Jakarta - Beijing (3)

Persekutuan Dagang Cina, Kapitalisme ala Asia

0
461

Nusantara.news – Etnis Cina, istilah untuk keturunan Cina di berbagai negara, khususnya di Asia Tenggara, mereka sudah memiliki kewarganegaraan di negara tempat mereka bermukim. Mungkin saat ini etnis Cina yang ada sudah merupakan keturunan keempat atau bahkan kelima, seperti: William Soerjadjaja (pendiri Astra Group), Soedono Salim (pendiri Salim Group–Raja Tepung Terigu), Eka Tjipta Widjaja (Sinarmas–Raja Kertas), Ciputra (Ciputra Group–Raja Properti), The Nin King (Agro Manunggal–Raja Tekstil), Sofyan Wanandi (Gemala Group–Raja Aki Yuasa), Mochtar Riyadi (Lippo Group–Raja Properti dan Ritel), Soekanto Tanoto (Raja Garuda Mas–Raja Kelapa Sawit dan Kayu).

Ciri utama keturunan Cina yang diberi gelar etnis Cina adalah generasi pertama dan kedua masih berbahasa Hokkian di antara mereka dan keluarga dan menjalankan adat istiadat (Cap Go Meh), makanya Gus Dur dianggap sebagai Presiden RI paling berjasa terhadap  etnis Cina dengan menerima Konghucu sebagai kepercayaan dan menjadikan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional. Selain itu, etnis Cina masih memprioritaskan perkumpulan marga dan perkumpulan agama, seperti Buddha Tsu Chi yang dipimpin oleh Aguan (Sugianto Kusuma–Agung Sedayu Group) dan Tomy Winata (Artha Graha Group), atau Wali Umat Buddha Indonesia (Walubi) yang dipimin oleh Hartati Murdaya Poo (pimpinan Berca Group).

Ciri khas mereka dalam berbisnis, secara budaya adalah pedagang, bukan industrialis. Maka mereka di Indonesia terlibat masuk ke dunia industri (baru sejak tahun 1980-an), seperti tekstil, kimia, batubara, dan lain-lain. Lihat saja Astra, sampai saat ini, sudah 50 tahun di industri otomotif tapi belum mempunyai 100% produk manufaktur original Indonesia. Toyota Kijang Innova belum 100% produk Astra Indonesia, Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia produk blue chip terlaris Toyota dan Daihatsu, adalah rekayasa manufaktur Thailand.

Budaya Dagang dan Sogokan (Gratifikasi)

Sejak zaman Belanda, etnis Cina sudah diposisikan oleh VOC sebagai perantara dagang dengan pribumi. Lobi sudah menjadi keunggulan etnis Cina dalam berdagang, baik untuk perijinan, konsesi, maupun monopoli dalam berdagang, seperti Oei Tiong Ham (konglomerat di Jawa dalam berbisnis gula). Tentunya ada uang dalam melakukan lobi, apalagi untuk konsesi dan monopoli, sekarang disebut gratifikasi atau sogokan atau uang pelicin. Hal ini menjadi budaya dagang Cina sejak dulu untuk melancarkan bisnisnya agar menjadi besar. Aparat pemerintah, legislatif, bahkan yudikatif tidak lepas menjadi target lobi.

Tidak heran ketika era reformasi dengan masuknya budaya transaksional, etnis Cina dominan menjadi ‘bohir’ politik seorang kandidat di banyak daerah dalam pilkada. Begitu juga dengan pemilu presiden, untuk Joko Widodo – Jusuf Kalla (2014) para taipan juga sebagai pendukung finansialnya.

Biaya saksi saja konon Rp200.000/TPS, tentu sudah mencapai Rp 1,5 triliun – Rp 2 triliun untuk seluruh Indonesia, belum lagi bayar konsorsium partai pendukung, kampanye, infrastruktur. Diperkirakan pada Pilpres 2019, seorang kandidat perlu biaya minimal Rp 5 triliun. Lalu parpol mana yang bisa membiayai kandidatnya secara mandiri?

Pengusaha pribumi mana atau konsorsium sekalipun, yang sanggup mengeluarkan dana Rp 5 triliun untuk kandidat yang didukungnya. Oleh karena itu, tetap etnis Cina yang bisa menjadi ‘bohir’ politik membiayai kemenangan suatu Pilkada atau Pilpres. Itu juga yang membuat Joko Widodo tidak mandiri dalam pengambilan keputusan, seperti dalam kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta. Kita sadar bahwa bantuan taipan dalam pembiayaan kemenangan Joko Widodo-Ahok pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012, atau Joko Widodo–Jusuf Kalla saat Pilpres 2014, mengakibatkan aturan ditabrak dan diubah untuk kepentingan proyek tersebut, bahkan putusan Pengadilan sekalipun.

