Oligarki Taipan (1)

Perselingkuhan Pengusaha dan Penguasa

6
438
Foto udara salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Jakarta.

Nusantara.news – Jika elite politik memberikan konsesi-konsesi monopoli kepada elite ekonomi, maka memungkinkan para taipan menempuh kekayaan yang besar. Kebijakan politik yang ditempuh (pribumi) adalah menyuapi golongan taipan yang menyerap celah-celah ekonomi, bahkan memberi saham “atas nama” kepada penguasa. Taipan melayani kepentingan politik dan menjadi kaya tetapi tidak bermanfaat banyak bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Di era Orde Baru, keberadaan Salim Group yang dimiliki taipan Liem Sioe Liong (orang terkaya saat itu) diberi konsesi tepung terigu (Bogasari Mills) dan semen (Indocement)  tidak memicu tumbuhnya usaha kecil menengah (UKM) di produk derivatifnya. Hanya menghasilkan Indomie dan mengakuisisi raja mi saat itu yakni Supermie karena bahan baku tergantung pada Bogasari. Monopoli Bogasari tidak berdampak pada ekonomi, selain memperkaya Liem Sioe Liong sendiri.

Hal inilah penyebab ketimpangan ekonomi, karena konglomerat Indonesia di awal tumbuhnya tidak dikawal dengan suatu sistem yang mementingkan lahirnya kelas menengah baru dari pribumi. Setelah itu, lahirlah Sinarmas Group (Eka Tjipta Widjaja), Astra Group (William Soerjadjaja), RGE/Royal Golden Eagle (Sukanto Tanoto), Nusamba Group (Bob Hasan), Prayogo Pangestu (Barito Pacific Timber), dan sebagainya.

Perselingkuhan penguasa dan pengusaha menjadi ciri di negara-negara berkembang, khususnya Asia Tenggara, dimana pengusaha disebut sebagai para taipan. Dalam hubungannya bersifat oligarki dan cenderung jauh dari kepentingan rakyat.

Mitos romantis negara berkembang

Para oligarki terus saja memelihara monopoli dan konsesi, ada taipan yang memperoleh konsesi hutan sampai 6 juta hektare (10 kali Pulau Bali). Semua itu untuk menumpuk aset dan tidak ada sama sekali pertimbangan moral.

Huru-hara sektarian di Asia Tenggara adalah protes atas keberadaan etnis Cina di negaranya, mulai dari Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, maupun Filipina. Perlawanan terhadap penguasa dari etnis Cina oleh pengusaha pribumi sering berakhir dengan kerusuhan rasis. Ini sebagai keunggulan komersial bagi pengusaha Cina yang senantiasa berselingkuh dengan penguasa.

Kita lihat di era Orde Baru dengan berbagai konsesi, khususnya hutan dan berbagai komoditi, setelah menguras hutan dengan menjual kayu gelondongan sampai hutan menjadi gundul, baru diwajibkan menanam kembali, itu pun kayu olahan yang boleh diekspor.

Begitu juga pada era Reformasi dengan masa emas kelapa sawit dan pertambangan, setelah ekspor bahan mentah terbatas nilai tambahnya, barulah diwajibkan smelter dalam pertambangan, yang mengharapkan penambahan investasi baru. Freeport yang sudah mengeksploitasi bumi Indonesia sejak tahun 1967 atau sudah 50 tahun pun masih menolak smelterisasi. Kenapa? Karena awalnya terjadi ‘perselingkuhan’ antara pengusaha dengan penguasa.

Pada era Joko Widodo, soal Freeport juga awalnya sangat heroik, baik statement Presiden sendiri dan para pembantunya. Tak kurang dari Luhut Binsar Panjaitan (Menko Kemaritiman), Ignasius  Jonan (Menteri ESDM), Muhammad Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan), menyatakan seolah-olah undang-undang adalah harga mati, seperti penerapan divestasi saham 51%, smelter, dan local content. Namun, setelah Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence, dan terakhir lobi Barrack Obama (mantan presiden AS) terlihat Indonesia melemah, dan Kontrak Karya Freeport diperpanjang sampai dengan tahun 2041.

Perselingkuhan penguasa dan pengusaha adalah “mitos romantis” di negara berkembang dengan cara memberi konsesi, kemudahan fasilitas perbankan, insentif, dan manipulasi pajak. Kemudian terjadi penggusuran paksa (land clearing) dan kemudahan dalam regulasi karena gratifikasi. Inilah ciri khas taipan-taipan di Asia Tenggara sehingga menimbulkan kecemburuan terhadap pengusaha pribumi.

