Perppu Ormas Langsung Digugat

0
158
Yusril Ihza Mahendra didampingi jubir HTI, Ismalil Yunanto (kiri) dan pengurus HTI lainnya saat memberikan keterangan pers beberapa waktu lalu di Jakarta.

Nusantara. News, Jakarta – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mendapat perlawanan.

Adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang langsung bereaksi, karena menjadi salah satu ormas yang jadi ‘target utama’ akan dibubarkan dengan terbitnya Perppu itu. Melalui jubirnya, Ismail Yusanto, HTI menilai penerbitan Perppu merupakan bentuk kesewenang-wenangan dari rezim berkuasa. “Memang saya sudah dengar sejak kemarin soal itu. Kalau memang tujuannya untuk bubarkan HTI, maka itu bentuk kezaliman pemerintah,” tandas Ismail di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Menurutnya, untuk membubarkan sebuah ormas seharusnya melalui perundang-undangan yang sudah ada, yakni Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Jika pembubaran Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila atau mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menggunakan UU Ormaas yang ada, tentu Pemerintah harus melalui beberapa tahap. Mulai dari peringatan lisan, tertulis hingga pembubaran. Mekanisme yang diatur dalam UU Ormas itu menunjukkan rumitnya membubarkan sebuah ormas, lanjutnya, namun begitulah selayaknya perlindungan terhadap ormas. Jadi, Pemerintah tak boleh semena-mena terhadap rakyatnya yang memiliki hak untuk berkumpul atau berorganisasi.

Sebagai bentuk protes, maka HTI berencana mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perppu itu sendiri diteken Presiden Jokowi pada Senin (12/7/2017) dan hari ini resmi diumumkan oleh Menko Polhukam Wiranto.

Rencana itu dilontarkan kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra bahwa pada Senin (17/7/2017) pekan depan, pihaknya akan mendaftarkan gugatannya ke MK.

Yusril berargumen, gugatan itu dilakukan lantaran tak ada alasan mendasar Pemerintah menerbitkan Perppu tersebut. Sebab, Perppu bisa diterbitkan apabila situasi dalam keadaan genting atau mendesak.

Menurutnya, dengan terbitnya Perppu justru akan menimbulkan kegentingan. Karena, bukan hanya HTI yang terancam dibubarkan melainkan ormas lain yang dianggap bertentangan dengan Perppu itu. “Makanya, selain HTI ada sejumlah ormas lain yang juga akan menggugat ke MK,” jelasnya.

Masalahnya, apakah gugatan itu akan diterima MK. Sejauh ini, ada dua pendapat hukum yang berkembang soal bisa atau tidaknya sebuah perppu di uji materi di MK.

Satu pendapat menyatakan bahwa perppu bisa digugat. Alasannya, kedudukan perppu itu sama dengan undang-undang.

Sementara pendapat lain menyatakan MK hanya bisa melakukan uji materi terhadap sebuah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, perppu yang dianggap bukan undang-undang tak bisa digugat ke MK.

Pendapat terakhir justru pernah disampaikan sendiri oleh Yusril. Saat itu, publik ramai mempersoalkan terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No 24/2013 tentang MK. Kala itu, Yusril menyatakan Perppu tidak bisa digugat ke MK.  Pasalnya, MK hanya berwenang menguji UU.

“Jiwa Perppu adalah setara dengan UU, tapi bagaimanapun juga Perppu bukanlah UU. MK hanya menguji norma UU terhadap norma UUD. Jika MK menganggap bertentangan dengan UUD, maka norma UU tersebut dibatalkan oleh MK,” jelas Yusril waktu itu.

Menurut pakar hukum tata negara ini, Perppu diterbitkan Presiden bila dalam kondisi dianggap genting. Selain itu, masa berlaku sebuah Perppu terbatas sampai masa sidang DPR berikut. Jika DPR setuju dengan Perppu tersebut, maka disahkan menjadi UU. Tapi bila DPR menolak, Perpu harus dicabut.

Bertolak dari itu, Yusril menandaskan bahwa mekanisme menguji Perppu ada pada DPR, bukan pada MK. Dijelaskannya, ikhwal pengujian yang bisa dilakukan oleh DPR dengan cara mempersoalkan sejauh mana validitas Perppu itu dilihat dari sifat kegentingan memaksanya. Jika DPR menganggap tidak ada sifat kegentingan memaksanya, maka DPR dapat menolak pengesahan Perppu tersebut. Apabila DPR menolak Perppu yang diajukan Pemerintah, maka akan terjadi kevakuman hukum.

Kini, publik menanti apakah langkah hukum yang akan dilakukan HTI dengan menggugat Perppu Ormas itu akan dikabulkan MK atau sebailknya?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here