Perpres THR dan Lemahnya Koordinasi Pusat-Daerah

0
301

Nusantara.news, Jakarta – Kontroversi pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 kepada pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI, anggota Kepolisian RI, pejabat negara, penerima pensiun dan penerima tunjangan masih belum selesai. Salah satu di antaranya karena besar anggaran yang melonjak ketimbang tahun lalu tak disertai dengan kapasitas ruang fiskal daerah yang mencukupi.

Pasalnya, pemberian THR dan gaji ke-13 yang ditekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberian THR dan didetailkan dengan Surat Edaran Mendagri yang ditujukan kepada gubernur, bupati dan wali kota serta pimpinan DPRD tersebut dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Faktanya, sejumlah daerah ada yang belum siap untuk menganggarkan dana tersebut. Ini karena belum dianggarkan dalam APBD.

Seperti diketahui, anggaran untuk pembayaran THR sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018 dipatok Rp 35,76 triliun. Nilainya meningkat 68,9 persen dibandingkan dengan tahun lalu karena saat itu pensiunan tidak memperoleh THR. Angka itu mencakup THR gaji sebesar Rp 5,24 triliun, THR untuk tunjangan kinerja Rp 5,79 triliun, THR untuk pensiunan Rp 6,85 triliun, dan gaji ke-13 sebesar Rp 5,24 triliun. Lalu, tunjangan kinerja ke-13 sebesar Rp 5,79 triliun dan pensiun ke-13 sebanyak Rp 6,85 triliun.

Pemberian THR PNS, TNI, dan Polri saat ini tidak hanya meliputi gaji pokok, tetapi juga mencakup tunjangan kinerja, tunjangan tambahan, dan tunjangan jabatan. “Dengan demikian PNS akan mendapat THR hampir sama seperti take home pay mereka satu bulan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto, mempertanyakan alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13 yang akan ditanggung oleh APBD. Padahal, menurut Yenny, banyak daerah masih memiliki kapasitas keuangan rendah. “Jika kita lihat kapasitas fiskal pada tahun 2017, dari 34 provinsi terdapat 17 provinsi yang memiliki ruang fiskal rendah dan sangat rendah,” katanya.

Sedangkan di tingkat kabupaten, dari 415 kabupaten, sebanyak 207 di antaranya memiliki ruang fisikal rendah dan sangat rendah. Selanjutnya, dari 93 kota, sebanyak 47 di antaranya memiliki ruang fiskal rendah dan sangat rendah. “Artinya masih banyak daerah yang secara ruang fiskal akan kesulitan menerapkan kebijakan ini. Jika pun diterapkan maka akan menurunkan inovasi daerah dan sektor belanja publik,” kata Yenny.

Fakta yang disampaikan Fitra memang benar adanya. Sejumlah pemerintah daerah di Kalimantara Utara (Kaltara), misalnya, kesulitan menganggarkan THR dan gaji ke-13. Pemicunya karena kondisi keuangan masing-masing daerah ari yang masih defisit hingga terlilit utang. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bulungan, Kaltara Drs Syafril mengatakan, keinginan pemerintah pusat dipastikan tidak dapat direalisasikan Pemkab Bulungan. Apalagi pada tahun sebelumnya, ASN di Bulungan tidak mendapatkan THR. Namun, THR ini digantikan dengan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

”Tanpa edaran, biasanya TPP saja, bukan THR. Tapi, dengan adanya Surat Edaran (Mendagri, Red) dipastikan keuangan tidak mampu,” ujarnya.

Sementara itu, Wali kota Serang, Banten, Tb Haerul Jaman mengaku telah memerintahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang untuk menyisir anggaran guna pembayaran THR bagi para ASN Pemkot Serang yang jumlahnya 5 ribu orang lebih. Ada opsi pembayaran THR bagi para ASN itu. Pertama menyisir kegiatan yang tidak  penting seperti kunjungan. ”Kalau memangkas anggaran, saya sudah sampaikan ke BPKAD untuk tidak memangkas kepentingan masyarakat, tapi yang tidak urgen saja,” ujarnya.

