Perpres e-Budgeting, Awal Good and Clean Governance

0
114
Good and Clean Governance

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Jokowi sedang mempersiapkan dan akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang e-Budgeting, e-Planning, e-Government.  Perpres ini akan menjadi awal dari keterbukaan pemerintah sekaligus awal dari proses menuju terciptanya good and clean governance di Indonesia. Dengan sistem e-budgeting, seluruh perencanaan dan realisasi anggaran terbuka untuk dilihat, dinilai dan dikritisi oleh umum. Celah korupsi kian tertutup.

Sistem e-Budgeting

Istilah sistem e-budgeting populer sejak Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok yang waktu itu menjabat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Setelah menjadi gubernur, implementasi e-budgeting pun menarik perhatian sejumlah kepala daerah lain. Salah satunya adalah Walikota Bandung Ridwan Kamil yang kabarnya belajar e-budgeting di kantor Ahok.

Sistem e-budgeting merupakan sebuah sistem dokumen keuangan yang disimpan secara online dengan tujuan transparansi bagi semua pihak. Sistem ini adalah dokumentasi rencana anggaran,  di mana setiap orang bisa mengakses data-data anggaran yang disusun oleh sebuah pemerintah daerah.

Sistem e-budgeting memiliki sejumlah keunggulannya dibandingkan dengan penerapan dokumentasi keuangan secara konvensional. Keunggulannya meliputi  mencegah tindakan korupsi.

Dikatakan dapat mencegah praktik korupsi karena susunan anggaran adakalanya disamarkan dengan proses manipulasi data keuangan. Dalam kurun waktu tertentu, pencatatan dana bisa diakali dengan lebih mudah karena masih menggunakan sistem konvensional seperti aplikasi excel.  Jadi, lumrah semisal ada penggelapan atau penggelembungan dana yang tiba-tiba terjadi dalam sebuah data keuangan pemerintah daerah.

Dengan menerapkan sistem e-budgeting, upaya-upaya tersebut bisa dicegah karena data yang telah diinput sudah tak bisa diutak-atik lagi dan telah tersebar ke publik.

Sistem e-budgeting juga menganut prinsip transparansi publik, karena setiap orang dapat memantau data keuangan yang ada. Warga bisa langsung melayangkan keluhan jika mencurigai ada data yang tidak semestinya. Warga juga bisa memastikan apakah dana pajak yang telah dibayarkan sudah digunakan sebagaimana mestinya.

Sistem e-budgeting juga juga berdampak efisiensi dalam sistem pendataan keuangan apabila menggunakan sistem dan jaringan terpadu. Dengan jaringan terpadu, pemerintah bisa langsung mengendalikan dan mengevaluasi secara langsung. Di saat bersamaan, warga juga bisa berperan aktif dalam mengawal data yang telah tersimpan secara online tersebut.

Kontrol Masyarakat

Dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017  tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dicantumkan secara rinci bagaimana pemerintah daerah harus menyusun anggaran. Dalam lapiran ini antara lain ada poin Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat.

Disebutkan bawah penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2018 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekadar karena tugas fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP Tahun 2018 dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2018 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2018 berpedoman pada RKPD masing-masing provinsi Tahun 2018 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2018, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD masing-masing kabupaten/kota Tahun 2018 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2018 dan RKPD provinsi Tahun 2018.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017  tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018  juga diatur secara rinci semua hal yang terkait dengan rencana pemerintah daerah, baik rencana pengeluaran maupun pendapatan.

Sebagai contoh soal pendapatan. Sisebutkan bahwa pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan saranatransportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Sedang pendapatan yang bersumber dari pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pendapatan yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Hampir semua bagian dari rencana kerja pemerintah dicantumkan dalam APBD, termasuk rencana pembanguan jalan, perbaikan jalan rusak, pembanguan sebuah gedung pemerintah, dan lain sebagainya. Sebagai sebuah perencanaan, maka semua proyek pemerintah disertai dengan besarnya anggaran, spesifiksi, jadwal pengerjaan, jadwal penyelesaian dan lain sebagainya.

Dengan sistem e-budgeting, bukan hanya pemerintah tetapi masyarakat juga bisa menilai dan mengontrol apakah RKP pemerintah daerah sudah sesuai atau sudah sinkron dengan program pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.

Dengan sistem dokumentasi keuangan konvensional seperti yang terjadi sampai saat ini, hanya orang tertentu saja yang memiliki informasi tentang semua proyek pemerintah.

Karena itu, seorang pejabat yang melakukan kunjungan ke suatu kelompok masyarakat di wilayah atau desa tertentu, adakalanya hanya datang berbekal informasi tentang rencana pemerintah, misalnya rencana pembangunan jalan tembus atau jembatan di desa tersebut.

Pejabat tersebut seringkali mengklaim atau memanipulasi bahwa rencana tersebut merupakan  kebijakan pribadinya, atau dibangun karena kabaikan dirinya. Rakyat pun menyambutnya antusias, padahal rencana tersebut sudah ada dalam APBD.

Dengan penerapan sistem e-budgeting, akan terfjadi perubahan drastis. Sebab,, masyarakat jadi tahu apa yang akan dikerjakan pemerintah di wilayahnya.  Sehingga ketika seorang pejabat datang ke wilayah itu, tidak lagi memanipulasi rakyat. Sebaliknya, rakyat dapat mengontrol, mengkritisi atau malah melaporakan ke aparat penegak hukum jika realisasi proyek tersebut terlambat dilaksanakan atau spesifikasinya tidak sesuai standar yang ditentukan.

Demikian juga dengan dana desa yang disalurkan pemerintah pusat ke daerah.  Melalui sistem e-budgeting, masyarakat desa dapat mengetahui berapa dana yang disalurkan pemerintah ke desanya dan peruntukannya. Dengan informasi itu, masyarakat desa dapat menilai, mengontrol, mengkritisi dan melaporkannya ke aparat penegak hukum jika terjadi penyimpangan.

Dengan sistem e-budgeting pemerintah daerah akan berada di bawah kontrol masyarakat. Korupsi mungkin masih akan terjadi. Namun dengan sisrem e-budgeting, ruang korupsi setidaknya akan semakin sempit.

Oleh swebab itu, Perpres tentang e-Budgeting ini, akan menjadi awal dari keterbukaan pemerintah sekaligus awal dari proses menuju terciptanya good and clean governance di Indonesia.

Persoalannya adalah bagaimana agar dokumentasi keuangan yang sudah diinput dalam komputer dan bisa diakses oleh siapa saja itu, tidak diubah-ubah di tengah jalan oleh oknum pemerintah daerah?

Dalam hal ini Presiden Jokowi perlu memikirkan siapa pemegang password dokumen keuangan sisrem e-budgeting itu. Pemerintah dalam hal ini perlu mempertimbangkan password e-budgeting di setiap pemerintah daerah dipegang oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri atau Bappenas. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here