Perppu Ormas, Jokowi Terjebak?

0
939

Nusantara.news, Jakarta – Kisruh pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berpotensi menjadi jebakan bagi Presiden Joko Widodo. Dampak hukum dan politik akibat pembubaran itu bisa menimbulkan beban baru bagi Presiden, yang sebetulnya tidak perlu terjadi.

Target pemerintah membubarkan HTI memang sudah tercapai. Dicabutnya status badan hukum HTI melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tanggal 19 Juli kemarin, yang merujuk Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, membuat organisasi itu langsung bubar.

Ibarat rally, ini baru stage pertama. Tahap ini diawali pernyataan Menko Polhukam Wiranto di Jakarta, 8 Mei 2017 silam, yang menyebutkan pemerintah membubarkan HTI. Pernyataan Wiranto berbuah kontroversi. Sebab, sesuai UU Nomor 17 Tahun 2013 yang berlaku waktu itu, pemerintah tidak bisa begitu saja membubarkan ormas tanpa melalui serangkaian proses yang berujung pada putusan hukum yang inkracht.

Kontroversi kembali berlanjut ketika Wiranto mengumumkan penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 pada 12 Juli 2017. Perppu ini sudah ditandatangani Presiden tanggal 10 Juli, dan diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada hari yang sama. Berbagai pihak mempersoalkan dasar penerbitan Perppu itu, terutama mengenai penafsiran tentang “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”, seperti yang disyarakatkan UUD 1945.

YLBHI dan 15 LBH Kantor se Indonesia, misalnya, begitu Menko Polhukam Wiranto mengumumkan Perppu ini langsung menyatakan protes yang sangat keras. “Upaya negara menjaga kedaulatan bangsa dan falsafah negara harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana mandat Konstitusi. Cara-cara represif tidak pernah berhasil,” demikian bunyi pernyataan mereka.

Puncaknya, ketika HTI dibubarkan berdasarkan Perppu itu, pada tanggal 19 Juli kemarin. Menkumham menerbitkan SK yang mencabut SK Menkumham Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Setelah stage pertama dilalui, rally HTI ini memasuki stage kedua. Jika di stage pertama saja pemerintah tidak menemukan jalan mulus, medan di etape kedua ini jauh lebih berliku. Setidaknya ada tiga special stage di tahap ini.

Pertama, meyakinkan DPR untuk menerima Perppu dan mengesahkannya menjadi UU. Ini jelas tak mudah. Soal presidential threshold saja, pemerintah susah meyakinkan parlemen. Fraksi akan berpikir panjang untuk menerima Perppu Ormas, karena berdampak pada citra mereka di mata publik.

Sebab penentangan terhadap Perppu ini sudah meluas, mulai dari organisasi Islam sampai kelompok prodemokrasi. Sikap yang diambil fraksi partai di DPR, tentu berpengaruh pada potensi pendulangan suara dari pemilih dalam pemilu mendatang.

Fraksi yang mendukung Perppu, bisa terkesan antagonis di mata khalayak. Kalau itu pertimbangannya, fraksi-fraksi di DPR bisa saja menolak mengesahkan Perppu ini menjadi UU.

Kedua, menghadapi judicial review HTI di Mahkamah Konstitusi. Pada 18 Juli kemarin, HTI sudah mendaftarkan permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) ke MK didampingi kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Pasal 24C UUD 1945, MK hanya berwenang menguji UU, dan tidak menyebutkan Perppu. Tetapi, ada jurisprudensi yang membolehkan Perppu diuji di MK, yakni ketika menguji Perppu Nomor 4 tahun 2009 sebagai salah satu dasar pengangkatan tiga pimpinan KPK sementara, yang diajukan Perhimpunan Advokat Indonesia Pengawal (PAIP) Konsitusi.

Meski permohonan PAIP ditolak karena tidak punya legal standing, tapi persidangan PUU tetap dilakukan. “Putusan ini bisa menjadi yurisprudensi. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh keberlakuan sebuah Perppu bisa diajukan ke MK,” ujar Ketua MK waktu itu, Mahfud MD.

Ketiga, menghadapi gugatan HTI ke PTUN. Sejauh ini HTI memang belum mendaftarkan gugatannya. Objek yang digugat tentunya SK Menkumham yang membubarkan ormas itu. Menghadapi ini, beban pemerintah relatif ringan. Sebab, SK Menkumham itu mempunyai dasar hukum yang sah, yakni Perppu Ormas. Kalaupun Perppunya bermasalah, itu ranah MK untuk menilainya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here