Malaysia adalah contoh, dengan keberhasilan strategi Mahathir Mohamad sejak tahun 1981, ketika dia menjadi Perdana Menteri, namum strategi itu sudah dirintisnya sejak tahun 1971, ketika dia menjadi Wakil Perdana Menteri. Apa yang digagasnya sebagai NEP (New Economic Policy) dimana prioritas ekonomi pada anak negeri (pribumi), dalam hal ini etnis Melayu. Dia berhasil namun dikecam pengusaha Cina yang menganggap sebagai kebijakan diskriminatif. Salahkah Mahathir, jika memprioritaskan pemilik tanah airnya dalam ekonomi yang sangat timpang kala itu?

Ada yang menganggap pengusaha Cina (taipan) sebagai parasit di negara Asia Tenggara, tapi ada yang menganggapnya brilian, khususnya dari kalangan neolib atau dari etnis Cina itu sendiri.

Taipan menguasai saham-saham di perusahaan publik

Kemajuan ekonomi di bidang portofolio (saham dan surat-surat utang), etnis Cina menguasai 50%-60 % saham publik, padahal etnis Cina tidak besar secara populasi di berbagai negara ASEAN.

China’s overseas (masyarakat Cina perantauan) telah ditakdirkan sebagai “suku global” yang dipimpin semula oleh Lee Kuan Yew, dan saat ini oleh taipan terkuat di Asia yakni Li Ka-shing. Padahal, pada saat awal merantau mereka sering dijadikan warga “swasta”, tidak diterima sebagai pegawai pemerintahan, tentara, polisi, pertanian, dan berbagai profesi lainnya, termasuk politisi. Namun dengan keberadaan Ahok dan berbagai kepala daerah dari etnis Cina, dan Hary Tanoesoedibjo yang mendirikan partai politik Perindo, jelas di Indonesia etnis Cina telah mengembangkan sayapnya di bidang politik, bahkan ingin menjadi pimpinan politik.

Kasus Ahok, adalah bagian dari “perselingkuhan” penguasa dan pengusaha karena dia didukung oleh pengusaha yang menginginkan reklamasi diwujudkan. Terlihat jelas betapa Luhut Binsar Panjaitan (Menko Kemaritiman) memaksa agar reklamasi tetap berjalan, karena pasangan Gubernur terpilih Anies-Sandi menolak reklamasi.

Kompetisi ala Taipan di era Reformasi

Di antara para taipan juga bersaing ketat, terutama dari daerah asalnya seperti Cina daratan atau kepulauan. Persaingan tersebut adakalanya lebih kuat dari persaingan etnis antar negara. Seperti Hary Tanoesoedibjo dengan Ahok yang sama-sama berambisi menjadi pimpinan politik di Nusantara ini.

Mengemuka isu migrasi besar-besaran dari Cina, karena dengan jumlah penduduk 1,6 miliar orang, tentu sebagian penduduknya masih ada yang miskin, pengangguran, dan menjadi beban bagi pemerintah. Pemerintah Cina menyalurkan mereka menjadi tenaga kerja di mana ada investasi Cina dengan skema Turnkey Project Management.

Sebaliknya, bagi warga negara yang ingin migrasi karena padatnya penduduk Cina, dikembangkan wilayah dengan tangan China’s overseas yang didukung Ahok di Jakarta dengan proyek reklamasi atau proyek Meikarta (Lippo Group).

Dalam berusaha taipan sangat pragmatis, tergantung kepentingan. Komunitas-komunitas dibentuk sesuai daerah asal, agama dan kepentingan bisnis.

Kadangkala di komunitas agama pun terjadi persaingan dalam konteks kepentingan bisnis, seperti komunitas Buddha di Jakarta. Antara Buddha Tsu Chi (dipimpin oleh Aguan dan Tomy Winata) dan Walubi (Perwakilan Umat Buddha Indonesia) yang dipimpin oleh Siti Hartati Moerdaya Poo.

Taipan adalah elite yang tidak khas karena sebuah aristokrasi ekonomi yang bekerjasama dengan elite lokal berdasarkan kepentingan bisnis dan sangat politis. Taipan pasti membela siapa saja yang akan berkuasa.

