Pers Indonesia, Dulu Alat Kini Alat

0
140
100 Tokoh Pers Indonesia

Nusantara.news, Jakarta – Hari Pers yang kita peringati beberapa hari lalu (9 Februari 2018) mungkin menjadi momen reflektif yang boleh jadi mengembalikan atau memperbarui etos jurnalistik dunia pers kita. Etos yang memagari kerja jurnalisme yang tidak akan terjebak dalam pusaran permainan kotor politik, terutama di tahun pilkada 2018 dan pilpres tahun depan.

Takdir pers, menurut idealistiknya memang hanya ‘menghamba’ kepada kebenaran dan bersetia kepada kepentingan publik, tak ada lagi ruang negosiasi atas tingginya gelombang godaan pragmatisme. Bahkan dalam sistem politik yang terbuka, pers berperan sangat penting dalam menentukan berkembang atau tidaknya demokrasi.

Itu sebabnya, Edmund Burke tak segan menyebut pers sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal itu merujuk pada empat peran ideal pers yang antara lain sebagai sumber informasi yang berimbang dan mendidik masyarakat, menjadi pengawas penguasa (watchdog) dalam menjalankan pemerintahan, sebagai penyambung lidah publik, dan sebagai ruang advokasi publik. Tanpa itu semua, pers sekadar komoditas murahan yang mengkhianati takdirnya sendiri.

Namun begitu, pers bukanlah bekerja di ‘ruang kosong’. Ia punya perspektif untuk membingkai dalam menilai yang ‘buruk’ dan ‘baik’ itu. Media memang tidak bisa netral. Tidak ada kamus “netral” dalam literatur jurnalistik. Yang ada adalah “independensi”, kebebasan pers, kemerdekaan pers, yakni merdeka memberitakan apa saja yang penting bagi kebaikan publik, dengan berpegang pada prinsip verifikasi, konfirmasi, berimbang, akurat, dan mengabdi kepada kebenaran dan publik. Setidaknya, itulah prinsip dasar jurnalisme yang dirumuskan Bill Kovach dalam The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and The Public Should Expect.

Dalam setiap era, tantangan yang dihadapi pers berbeda-beda. Di era kolonialisme, pers menjadi alat perjuangan bangsa. Di era itu, wartawan punya peran ganda sebagai pejuang kemerdekaan membangkitkan semangat juang rakyat, serta sebagai penyaji informasi. Begitu pula setelah Indonesia merdeka, pers memiliki posisi strategis sebagai alat penyajian informasi, edukasi, dan penyadaran masyarakat dalam upaya mengisi kemerdekaan pasca lepas dari kolonialisme.

Di masa Orde Lama, utamanya jelang Pemilu 1955, pers yang banyak berkembang adalah pers yang dibidani partai-partai politik sebagai sarana ideologisasi dan propaganda politik. Mereka secara terbuka dan jujur mengumumkan surat kabar tertentu milik partai tertentu. Di masa Orde Baru, pers kemudian dijadikan alat dan corong pemerintah. Bagi partai yang tak “sejalan” dengan penguasa, dikuntit ancaman pembredelan.

Di masa sekarang, jurnalis memang menghadapi tantangan tersendiri mengingat banyak media dimiliki oleh pelaku bisnis yang sekaligus juga petinggi partai politik. Bersatunya tiga jenis kekuatan (bisnis, politik, dan media) di satu tangan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan mengingat media massa dapat terpeleset menjadi alat yang menyuarakan kepentingan pebisnis dan politikus serta mengabaikan atau membelakangkan kepentingan masyarakat luas. Terlebih di era liberalisasi dan industrialisasi saat ini, pers pun rentan tunduk pada kontrol dan telunjuk pemilik modal.

Hadirnya konglomerat media yang terjun ke politik seperti Surya Paloh (Metro TV, Koran Media Indonesia, dan Partai Nasdem), Hary Tanusoedibjo (RCTI, MNCTV, GTV, iNews, Koran Sindo, dan Partai Perindo), Abrurizal Bakrie (TVOne, ANTV, dan Partai Golkar), serta beberapa yang lainnya, sulit untuk tidak menggunakan frekuensi milik publik (khususnya televisi) dengan pemberitaan untuk kepentingan kampanye dan pencitraan politik partai yang dimiliki pemilik modal. Sementara hak-hak publik mendapatkan informasi yang benar dan berimbang dari media, terkadang tak muncul. Dalam posisi dilematis dan penuh tarikan kepentingan ini, pers harus pandai menempatkan diri.

Sejarah Pers Sebagai Alat

Dalam lintasan sejarah, pers menjadi salah satu penanda lahirnya zaman baru. Di tiap zaman itu, kehadiran pers memiliki corak dan kecenderungannya sendiri. Pada masa kolonial, pers yang diusahakan oleh orang-orang Belanda bertujuan sebagai alat membela kepentingan kolonialis Belanda. Pada 1624, pemerintah kolonial bekerjasama dengan percetakan Hendrick Brant menerbitkan Titboek (almanak/buku waktu), Perjanjian Bongaya, Literatur Penginjilan, dan kitab keagamaan lain. Pada 8 Agustus 1744, muncul surat kabar Bataviasche Nouvelles dan Buletin Memories der Nouvelles. Pada 1770, muncul surat kabar kedua, Vendu Nieuws.