Rizal Ramli (mantan Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Indonesia) adalah ‘korban’, karena mengambil keputusan penghentian proyek reklamasi.

Budaya politik transaksional tak lepas dari kekuatan ‘bohir politik’ etnis Cina sebagai gaya kapitalisme Asia.

Tidak jarang berikutnya, kandidat yang didukung minta pengembalian modal, baik langsung melalui proyek, konsesi, atau perlindungan usaha ketika melanggar regulasi, karena tidak ada ‘makan siang yang gratis’.

Selain itu, reklamasi karena dibiarkan melanggar regulasi berekses pada perusakan ekosistem, seperti alasan hakim dalam memenuhi gugatan nelayan Muara Angke untuk Pulau F, I, dan G baru-baru ini (medio Maret 2017). Belum lagi mengorbankan nelayan, pemukimannya, dan pasar ikan di Muara Angke karena habitatnya dirusak sehingga sangat mengurangi potensi laut yang menjadi objek usahanya.

Pembauran dan pilihan politik pendukung oligarki

Di Filipina, Thailand, Singapura, terjadi pelebaran etnis Cina, kadang nama juga sudah menyesuaikan diri dengan etnis domestik, terasimilasi dengan baik.

Di Malaysia, karena ada kerusuhan 1969, pribumi mendominasi di panggung politik, dan memulai tahun 1971, politik yang agak diskriminatif, dengan memprioritaskan pribumi (Melayu) agar terjadi harmonisasi sosial dan politik, khususnya di era kepemimpinan Mahathir Mohamad (Perdana Menteri Malaysia sejak 1981).

Di Indonesia memang berbeda, pada tahun 1959 pemerintah Cina meminta status dwi-kewarganegaraan bagi etnis Cina di Indonesia. Apalagi Soekarno memang agak mesra dengan Nasakom, sehingga poros Jakarta – Beijing juga terlihat mesra saat itu.

Puncaknya, di era Gestapu 1965, dimana dinilai Uni Sovyet dan Cina berada di belakang pemberontakan PKI 1965, dan Soekarno terkesan bermain api dengan Nasakom.

Etnis Cina mengalami trauma politik karena dianggap komunis dan pengusaha Cina dianggap mendukung pemberontakan sebagai ‘bohir’ saat itu.

Baru pada era Soeharto, 1969, diputuskan bahwa tidak bisa dwi-kewarganegaraan, harus satu kewarganegaraan, atau dideportasi ke negara asalnya. Bagi yang enggan (mengubah dwi-kewarganegaraan menjadi satu kewarganegaraan) akan kembali pada status WNA, sehingga pada era Orde Baru etnis Cina fokus sebagai pebisnis. Ini kebijakan politik Soeharto yang harus menjadi pilihan hidup bagi etnis Cina pasca-Gestapu 1965.

Kebijakan Orde Baru lebih memfokuskan etnis Cina pada sektor ekonomi dan bisnis, dengan tujuan berbagai profesi tidak mengganggu ekosistem pribumi, termasuk politik. Di satu sisi proteksi pribumi benar adanya, ternyata ketika Pembangunan Tahap I (1971) (pembangunan jangka panjang 25 tahun) telah berhasil menjadi sarana bagi lahirnya konglomerasi di Indonesia yang 95% adalah etnis Cina. Namun itu juga yang menjadikan kesenjangan melebar, karena pada tahun 2016 sudah terjadi kesenjangan yang sangat ekstrim, 4 konglomerat mempunyai kekayaan USD 20 miliar setara dengan 100 juta orang miskin di Indonesia (Penelitian Oxfam International) yang dirilis dan tidak dibantah oleh pemerintah Indonesia.

Faktor kesenjangan ini adalah hal yang paling krusial dalam kehidupan sosial politik saat ini. Pasca-reformasi di Indonesia dengan amandemen keempat, khusus pasal tentang kriteria Presiden RI, yang sebelumnya tertulis “diharuskan WNI asli”, dengan amandemen, siapapun WNI diperbolehkan menjadi Presiden RI. Akibatnya, lahirlah pemimpin politik dari etnis Cina di beberapa daerah yang cukup banyak penduduknya berasal dari etnis Cina, seperti Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan beberapa daerah lainnya.

Kita mengetahui, ini mengenai dukungan finansial untuk kelancaran transaksional uang agar potensi dipilih dalam budaya politik transaksional yang sudah menjadi budaya pragmatisme politik saat ini.

Jangan heran etnis Cina seperti Hary Tanoesoedibjo (Partai Perindo), Ahok—jika menang Pilkada—pasti berambisi maju ke Pilpres 2019, karena Presidensial Threshold dibebaskan, sehingga seluruh parpol yang memperoleh kursi DPR berhak mengajukan capres di tahun 2019.

