Peluang Mendapat Ganti Untung untuk Relokasi

Perpres Baru Reformasi Agraria Bisa Jadi Landasan Hukum Warga Pamurbaya

0
622
Hutan Mangrove di Pantai Timur Surabaya

Nusantara.news, Surabaya – Presiden Joko Widodo melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Sofyan Djalil dalam satu dua bulan ke depan, bakal memunculkan 2 Peraturan Presiden (Perpres) terkait kebijakan reformasi agraria. Yakni tentang pelepasan kawasan hutan atau kawasan konservasi yang diduduki masyarakat dan mengenai distribusi lahan bagi masyarakat.

Keluarnya dua aturan baru ini bisa menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang bermukim di kawasan konservasi pantai timur Surabaya (Pamurbaya). Sebab, pemerintah pusat dalam perpres baru itu menyebutkan status lahan yang ditempati akan dikeluarkan dari kategori kawasan hutan atau konservasi menjadi lahan segar (fresh land) untuk rumah tangga perorangan/masyarakat. Ketentuan itu bisa dimaknai warga dapat memilih bermukim atau ganti untung untuk pindah dari kawasan itu.

Adanya perkembangan ini tentu dapat jadi landasan hukum menjawab polemik penetapan kawasan konservasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Termasuk keinginan yang dilontarkan perwakilan warga dalam Tim 10, Johan Fathurrokhman agar relokasi dibarengi dengan mekanisme ganti untung bukan ganti rugi. “Keinginan warga memang seperti itu, karena kami membeli dan membangun rumah sah dengan bukti sertifikat,” terangnya beberapa waktu lalu.

Sementara itu Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Surabaya, Ery Cahyadi dikonfirmasi terkait tuntutan warga Pamurbaya itu memastikan bahwa relokasi nanti akan sesuai dengan prosedur. “Sesuai dengan peraturan (Perwali Surabaya Nomor 39 Tahun 2012), tanah yang terkena konservasi harus dibebaskan oleh pemerintah kota, jika terdapat bukti kepemilikan oleh perorangan,” terangnya dalam pesan singkat kepada Nusantara.News, Jumat (10/3/2017).

Dibebaskan dalam hal ini bermakna dibeli dengan nilai yang ditentukan oleh pihak ke 3, yakni melalui jasa appraisal yang ditunjuk oleh tim independen. “Nanti yang melakukan pembebasan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya,” tambahnya.

Terkait ganti rugi untung sendiri, Pemkot Surabaya sebelumnya menetapkan ada 99 rumah dan bangunan milik warga yang jadi obyek relokasi di Pamurbaya. Anggaran yang disediakan sebesar Rp70 miliar. Namun anggota Komisi C DPRD Surabaya M Machmud beberapa waktu lalu, sempat menyebut ada ratusan rumah dan bangunan di kawasan konservasi Pamurbaya.

Jika benar jumlahnya hingga ratusan KK, alokasi dana itu tentu tidak mencukupi. kecuali Pemkot Surabaya memiliki strategi bertahap untuk membeli lahan milik warga. Hal lain yang dapat dilakukan adalah menolak menerbitkan sertifikat tanah untuk kawasan itu. Namun hal itu tidak menjamin persoalan akan tuntas. Apalagi ada sebagian warga yang menilai tidak adil jika relokasi hanya menyentuh masyarakat individu namun tidak berlaku kepada pengembang besar sebagai pemilik tanah yang lebih luas di Pamurbaya.

Penelusuran redaksi Nusantara.new di lokasi menunjukkan bahwa permasalahan di Pamurbaya memang cukup kompleks, mulai dari ketidakjelasan status kepemilikan, terutama yang muncul dari tanah oloran, pengalihfungsian kawasan konservasi menjadi kawasan budidaya dan terbangun, hingga aspek pelanggaran batas pembangunan oleh industri properti.

Kawasan Konservasi Pamurbaya

Beberapa pengembang ditengarai melakukan pembangunan kawasan pesisir melampaui batas yang diizinkan. Pembangunan perumahan di pesisir pantai seharusnya berjarak 12 kilometer pasang surut terjauh dari daratan. Namun, ada pengembang yang membangun kawasan perumahan hanya dengan jarak 1,3 kilometer dari bibir pantai.