Selanjutnya pada 1810, muncul Bataviasche Koloniale Courant di Jakarta, Surabaya dan  Semarang. Dan pada 29 Pebruari 1812, muncul Java Government Gazette yang kemduian bergant nama menjadi Bataviasche Courant pada 1816. Lebih dari satu dasawarsa berikutnya, muncul surat kabar swasta pertama muncul tahun 1831 yang dikelola oleh misionaris Belanda.

Barulah sekitar abad 19 pers yang berbahasa Indonesia terbit. Pada masa pergerakan ini, pers dijadikan alat oleh kaum berpendidikan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial. Medan Prijaji adalah surat kabar pertama yang terbit dan dikelola oleh orang Indonesia. Surat kabar berbahasa Indonesia dengan bahasan politik ini terbit pada Januari 1907. Pelopornya adalah Raden Mas Tirtoehadisoerjo.

Kehadiran Medan Prijaji menjadi penggerak terbitnya surat kabar lain yang dipelopori tokoh-tokoh perjuangan: Oetoesan Hindia oleh Hadji Oemar Said Tjokroaminoto (tokoh Islam); Halilintar dan Nyala oleh Samaun (tokoh kiri), Guntur Bergerak dan Hindia Bergerak oleh Ki Hajar Dewantara (tokoh nasionalis); Benih Merdeka dan Sinar Merdeka oleh Parada Harahap (Wartawan senior yang dijuluki the King of Java Press); Suara Rakyat Indonesia, Sinar Merdeka, dan Sinar Indonesia oleh Soekarno, dan masih banyak lagi surat kabar lainnya, terbit dan tersebar di pelbagai wilayah. Umumnya, surat kabar tersebut sebagai wadah propaganda dan perjuangan rakyat pribumi.

Memasuki penjajahan Jepang, surat kabar tersebut satu persatu berguguran karena kurang modal dan mengalami pembredelan penguasa. Bahkan, pada saat Jepang menguasai Indonesia tahun 1942, surat kabar yang terbit di Indonesia hanya satu: Djawa Shimbun. Beberapa surat kabar lain yang diizinkan, seperti Asia Raja, Tjahaja, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan Suara Asia, tapi operasionalnya diawasi ketat oleh Jepang. Di masa Jepang ini, pers dimobilisasi sebagai alat propaganda “pencitraan” Jepang di mata rakyat bumiputera sekaligus membangun dukungan pada Jepang dalam Perang Sekutu.

Beberapa surat kabar di era pendudukan Jepang

Pasca-kemerdekaan, khususnya pada era 1950-an, dipelopori partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa, surat kabar tumbuh dan menjamur. Data tahun 1954, beredar 105 surat kabar harian dengan oplah 697.000 eksemplar di seluruh Indonesia. Pada 1959, jumlah surat kabar menurun menjadi hanya 94, tetapi oplahnya meningkat menjadi 1.036.500 eksemplar. Masing-masing media cetak umumnya berfungsi sebagai corong perjuangan partai-partai peserta pemilu 1955. Beberapa partai seperti PNI mempunyai Suluh Indonesia, Masyumi mempunyai Abadi, NU mempunyai Duta Masyarakat, PSI mempunyai Pedoman, dan PKI mempunyai Harian Rakyat. Jadi fungsi media di awal masa Orde Lama tak lain sebagai alat perjuangan partainya masing-masing.

Akan tetapi, setelah meletusnya peristiwa PRRI dan Permesta, serta gejala anti-partai politik dari Soekarno, hingga puncaknya Dekrit Presiden 1959, mulai muncul beberapa pembredelan terhadap pers sebagai usaha untuk menyeragamkan pemberitaan yang mendukung kebijaksanaan pemerintah. Pers kemudian menjadi terkotak-kotak dan terpolarisasi pada partai politik, sehingga terjadi penekanan pada pembenaran ideologi. Tentu saja hal tersebut membuat media massa yang beraliran independen dan kritis berada dalam posisi sulit. Seperti nasib Koran Indonesia Raya yang dilarang terbit dan pemimpinnya yaitu Mochtar Lubis ditahan.

Setahun berikutnya, pembredelan menimpa Harian Pedoman yang pemimpinnya adalah Rosihan Anwar yang pro kepada PSI. Sementara Harian Abadi yang merupakan alat perjuangan Masyumi juga mengundurkan diri. Harian Abadi secara sukarela mengundurkan diri sebelum dibredel oleh pemerintah. Surat kabar lain yang terkena pembredelan Bintang Timur, Keng Po, Djiwa Baru, Merdeka, Pemuda, Jawa Bode, Abadi, dan Kantor Berita Antara INPS, serta Aneta. Pemerintah juga melarang semua Koran-koran berbahasa China. Di Medan, Koran-koran yang ditutup adalah The Sumatra Times, New China Times, Sumatra Bin Poh, Hwa Choa Jit Poh, dan Democratic Daily News. Di Ujung Pandang, terdapat empat surat kabar : Kuo Min-Tang, Chiao Seng Phao, Daily Chronicle dan Daily Telegraph.