Kapitalisme ala China’s Overseas di Asia

Robert Kuok (Malaysia), Li Ka-shing (Hongkong), Liem Sioe Liong (Indonesia), Tan Kim Seng (Singapura), Tan Yu (Filipina), Dhanin Chearavanont (Thailand), adalah kapitalisme ala China’s Overseas di Asia, umumnya berasal dari Cina Selatan: Fukien dan Kwangtung. Dialek utamanya berasal dari Hokkian, Teociu, Canton, dan Hokka.

Mulainya era kapitalisme ala China’s Overseas ketika Singapura menjadi pelabuhan bebas (1819). Puncaknya pada tahun 1870, Ketika Terusan Suez dibuka sehingga pedagang Eropa masuk ke Asia, bisa dikatakan revolusi transportasi mendekatkan Eropa dengan Asia.

Era ini dikenal pengusaha timah (Chung The Phyen, Foo Chow Choon), dan Oei Tiong Ham sebagai Raja Gula terkenal di kawasan Asia Tenggara (akhir abad 18, dan awal abad 19).

Awal abad ke-19 dikenal sebagai era perkebunan, karena muncul nama-nama: Tang Chang Yun, Quch Shin di Malaysia, Tjong Afie (Sumatera Utara), yang rumahnya menjadi museum di Medan. Wang Ali Fah menjadi kontraktor perkebunan di Singapura. Selain itu, mereka pemasok kuli untuk perkebunan barat.

Di Thailand pada awal abad ke-19 etnis Cina menjadi pedagang beras partai besar, disuplai dari pribumi, dikenal Tan Wong Lee, di Singapura Koo Cheng Tiong, Koo Kok Wah, dan Tan Kim Ching.

Kemudian muncul era perbankan Asia; 1903 di Malaysia (Kwang Yih Bank), Overseas China’s Bank (1919), di Indonesia Oei Tiong Ham Bank (1966), China’s Commercial Bank (1912), Batavia Bank (1918), dan Filipina China Banking Corp (1920). Dengan masuknya Cina pada bisnis perbankan, dimulailah era kapitalisme Cina yang menyerap ilmu keuangan perbankan dari profesional negara-negara Barat. Walaupun diakui sulit bagi pebisnis Cina saat itu untuk bersaing dengan Barat untuk kategori bisnis yang berbasis teknologi dari Barat, karena alih teknologi tidak mudah diberikan oleh pengusaha Barat yang rata-rata dikuasai oleh Kapitalisme Yahudi.

Di era 1930-an sudah dimulai era persaingan antara pengusaha Cina dan Barat, saat itu merupakan era depresi ekonomi dunia. Namun sebagian besar perusahaan Cina mampu keluar dari masalah. Sebagian kecil mengambang seperti konglomerat Indonesia (setelah meninggal 1924 di Singapura), anak-anaknya tidak mampu mempertahankan kerajaan bisnisnya.

Era perbankan melahirkan istilah Shinyung (layak dipercaya), jika dibandingkan pribumi, etnis Cina lebih dipercaya bank. Jadi, dominasi perbankan sudah dimiliki Cina sejak era 1930-an, sehingga apa yang terjadi di era Orde Baru di Indonesia adalah hal yang wajar. Selain faktor shinyung, pengusaha etnis Cina “royal” berbagi dengan oknum bank dibandingkan pengusaha pribumi.

Faktor jaringan bisnis di etnis Cina yang menguasai distribusi menyulitkan pribumi, untuk bersaing dengan etnis Cina. Sebagai perantau tentu solidarity maker sesama lebih tinggi dibanding pribumi.

Keberadaan Cina menjadi dominan pada era 1980-an, karena sektor migas yang semula menjadi andalan, tidak lagi bisa diandalkan secara dominan dalam APBN. Kebutuhan target swastanisasi menonjolkan pengusaha etnis Cina, karena lebih siap. Sementara Pemerintah butuh pembangunan untuk menggiatkan pertumbuhan ekonomi, pengusaha pribumi yang siap sangat terbatas.

Peluang swastanisasi ini justru menjadi bumerang, karena hanya melahirkan konglomerasi yang manja dan biang kesenjangan yang secara sistemik ditunjang oleh kedekatan konglomerasi Cina dengan Presiden Soeharto.

Sejujurnya, oligarki politik sudah terjadi di era Orde Baru, namun dominasi mereka hanya di sektor ekonomi, sementara sektor politik Soeharto tampil sangat dominan bahkan cenderung otoriter.

Konglomerat Indonesia cenderung jago kandang, terbukti buronan BLBI di Singapura usahanya tidak bisa tumbuh pesat seperti di Indonesia. Mereka rata-rata tetap berbasis bisnisnya di Indonesia. Celakanya, Indonesia dijadikan ‘Ibu Angkat’, sedangkan ibu kandungnya tetap di Cina seperti yang diungkapkan pengusaha Soekanto Tanoto di TV Cina ketika diwawancarai sebagai pengusaha China’s Overseas. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here