Pemanfaatan itu dilakukan dengan membeli tanah oloran dari warga yang awalnya menempati. Setidaknya ada 3 pengembang besar yang menguasai lahan di Pamurbaya. Yakni PT Dharmalaland dan PT Pakuwon yang masing-masing menguasai 314 hektare dan PT SAC Nusantara dengan luas lahan 28 hektare.

Padahal, adanya tanah oloran menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi batas pantai  di Pamurbaya. Hal itu mengakibatkan Pemkot kesulitan dalam pengawasan penggunaan lahan, sehingga masih ada peluang bagi pengembang atau masyarakat untuk memanfaatkannya sebagai tambak ataupun perumahan.

Berpangkal dari Kurang Kuatnya Dasar Hukum

Masalah ketidakjelasan status tanah oloran merupakan masalah dasar dalam pengelolaan jenis lahan semacam itu. Selama ini, menurut Surat edaran Mentri Negara Agraria/KaBPN Nomor 410-1293 Tahun1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi, tanah oloran merupakan tanah milik negara.

Namun, dasar hukum ini kurang kuat karena hanya berupa surat edaran. Oleh sebab itu, saat ini banyak dijumpai masyarakat dan pengembang yang memiliki sertifikat tanah di kawasan tersebut, bahkan banyak pula yang memanfaatkannya sebagai kawasan terbangun. Untuk mengatasi itu, bisa dengan penguatan berupa undang-undang yang kekuatan hukumnya setara dengan UUPA 1960. Dalam soal ini rencana penerbitan Perpres Reformasi Agraria bisa jadi solusi.

Tentunya dalam aturan yang menguatkan itu perlu diperjelas untuk tanah yang sudah memiliki sertifikat hak milik dari masyarakat, bisa dilakukan prosedur pembelian ganti untung. Untuk kawasan yang sudah terlanjur dibangun harus ada kejelasan agar tidak melakukan pengembangan dan pembangunan lebih lanjut.

Perangkat pengelolaannya bisa dengan, misalnya, menberlakukan pajak progresif atau pemberian insentif jika yang bersangkutan mau mengembalikan status tanahnya menjadi tanah negara. Hal dapat menguatkan pemanfaatan tanah oloran sebagai kawasan konservasi pantai milik negara serta menertibkan penggunaan yang menyimpang. Pada level lokal, penertiban itu dapat dilakukan melalui penerbitan Perda khusus ataupun peraturan zonasi melalui skema RTRW, misalnya.

Dalam perspektif ekonomi, pemberlakukan pajak progresif kepada pemilik lahan ataupun pengembang diwajibkan melakukan pengembangan kembali kawasan tersebut, atau, jika mendapat keuntungan tambahan dari kawasan tersebut, maka masyarakat dan pengembang wajib membayar pajak progresif kepada pemerintah.  Dalam perspektif administratif, pengembang atau masyarakat yang melakukan pelanggaran dapat dikenai teguran atau peringatan atas perbuatannya itu. Jika teguran itu tidak dihiraukan, maka bisa dilakukan pencabutan sertifikat tanah di kawasan tersebut.

Masalah banyaknya masyarakat dan pengembang yang melakukan pengalihfungsian kawasan tanah oloran Pamurbaya dari kawasan konservasi menjadi kawasan budidaya tambak  boleh jadi karena ketidaktahuan mereka terkait status dan peruntukan kawasan tersebut.  Para pengembang dan warga setempat masih mengacu pada Perda 23/1993 yang menetapkan kawasan tersebut menjadi kawasan pengembangan, kendati ada Perda No. 26 Tahun 2007 yang menegaskan kawasan tanah oloran tersebut merupakan kawasan lindung/kawasan konservasi.

Oleh karena itu, munculnya konflik atau pertentangan antara pemerintah dengan masyarakat dan pengembang akibat kesalahpahaman mengenai peruntukkan kawasan tanah oloran menjadi tak terhindarkan. Butuh manajemen penanganan sebagai solusinya. Beberapa memang sudah dan akan dilakukan Pemkot Surabaya.

Namun yang tak kalah penting adalah sosialisasi yang terus menerus untuk memberi pemahaman akan pentingnya kawasan konservasi. Sehingga, jika ada warga yang memilih tetap bertahan, setidaknya pemanfaatannya mengacu pada konsep lingkungan. Misalnya, usaha pengolahan ikan, usaha pemberdayaan mangrove, usaha kerajinan tangan hasil laut, dan sebagainya dengan tetap berpedoman pada prinsip kelestarian lingkungan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here