Perry Warjiyo, How to Deal With the Market?

0
113
Gubernur BI terpilih Perry Warjiyo menghadapi tantangan besar dari gejolak moneter global. Apakah ia akan mampu mengatasi gejolak tersebut atau justru sebaliknya?

Nusantara.news, Jakarta – Jika melihat grade seorang Gubernur Bank Indonesia (BI) dapat dilihat dari bagaimana dia berinteraksi dengan pasar. Ada yang sibuk melawan pasar, ada yang merangkul pasar, ada yang bersepakat dengan pasar, dan ada pula yang strike ingin mengontrol pasar.

Jika melihat berbagai tipe Gubernur BI di atas tentu ada plus dan minus, ada pula success dan failed story. Tentus sesuai kapasitas, momentum, dan kerasnya pasar mendistorsi dirinya. Sehingga ketiga variabel tersebut akan menentukan kualitas kepemimpinan sang Gubernur BI.

Perry Warjiyo baru saja terpilih secara aklamasi didukung 10 fraksi di DPR RI untuk menduduki posisi Gubernur BI periode 2018-2023 ke depan. Tentu saja Perry memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda secara diametral, meskipun terkadang outputnya diharapkan lebih baik, dibandingkan pendahulunya Agus DW Martowardojo.

Seperti apa gaya kepemimpinan yang diharapkan dari Perry? Apakah lebih keras, lebih lembut, atau bahkan bisa melakukan kesepakatan dengan pasar (deal with the market)?

Kepemiimpinan Agus

Agus DW Martowardojo kalau kita lihat kebijakan-kebijakannya yang ketat dan cenderung tak bisa ditawar-tawar. Dia mencoba mengidentifikasi persoalan pasar untuk kemudian mencari solusi agar dapat melawan pasar dengan output yang optimal bagi moneter kita.

Kita lihat rekam jejak Agus saat memimpin, beliau mampu membuktikan kedigadayaannya saat melewati guncangan tappering off Federal Reserve pada Mei-Agustus 2013. The Fed sengaja menghentikan kebijakan mengguyur pasar dengan likuiditas dolar secara bertahap agar menstimulasi ekonomi Amerika. Kebijakan moneter ini berhasil, tapi dampaknya bagi bank-bank sentral di dunia, termasuk Indonesia ketar-ketir.

Namun Agus mampu melewati periode tappering off tersebut walaupun berdarah-darah ditandai dengan melemahnya rupiah hingga hampir menyentuh level Rp9.700 ke posisi Rp10.277.

Pemicunya adalah karena Federal Reserve melakukan pengetatan monter dengan menaikkan suku bunga sehingga modal asing di bursa saham dan obligasi mengalami capital flight dari Indonesia cukup besar. Periode April-Agustus 2013 itu alarm stabilitas moneter dan sistem keuangan Indonesia berdering keras.

Defisit APBN membengkak hingga 4,4%, performa ekspor anjlok tajam, inflasi melonjak 8,4%, dan  yang paling tertekan adalah nilai tukar rupiah. Saat itu BI di bawah kepemimpinan Agus melakukan kebijakan moneter dengan respon yang cepat dan tepat.

Setelah mengumpulkan fakta dan data, Dewan Gubernur menaikkan suku bunga acuan BI Rate sambil memperketat makro-prudensial. BI menjadi pelopor bagi bank-bank sentral lainnya lewat kenaikan suku bunga acuan BI Rate hingga berada di puncaknya 7,5%.

Posisi itu ditahan cukup lama, sebagai bentuk respon kebijakan yang tegas dan tepat waktu sehingga membuahkan hasil stabilisasi moneter. Hal ini ditandai oleh pulihnya keyakinan pasar atas kebijakan BI, aliran modal asing mulai masuk kembali ke pasar modal dan pasar obligasi. Sehingga stabilitas makro-prudensial dan sistem keuangan kembali terjaga.

