Perpres Tenaga Kerja Asing Bakal Gerus Elektabilitas Jokowi

1
136
Ketua KSPI Said Iqbal mengingatkan Presiden Jokowi bahwa terbitnya Perpres No. 20/2018 dapat menggerus elektabilitas Jokowi.

Nusantara.news, Jakarta – Polemik terbitnya Peraturan Presiden No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi viral. Apa pasal?

Di tengah tenaga kerja lokal sulit mencari kerja, Presiden Jokowi justru menerbitkan Perpres yang memudahkan TKA masuk ke Indonesia. Tentu saja kebijakan ini bertolak belakang dengan kebutuhan tenaga kerja lokal, tambahan pula ironi ini justru hadir dari tangan RI-1. Pertanda apakah?

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Perpres itu sangat memprihatinkan. Seolah Presiden Jokowi tidak memiliki sense of crisis, di tengah kesulitan tenaga kerja lokal mencari kerja harusnya kepala negara memfasilitasi lahirnya peluang kerja.

Apalagi janji kampanye Jokowi akan menciptakan 10 juta tenaga kerja, tapi apa yang terjadi jauh panggang dari api. Bukannya memfasilitasi tenaga kerja lokal mendapatkan pekerjaan, malah mempermulus TKA untuk masuk ke tanah air.

Dalam gestur kebijakan seperti ini, terutama TKA yang dimaksud dan berbondong-bondong memanfaatkan Perpres itu adalah TKA asal China. Tafsir dari kebijakan itu adalah China akan memperbanyak investasi langsung ke Indonesia, termasuk akan memberikan pinjaman dalam jumlah besar.

Itu sebabnya Presiden langsung yang memfasilitasi mudahnya TKA asal China masuk ke Indonesia. Atau bisa saja ini sebuah kebijakan panik guna memastikan datangnya dana segar investasi dalam rangka kejar target dan kejar tayang pembangunan infrastruktur jelang Pilpres 2019.

Menurut Iqbal, Perpres ini akan mengorbankan tenaga kerja lokal yang tidak bisa terserap bekerja dalam lapangan kerja sehubungan dengan masuknya investasi. Apalagi jika masuknya investasi juga diikuti dengan masuknya buruh-buruh kasar (unskill workers) yang didatangkan langsung dari China.

Jangankan ada Perpres, tidak ada Perpres saja buruh China datang menbanjiri Indonesia, dimana hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan UUD 1945. Apalagi dengan adanya Perpres yang mempermudah TKA, patut diduga jumlah buruh kasar TKA China akan berkali-kali lipat jumlahnya bisa membanjiri Indonesia sehingga buruh lokal akan menjadi penonton di negrinya sendiri.

Belum lagi diskriminasi gaji atau upah antara buruh lokal dengan TKA, meskipun jenis pekerjaan yang dilakukan sama sekali mirip. Bahkan mereka saling bergantian menggunakan alat yang sama, namun mendapat bayaran yang berbeda.

Sebagai contoh, misalnya, seorang sopir forklif di sebuah perusahaan investasi China yang memproduksi baja di daerah Pulogadung, Jakarta Timur, bergaji kurang lebih Rp10 juta per bulan. Sedangkan pekerja Indonesia di perusahaan yang sama hanya bergaji Rp3,6 juta. Hanya sepertiga dari TKA China.

Survey Lembaga Survey Indonesia (LSI) menyebutkan bahwa salah satu isu yang berpotensi menurunkan elektabilitas Jokowi adalah isu TKA. Maka dengan keluarnya Perpres ini akan lebih membuat tingkat kepercayaan rakyat kepada Jokowi akan makin rendah, sehingga bisa jadi banyak yang tidak akan memilihnya kembali dalam Pilpres 2019.

Padahal, saat ini peraturan mengenai TKA sudah sangat mudah. Seperti tidak adanya kebebasan bebas visa untuk negara-negara tertentu dan dihilangkannya kewajiban bisa berbahasa Indonesia.

Selain itu, UU No 13 Tahun 2003 tegas melarang TKA unskill bekerja di Indonesia, kecuali yang memiliki keterampilan seperti tenaga ahli mesin teknologi tinggi, ahli hukum internasional, akuntansi internasional, dan lainnya.

Itu pun TKA diwajibkan memenuhi syarat harus bisa berbahasa Indonesia, satu orang TKA didampingi 10 orang pekerja lokal, terjadi transfer of knowledge dan transfer of job.

Apa yang dilakukan pemerintah dengan mempermudah izin TKA adalah pengingkaran dan menciderai konstitusi dan berpotensi presiden melanggar UUD 1945. Jelas UU yang lebih rendah tidak boleh menabrak ketentuan perundangan yang lebih tinggi.

Atas dasar realitas tersebut, maka KSPI menginisiasi mencabut Perpres No. 20/2018 karena akan mengancam nasib tenaga kerja lokal yang sudah kehilangan pekerjaan akan makin kehilangan peluang kerja lagi.

Pemerintah perlu memberlakukan aturan sesuai UU No. 13/2003 bahwa TKA yang masuk harus lah skill workers, menandakan bahwa Indonesia tidak anti TKA. Itu sebabnya unskill worker yang akan masuk harus dilarang, termasuk yang sudah masuk harus dipulangkan.

Tampaknya Pemerintah Jokowi akan tambeng dengan berbagai seruan serikat pekerja maupun akademisi maupun pengamat. Itu sebabnya Lintas Komisi DPR perlu membentuk Pansus TKA—tak cukup hanya sebatas Panja. Mulai dari Komisi I, Komisi III, dan Komisi IX perlu berhimpun menseriusi perihal TKA.

“Sebab jika dibiarkan, maka banyak buruh kasar yang masuk akan menjadi ancaman bagi kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia,” tegas Said Iqbal.

Dengan pembentukan Pansus TKA, tak hanya menyelamatkan tenaga kerja lokal, tapi juga menyelamatkan elektabilitas Jokowi.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here