Keberpihakan taipan pada Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2014 sudah jelas karena Joko Widodo berasal dari rakyat biasa dan dianggap “bisa diatur”. Terbukti dengan kasus Ahok, bagaimana pun para taipan mendikte Presiden, dengan secara terbuka hadir di Istana di kala Pilkada DKI 2017. Dalam mendukung Ahok, pertama kali para taipan hadir dalam demo kebhinnekaan di Bundaran Hotel Indonesia (HI) setelah terjadi peristiwa 411 (4 November 2016) dan 212 (2 Desember 2016) yang menentang kehadiran Ahok sebagai kandidat Gubernur DKI periode 2017–2022.

Perselingkuhan penguasa dan pengusaha di Indonesia dimulai pada era Orde Baru sehingga melahirkan konglomerasi yang berekses lahirnya ketimpangan sosial. Terbukti empat pengusaha Cina terkaya setara asetnya dengan 100 juta orang miskin di Indonesia. Soal ini sudah pada titik nadir yang memperlihatkan kegagalan pengelolaan ekonomi Indonesia yang sangat kaya sumber daya alamnya. []

6 KOMENTAR

  1. itu bukan perselingkuhan, itu hal yg wajar coba kalau pengusaha tidak ada mau berbuat apa pemerintah? jadi antara pengusaha dan pemerintah adalah hal yg wajib hukumnya saling memerlukan, bukan menjadi bahan ejekan atau fitnah atau hal yg dianggap tidak baik, dengan pengusaha maka lapangan kerja akan terbuka dengan lebar-lebar dan kehidupan warga pun dapat terpenuhi, gak ada suatu negara dimana pun di dunia ini yg hidup oleh pemerintah saja tanpa ada pengusaha di negeri tersebut.

  2. Menurut sy, artikel ini cerminan dari orang2 yg tdk mau Indonesia maju, artinya kemajuan NKRI masih menjadi batu sandungan bagi kelompok2 radikal untuk melebarkan kekuasaan. itu sebanya banyak artikel di medsos yg berusaha membodohi rakyat untuk membenci para pengusaha yg terus bergerak memajukan negara melalui pembangunan2 sampai seluruh pelosok negeri. kasihan para pmbenci NKRI ini, tdk mendapat tempat di hati rakyat.

  3. Ekonomi telah menjadi raja dunia, siapapun memiliki kesempatan yang sama di berbagai belahan dunia. Di era global saat ini seseorang tdk lagi dibatasi border negara utk berusaha. Jika punya potensi pribum Indonesia dpt membuka usaha di belahan dunia mana pun, demikian juga sebaliknya siapa pun dpt membuka usaha di Indonesia. Saatnya mind set sebagai pribumi di hilangkan dan mulai tingkatkan SDM agar bs bersaing….

  4. bukan hal yang aneh kalau pengusaha menjalin hubungan baik dengan pemerintah..ga usah terlalu di dramatisir dan di pelintir kemana-mana topik nya, ntar kalau anda jadi pengusaha, anda juga pasti melakukan hal yang berguna bagi perusahaan anda

  5. dasar otak udang! emang lw mau samakan ini dengan lw yang suka selingkuh? boss..Tanpa pengusaha inovasi itu tidak pernah terwujud, tidak akan pernah muncul kepermukaan kemajuan Negara, tanpa pengusaha mana ada kemakmuran Negara ini, kenapa? dengan terciptanya lapangan pekerjaan maka akan melibatkan banyak SDM (tenaga kerja) disegala sector pembangunan, tanpa pengusaha akan meningkatkan Pendapatan pajak, itu boss kata sesepuh Wakil Presiden Jusuf Kalla…kenapa penguasa selalu dikaitkan dengan pengusaha? karena penguasa kita maruk, rakus, angkuh sehingga paradigm masyarakat terhadap pengusaha jadi jelek, padahal harus dipahami pengusaha itu orientasi nya untung menciptakan usaha..inget bos uda bayar pajak blom? makanya paradigm kita diganti antara pengusaha dan penguasa…

  6. “Sebaliknya, bagi warga negara yang ingin migrasi karena padatnya penduduk Cina, dikembangkan wilayah dengan tangan China’s overseas yang didukung Ahok di Jakarta dengan proyek reklamasi atau proyek Meikarta (Lippo Group).” omong kosong, jangan asal nulis berita lu, itu sama saja menyebarkan adu domba supaya selalu ada kecurigaan dan kecemburuan, tolong menulis berita berdasrkan fakta jangan berdasarkan asumsi dan angan-angan hampa.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here