Inflasi yang sempat melonjak ke posisi 8,4% bisa dikerek ke bawah hingga posisi 3,4% dan dijaga kestabilannya hingga 2015. Ini bukti keberhasilan Agus dalam menjaga situasi inflasi yang juga menjadi salah satu key performance indicator (KPI) BI.

Agus juga mencoba mencoba mengambil hikmah dari antisipasi kebijakan tappering off Federal Reserve, dengan memperkuat manajemen risiko atas utang luar negeri korporasi nonbank. BI mewajibkan korporasi-korporasi besar melakukan lindung nilai (hedging) atas utang luar negeri mereka untuk mengatasi risiko valas (currency hedging minimum—CHM) minimum 25% dari kewajiban kewajiban valas neto yang segera jatuh tempo antar 3 hingga 6 bulan ke depan.

Kebijakan itu 5% lebih tinggi dibandingkan kebijakan risiko valas perbankan net open position sebesar 20%. Termasuk didalam kebijakan itu adalah pengaturan tersedianya likuiditas (liquidity ratio) minimum 50% setelah perhitungan aset valas dalam rasio hedging.

Outputnya luar biasa, 90% korporasi di Indonesia telakukan hedging sehingga risiko atas valas dari utang luar negeri korporasi dapat ditekan. Alhasil, kejadian seperti tahun 1998 tidak terulang.

Kebijakan selanjutnya. Setelah situasi pasar mulai mereda, Agus memimpin bauran kebijakan dengan relaksasi instrumen makro-prudensial pada medio 2015, serta menerapkan kebijakan pertahanan konter siklis (counter cyclical buffer—CCB). Ini adalah kebijakan berlawanan dengan arahan Dana Moneter Internasional (IMF) yang selalu menganjurkan penerapan kebijakan uang ketat (tight money policy).

Kebijakan ini dikombinasi dengan upaya mengatur semua transaksi tunai dan nontunai di wilayah NKRI harus dilakukkan menggunakan mata uang ganda. Langkah terobosan sejak Indonesia merdeka.

Memasuki 2016, BI kemudian mengambil kebijakan moneter dengan melonggarkan suku bunga. Tentu saja outputnya ekonomi mendapat stimulus kembali ditandai inflasi inti (core inflation)—yang menjadi tanggung jawab BI—bisa dijaga dilevel 2,95%. Sedangkan inflasi yang disebabkan pergolakan harga makanan dijaga pada kisaran 0,71%. Prestasi inflasi terendah sepanjang sejarah Indonesia.

Peran Perry Warjiyo

Berbagai kesuksesan Agus di atas tentu tak lepas dari kiprah Perry Warjiyo yang di paruh kedua kepemimpinan Agus sudah duduk dalam jajaran Dewan Gubernur. Dalam berbagai rapat Dewan Gubernur BI, Perry mewarnai wacana kebijakan apa  yang diambil semasa kepemimpinan Agus.

Perry yang lulusan Iowa State University, Ames, USA, dengan gelar PhD, memang sangat kental dalam membidangi ekonomi moneter dan internasional. Disiplin ilmu yang tak dimiliki Agus sama sekali, Agus lebih matang di mikro-prudensial. Namun Agus mau mendengar sumbangan pemikiran Perry semasa kepemimpinannya.

Perry juga pernah dipercaya menjadi Direktur Eksekutif, South East Asia Voting Group (SEAVG) IMF, mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group. Disinlah ia mengalami pematangan dibidang kebijakan moneter dan internasional, sekaligus menambah jam terbangnya di dunia internasional.

Itu sebabnya Perry sering dikenal dengan julukan dari beragai koleganya sebagai orang pasar, dia sangat liberal, bahkan lebih liberal dibandingkan gubernur-gubernur bank sentral terdahulu.

