Pertahankan Pasal Zina dan LGBT di RUU KUHP

0
242

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) KUHP yang sekarang sedang dibahas di DPR terus mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Salah satu kritik adalah dimasukkannya pasal penghinaan terhadap kepala negara –seperti yang kita ulas kemarin dalam Tajuk Nusantara ini—karena norma itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam KUHP yang sekarang. (baca: https://nusantara.news/pasal-penghinaan-presiden/)

Namun penolakan yang paling keras justru ditujukan terhadap perubahan ketentuan mengenai perzinaan dan pelarangan terhadap aktivitas seksual menyimang berupa lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Tentang perzinaan, dalam KUHP yang lama, perbuatan tersebut bisa dipidana apabila salah satu pelaku sudah terikat dengan perkawinan. Sementara, dalam RUU KUHP ketentuan itu diperluas. Dua orang yang melakukan hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan bisa dipidana dan perbuatan tersebut terkategori delik aduan.

Demikian pula tentang LGBT. Dalam KUHP sekarang hanya pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Sedangkan dalam RUU dirumuskan bahwa pencabulan sesama jenis adalah tindak pidana. Tidak hanya berlaku untuk korban anak di bawah umur, tetapi juga pencabulan yang dilakukan antara orang dewasa sesama jenis.

Semula, dalam  konsep pemerintah, perbuatan cabul  sesama jenis dapat dipidana apabila dilakukan terhadap orang di bawah umur 18 tahun atau anak-anak. Namun, Fraksi PPP dan Fraksi PKS mengusulkan cakupan pasal tersebut diperluas dengan menambahkan satu ayat baru di mana perbuatan cabul oleh LGBT terhadap orang yang berusia di atas 18 tahun juga dipidana. Bahkan apabila dalam perbuatan itu ada unsur kekerasan atau ancaman, dipublikasikan dengan cara-cara yang memenuhi unsur pornografi, perbuatan itu diancam dengan pidana penjara selama sembilan tahun.

Kabarnya perluasan ini sudah disetujui oleh hampir semua faksi di DPR. Tetapi, seperti yang sudah-sudah, kelompok LGBT dan para pembela penyimpang itu menolak keras ketentuan tersebut. Alasannya, orientasi seksual adalah hak pribadi yang tidak boleh dipidana dan diintervensi oleh negara. Pemidanaan terhadap hak tersebut dianggap sebagai pelangaran HAM. Dalam negara demokrasi, negara harus menghormati ranah privat warganegaranya.

Pro dan kontra inilah yang ramai menyertai pembahasan RUU KUHP tentang masalah zina dan LGBT.

Bagaimana kita memandang persoalan ini?

Revisi KUHP itu sendiri memang sangat mendesak. Sebab, ini adalah hukum peninggalan Belanda, Wetboek van Strafrecht  voor Indonesie, yang berlaku di Hindia Belanda sejak 1 Januari 1918. Setelah Indonesia merdeka, WvW dijadikan hukum pidana Indonesia berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946. Karena mengadopsi mentah-mentah, ideologi di baliknya pun mewarnai ketentuan pidana Indonesia. Secara ideologis, KUHP Belanda  didominasi oleh individualisme dan liberalisme. Sementara, sistem hukum Indonesia berorientasi pada nilai-nilai sosiofilosofi, sosiopolitik dan sosiokultural yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, sejak awal WvS memang sudah tidak cocok diterapkan di Indonesia.

Dalam Pasal 2 UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Di bagian Penjelasan diuraikan, setiap materi peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dengan demikian,  RUU KUHP tentu harus disusun dengan perspektif menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tidak ada pilihan lain.

Dari sisi ini, kita melihat kasus perluasan pengertian zina dan aktivitas seksual sejenis adalah konsekuensi logis dari perspektif Pancasila tersebut. Sila Ketuhanan yang Maha Esa adalah barikade moral yang tidak boleh ditembus, karena tidak ada satu agama pun yang membolehkan zina dan penyimpangan seks sejenis.

Membatasi zina hanya untuk pelaku yang salah satunya mempunyai ikatan perkawinan, dan hanya pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur saja yang dikategorikan  tindak pidana, jelas bersumber dari ideologi liberalisme yang ada di balik hukum pidana Belanda. Nah, RUU KUHP ini sebenarnya hanya hendak meluruskan rujukan ideologis itu, dari ideologi liberal Belanda ke ideologi Pancasila.

Mestinya DPR konsisten saja dengan prinsip pembentukan perundang-undangan seperti yang telah ditetapkan. Diskursus tentang HAM atau demokrasi yang menjadi alasan menegasikan pasal zina dan LGBT hanyalah kontra wacana salah kaprah yang tidak mengerti bagaimana sebuah perundang-undangan dibentuk.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here