengesahan Perppu menjadi UU, skor akhir nanti akan tetap sama.

Peluang perubahan terakhir hanya ada di meja Mahkamah Konstitusi. UU ini bisa dipastikan akan digugat ke MK oleh para penggugat Perppu Ormas. Materi gugatan pun diperkirakan akan sama, karena isi dan urutan pasalnya sama, yakni  memohon pengujian secara materiil tentang Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, Pasal 82A ayat (1), (2), dan (3) Perppu Ormas.

Kebebasan berserikat yang dijamin oleh konstitusi juga akan dijadikan dasar gugatan terhadap UU ini nanti. Asas contrarius actus yang menjadi dasar UU Ormas baru ini tidak bisa diterapkan untuk mengatur hak konstitusional warganegara, karena asas itu menyangkut penggunaan kewenangan pemerintah dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan hak konstitusional warganegara.

Jadi, tunggu saja tanggal mainnya di MK.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here