Pendek kata, Perry yang memiliki peluang paling tinggi dalam melakukan upaya kesepakatan dengan pasar. Perry punya akses ke IMF, Federal Reserve, Bank Dunia, dan bank-bank sentral berpengaruh di dunia. Perry lah yang dapat melakukan deal with the market.

Hanya saja bekal itu tidak cukup jika melihat tantangan yang harus dihadapinya ke depan.

Sedikitnya ada lima tantangan jika Perry lolos dalam fit and proper test DPR pada Mei 2018 mendatang. Pertama, saat ini rupiah sedang dalam tekanan serius sehingga sempat menyentuh level terendah Rp13.700. Tekanan terhadap rupiah ini tentu tidak ada artinya dengan mengandalkan cadangan devisa US$130 miliar, karena di luar sana ada flying fund mencapai US$5 triliun yang setiap saat siap mempermainkan mata uang dunia, termasuk rupiah.

Kedua, Federal Reserve sudah memberi sinyal yang kuat akan menaikkan suku bunga Fed Fund Rate sebanyak tiga kali dalam tahu 2018. Tentu saja hal itu akan menjadi monetary ward policy yang paling keras yang pernah ada, sebelumnya ada kebijakan mengguyur dolar ke pasar (quantitative easing), kemudian mengurangi guyuran dolar (tappering off), kini saatnya eskalasi Fed Fund Rate. Diperkirakan mata uang utama dunia, tanpa kecuali, rupiah, akan melemah terhadap dolar AS.

Ketiga, tentu saja perang kebijakan meneter ini akan disahuti oleh European Central Bank (ECB), People Bank of China (PBC), Bank of Japan (BoJ), Reserve Bank of India (RBI), maupun Bank of Korea (BoK), dan tentu saja oleh BI. Di sinilah kepiawaian Perry Warjiyo akan diuji, apakah bauran kebijakan yang akan ditempuh justru memperlemah atau memperkuat rupiah.

Keempat, kenaikan harga minyak dunia yang kini telah menyentuh level US$67 per barel, tentu saja menjadi pekerjaan rumah yang tak tidak ringan. Karena setiap kenaikan minyak US$1 per barel saja dampaknya akan meningkatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat signifikan.

Kelima, capital outflow atau dana pergi ke luar sejak Januari—Februari 2018 telah mencapai Rp31 triliun. Di posisi Januari dana  asing di Indonesia masih di kisaran Rp41 triliun, kini tinggal Rp13 triliun. Ini merupakan pekerjaan rumah yang maha besar, karena Gubernur BI selain bertugas menjadi palang pintu stabilisasi moneter, juga bertugas menjaga framing investasi bersama Menteri Keuangan.

Ketenaran Perry sebagai orang pasar menjadi modal besar buat Perry untuk dapat melakuan negosiasi dengan pasar secara massif dan profesional. Rekam jejak itu telah dimiliki Perry.

Hanya saja julukan sebagai orang liberal menjadi PR yang berat buat Perry, jangan sampai kebijakannya hanya mengejar pendekatan pasar semata. Demi dan untuk kepentingan pasar hingga melupakan kepentingan NKRI.

Seperti diketahui, ketika rupiah melemah dan dolar AS menguat, BI selalu membukukan surplus dalam neracanya. Sementara rakyat Indonesia yang harus menanggung beban melemahnya rupiah terhadap dolar AS, sebagaimana terjadi pada masa kepemimpinan Agus Marto dua periode.

Jadi, memang sosok Perry sebagai posisi Gubernur BI tidak ada yang meragukanm bahkan dijuluki Gubernur BI terbaik. Tapi apakah sebagai Gubernur BI ia mampu meredam tantangan-tantangan yang ada di hadapan?

Dia memang telah lulus sebagai PhD, ia juga telah lulus mencapai puncak karir sebagai Guberur BI.  Apakah ia akan lulus menghadapi kerasnya ujian pasar? Mari kita lihat sepak terjang kebijakannya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here