Lemahnya Koordinasi Pusat-Daerah

Di tengah defisit anggaran yang dihadapi, pemberian tunjangan dengan nilai yang fantasis memang menimbulkan tanda tanya. Sebab di saat bersamaan, utang pemerintah yang makin menumpuk, nilai tukar rupiah yang menyentuh angka di atas Rp 14 ribu per dollar Amerika Serikat (AS), harga minyak yang terus naik, hingga defisit transaksi berjalan pada kuartal pertama 2018 yang telah menyentuh angka tertinggi sejak 2013 lalu, menyebabkan kecemasan pelaku ekonomi sekaligus kesenjangan di masyarakat. Sayangnya, pemerintah sepertinya masih belum memiliki sense of crisis, pun  tidak terlihat adanya upaya untuk penghematan.

Kurangnya kepekaan pemerintah pada perekonomian masyarakat – terutama kelas menengah bawah yang terhimpit akibat mahalnya harga barang kebutuhan pokok dan sulitnya lapangan pekerjaan, terlihat dari berbagai kebijakan “bagi-bagi duit” ala Jokowi belakangan ini seperti kebijakan THR bagi ASN dan gaji Dewan Pengarah BPIP yang di mata masyarakat terlalu berlebihan.

Lebih jauh, langkah pemberian THR dan gaji ke-13 yang fantastis itu menandai lemahnya pengetahuan hukum dari para “pembisik” dan pembuat keputusan. Betapa tidak, dengan kondisi tersebut, menurut pakar Otonomi Daerah M Ryaas Rasyid, kepala daerah siap-siap menjadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diperkirakan akan banyak kepala daerah yang ditangkap. “Surat Kemendagri itu bisa menggiring banyak kepala daerah ditangkap KPK,” ungkapnya, Senin (4/6/2018).

Hal tersebut bisa terjadi karena di dalam APBD 2018 tidak ada anggaran yang dimasukan untuk membayar THR dan gaji 13. Bahkan, lanjut Ryaas, ada yang lebih monohok lagi yakni poin 6 dan 7 dalam surat edaran Kemendagri yang bertentangan denga prinsip anggaran dan berpotensi dituduh sebagai tindak penyalahgunaan wewenang.

Senada, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengkritik kebijakan pemerintah pelimpahan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13 kepada APBD, maka akibat hukumnya adalah pemerintah terutama pemerintah daerah tidak punya dasar hukum melakukan pembayaran THR dan gaji ke 13 itu. Tak hanya itu, pembayaran THR dan gaji 13 juga tidak dapat dipecahkan dengan cara menggeser mata anggaran dalam APBD.

Di luar itu, dengan banyaknya keberatan dan ketidakmampuan sejumlah daerah mengalokasikan THR dari APBD artinya dalam proses pembuatan kebijakan tersebut tanpa melibatkan dan meminta pandangan dari para kepala daerah. Muaranya, seperti biasa, koordinasi dan komunikasi antara Pusat-Daerah ataupun di internal pemerintah memang payah. Sejatinya, sebelum memberlakukan kebijakan tersebut, pemerintah melakukan kajian, mengukur tingkat kemampuan anggaran di tiap daerah, serta mencermati beban keuangan negara yang sedang berat.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengaku keberatan dengan aturan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pegawai negeri sipil (PNS) di daerah menggunakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD)

Karena itu, dapat dipahami jika sejumlah kalangan, utamanya pihak oposisi, menuding bahwa pemberian THR yang terkesan “dipaksakan” itu kental nuansa politisnya. Terlebih, kebijakan tersebut dilakukan di tahun politik jelang Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019, padahal di tahun-tahun sebelumnya tidak diberlakukan.

Tak heran, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai kebijakan ini sebagai manuver Jokowi mengamankan suara sebagai petahana. Kebijakan ini, katanya, dikeluarkan di waktu yang tepat di saat ekonomi sedang tak begitu baik. Hal ini akan sedikit-banyak menambah simpati masyarakat kepada Jokowi. “Ini investasi elektoral, semacam menanam kebaikan di tahun politik sebagai upaya menarik simpati PNS, TNI, Polri karena kebijakan ini populis,” kata Adi beberapa waktu lalu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here