Orde baru ditandai dengan jatuhnya presiden Soekarno, dibubarkannya Partai Komunis Indonesia (PKI), dan naiknya Soeharto menjadi Presiden Indonesia kedua. Surat kabar pro-PKI ditutup. Hanya surat kabar milik tentara, nasionalis, agama, dan kelompok independen yang diizinkan terbit: (1) surat kabar tentara: Angkatan Bersenjata, Berita Yudha, Ampera, Api Pancasila, dan Pelopor Baru; (2) surat kabar nasionalis: Suluh Marhaen, El Bahar, dan Warta Harian, Suara Karya (milik Golkar yang berdiri pada 1971); (3) surat kabar Islam: Duta Masyarakat, Angkatan Baru, Suara Islam, dan Mercusuar; (4) surat kabar Kristen: Kompas (Katolik) dan Sinar Harapan (Protestan).

Pembredelan terbesar terjadi pada saat peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari), 12 surat kabar dan majalah dibredel: Kompas, Indonesia Raya, Pedoman, Harian KAMI, Nusantara, Abadi, The Jakarta Times, Mingguan Wenang, Pemuda Indonesia, Suluh Berita, Mahasiswa Indonesia, Indonesia Pos, dan Ekspress. Berkaitan dengan kebijakan pembredelan itu, Ali Moertopo (tangan kanan presiden Soeharto) pernah mengatakan bahwa kebebasan pers yang disalahgunakan dapat mengganggu pembinaan politik, oleh karena itu, pers harus dikendalikan dan dibina. Kebijakan pembredelan berlangsung hingga orde baru runtuh pada Mei 1998. Pada masa inilah, pers cenderung yang mewakili kepentingan penguasa, pemerintah atau negara. Kontrol terhadap pers ini dipegang melalui Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Segera setelah Suharto jatuh, kondisi sosial politik, dan juga pers mengalami Perubahan drastis. Kontrol yang dilakukan pemerintah lewat surat ijin, sudah mulai dihilangkan. Undang-undang baru diperkenalkan pada publik, menegaskan pengakuan adanya kebebasan pers di Indonesia. Pers dengan muatan asing yang sangat terlarang di jaman orde baru makin marak tampil di pasaran. Secara singkat, regulasi media jadi lebih liberal. Pengganti dari fungsi pengawasan dilakukan oleh lembaga independen seperti Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagaimana diminta dalam UU Pers tahun 1999 dan UU Penyiaran tahun 2002. Yang jelas tampak adalah konglomerasi media dari sejumlah grup makin meluas dan makin kokoh. Banyak pengusaha yang masuk ke dalam industri media, dan membuat industri media memang memiliki karakter yang sangat kapitalistik.

Kebebasan ini kemudian melahirkan raksasa-raksasa media. Disebut raksasa karena hampir semua lini media digeluti: surat kabar, majalah, televisi, radio, dan website (surat kabar digital). Mereka adalah Kompas (Jacoeb Oetama), Jawa Pos (Dahlan Iskan), Media Indonesia (Surya Paloh), Media Nusantara Citra (Hary Tanusoedibjo), dan Tempo (Goenawan Mohamad). Luar biasanya, media mereka sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Landskap media yang baru di era Reformasi sekarang (jika dibandingkan dengan masa sebelumnya) menghasilkan tantangan yang berbeda lagi. Di masa lalu, informasi dikekang, pemerintah melakukan sensor, media dikontrol. Saat sekarang, informasi melimpah (saking melimpahnya menjadi ‘limbah’), pemerintah tidak melakukan sensor, tetapi sebaliknya banyak tayangan di televisi menampilkan apa yang kurang pantas untuk ditonton, media tak perlu dikontrol pemerintah, tetapi ia kini dikontrol oleh pemodal atau pemiliknya. Masih ada beberapa media mencoba untuk independen, tetapi lebih banyak yang tidak independen.

Dapat disimpulkan sesungguhnya tiap masa, pers memang kerap dijadikan alat/organ: alat perjuangan rakyat melawan kolonialisme, alat propaganda dan ideologisasi partai di masa Orde Lama, alat dan corong pemerintah di era Orde Baru, hingga di era reformasi sekarang ini kecenderungannya menjadi alat kepentingan pemilik modal (sekaligus politik). Pembabakan ini tentu saja tak menggambarkan semua surat kabar (media), melainkan potret kecenderunagn yang tampak di tiap zaman. Pun begitu, sepanjang pers dijadikan alat untuk kepentingan publik dan kebenaran, sebenarnya tak jadi soal.

Selamat Hari Pers. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here