Persekusi dan Pelarangan Gerakan #2019GantiPresiden, Polisi Tidak Netral?

1
111

Nusantara.news, Jakarta – Gerakan #2019GantiPresiden ditolak di beberapa tempat. Sejumlah tokohnya dipersekusi, mereka dihadang di bandara dan didemo sampai ke hotel. Di Pekanbaru, kehadiran Neno dihadang ratusan orang di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II. Setelah tertahan di bandara sekitar delapan jam, akhirnya Neno dapat kembali ke Jakarta. Di Surabaya, ratusan orang mengepung Hotel Majapahit, tempat Dhani menginap. Sedangkan di pangkal Pinang, polisi menolak izin acara diskusi lantaran menghadirkan aktivis oposisi, Ratna Sarumaet dan Rocky Gerung.

Pelarangan gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah daerah tersebut kemudian memunculkan anggapan aparat penegak hukum berlaku tidak netral. Anggapan itu lahir karena kegiatan tersebut kerap dilarang dengan beragam alasan, umumnya demi menjaga keamanan dan ketertiban. Sementara gerakan bertajuk #2019TetapJokowi dan sejenisnya lancar-lancar saja.

Sepanjang Juli hingga Agustus 2018 sudah ada lima pelarangan maupun penolakan deklarasi #2019GantiPresiden. Ini terjadi di Kalimantan Barat, Pekanbaru, Batam, Surabaya, dan Bandung. Pada sisi lain, deklarasi #2019TetapJokowi relatif aman dari pelarangan atau penolakan. Pada April-Agustus 2018, sudah tiga kali deklarasi dukungan untuk Jokowi digelar di DKI Jakarta, Surabaya, dan Medan. Kegiatan sejenis hanya sempat dilarang polisi di Batam.

Tak pelak, Ratna Sarumpaet langsung mengarahkan telunjuk ke hidung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya Jokowi memang menggunakan “tangan-tangan aparat” untuk mengamankan posisinya. Serupa, Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade juga menuduh polisi sudah bersikap tidak netral. Idealnya, kata Andre, polisi bertindak sebagai penengak hukum, fasilitator, bukan malah berpihak pada salah satu kelompok kepentingan saja.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menanggapi kritikan ini. Ia mengatakan apa yang dilakukan polisi telah tepat menurut hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menurut kepolisian, deklarasi tagar #2019GantiPresiden berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

“Karenanya, kepolisian tidak menerima surat tanda pemberitahuan acara deklarasi #2019GantiPresiden dan akan membubarkan acara bila tetap dilaksanakan,” katanya dalam keterangan tertulisnya.

Di pihak lain, para pendukung Jokowi menilai #2019Ganti Presiden adalah manuver politik dan kampanye terselubung yang terlalu dini. Menurut mereka, kampanye seharusnya digelar pada saat kampanye. Kubu istana melalui Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin bahkan menuding #2019GantiPresiden adalah gerakan makar (ingin menggulingkan pemerintahan).

Sebaliknya, bagi #2019Ganti Presiden, aksi mereka legal dan dilindungi undang-undang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai bahwa gerakan #2019Ganti Presiden bukan merupakan kampanye. Itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi.

Aparat Tak Boleh Berpihak

Yang menarik dari prokontra deklarasi 2019 ganti presiden justru terlihat dari sikap aparat keamanan. Polisi hendaknya tidak gegabah dalam menyikapi gerakan #2019GantiPresiden. Berlaku represif dengan membubarkan dan mengusir peserta aksi merupakan wujud pemberangusan kebebasan berpendapat.

Polisi Berupaya Membubarkan Deklarasi 2019GantiPresiden yang dilakukan ratusan-massa di depan Masjid Agung Annur-Pekanbaru, Riau, Minggu/2682018.

Konflik horizontal-demikian aparat mencemaskan-bisa saja terjadi di antara mereka yang mendukung dan menolak aksi itu. Tapi, ketimbang memberangus kebebasan berpendapat, polisi lebih baik menjaga aksi agar bentrokan dengan kelompok lain tidak terjadi. Jika dianggap perlu, polisi boleh saja melokalisasi tempat aksi, misalnya memindahkannya di lokasi tertutup agar tak memancing amuk kubu lawan.

Bukankah ketika dua massa pro dan kontra Mantan Gubernur Basuki Tjahaya (Ahok) yang berhadap-hadapan di pengadilan beberapa waktu lalu mampu diantisipasi polisi dengan memisahkan dua massa tersebut sehingga pendemo berjalan lancar dan aman?

Keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam upaya pemulangan aktivis gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman, dari Pekanbaru, Riau, ke Jakarta jelas tak bisa dibenarkan. Lembaga telik sandi tak semestinya melakukan operasi lapangan, yang merupakan tugas kepolisian. Lembaga negara yang dipimpin eks-Wakapolri Budi Gunawan ini tidak boleh berpihak.

Keributan di antara kedua kelompok pun tak perlu terjadi jika polisi bertindak tegas. Demonstrasi boleh dilakukan asalkan tidak menggunakan kekerasan dan kata-kata yang memprovokasi kekerasan. Terhadap pelaku kedua tindakan, polisi hendaknya bersikap tegas dan adil.

Tudingan bawa demonstran #2019GantiPresiden mencuri start kampanye tentu berlebihan. Aturan pemilihan umum hanya melarang kampanye pada masa tenang, tapi tidak secara tegas melarang kampanye sebelumnya. Jika tudingan curi start ini diberlakukan, sejumlah aksi yang mendukung presiden dua periode juga tak bisa dibenarkan.

Pun begitu, bagi massa gerakan 2019 ganti presiden, meski aturan membolehkan, namun hendaknya lebih menahan diri untuk tidak melakukan tindakan “show up” di tengah tahun politik yang amat sensistif dan terbelah sejak Pilpres 2014 lalu. Sebab, sesuatu yang boleh belum tentu baik. Barangkali, di har-hari berikutnya, semua elemen penentang petahana bisa mencoba melakukan aksi-aksi simpatik dan kreatif namun tetap memiliki bobot politik elektoral yang tinggi.

Pada akhirnya, yang terpenting, Presiden Jokowi harus menjaga netralitas aparat, termasuk BIN dan polisi. Mereka tak boleh ikut bermain politik. Kesetiaan keduanya hendaknya diberikan kepada negara, bukan kepada pemerintah. Di sisi lain, pelarangan-pelarangan itu akan mencoreng wajah Jokowi sebagai calon inkumben dalam pemilihan presiden mendatang.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here