Jakarta - Beijing (1)

Pertama Kalinya Cina Defisit

0
427

Nusantara.news – Cina dan Amerika Serikat (AS) identik sebagai negara adidaya, dan keduanya terbelit perang dingin dalam proxy war (energy security & food security). Pada tanggal 10 Maret 2017, kita telah dikejutkan dengan berita bahwa Cina mengalami defisit perdagangan bulanan untuk pertama kalinya. Hal itu setelah pemerintah Cina mengumumkan koreksi angka pertumbuhan dari 6,7% menjadi 6,5% di tahun 2017.

Perlambatan ekonomi Cina sudah kita lihat tiga tahun terakhir (2014–2016), pertumbuhan di bawah dua digit, padahal sudah 30 tahun Cina tumbuh rata-rata di atas 10%, sehingga pertumbuhan 2017 dianggap sebagai laju pertumbuhan paling lambat dalam 26 tahun terakhir.

Sebelumnya, akibat kenaikan suku bunga the Fed tahun lalu, devisa Cina tergerus yang saat ini mencapai angka psikologis di bawah USD 3 triliun. Karena digerus, untuk stabilisasi Yuan butuh sekitar USD 110 miliar setiap bulannya (setara dengan devisa Indonesia). Penguatan mata uang Dollar AS akibat Trump Effect telah membuat ekonomi Cina melambat dengan pasti, karena Yuan juga dibebani sebagai mata uang dunia.

Defisit Perdagangan Cina

Impor Cina di bulan Februari 2017 meningkat 3,81% dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Namun, ekspor menurun 1,3% sehingga defisit perdagangan mencapai USD 9,2 miliar di bulan Februari 2017. Perusahaan-perusahaan di Cina mengurangi angka produksi karena banyak produk kelebihan kapasitas akibat permintaan ekspor berkurang, dan pasar dalam negeri relatif jenuh.

Secara natural negara harus berpaling kembali pada ekonomi konsumsi sebagai captive market dengan penduduk 1,8 miliar orang yang menjadi modal dasar kebangkitan Cina. Di lain sisi, orang kaya Cina ramai-ramai mengalirkan dana ke luar negeri, karena khawatir nilai tukar akan jatuh karena the Fed akan menaikkan kembali suku bunga, sehingga USD kembali menguat pada mata uang dunia, termasuk terhadap Yuan.

Telah disadari oleh dunia usaha dan orang kaya di Cina, bahwa keperkasaan USD suatu keniscayaan dan kapitalisme Cina sedang mengalami kontraksi serta mengancam kekayaan mereka, maka berbondong-bondonglah mereka membawa uangnya ke luar negeri. Ini sebagai ekses bagi Cina setelah masuk pada keuangan global dan Yuan menjadi salah satu mata uang dunia tentu dengan berbagai konsekuensinya.

Orang kaya Cina melakukan smurfing (pelarian modal ke luar negeri). Seratus orang bisa memindahkan uang USD 5 juta ke luar negeri. Akhirnya, situasi pun menjadi tidak pasti dan “menggoyang” pasar global.

Tahun 2016, tercatat orang kaya Cina melakukan smurfing dengan nilai USD 1 triliun ke pasar uang AS. Hal ini dilakukan melalui investasi tidak saja pada instrumen keuangan (legal), tapi banyak juga yang melakukannya secara ilegal.

Konflik di Asia Selatan

Korea Utara setelah pelepasan rudal balistik ke laut lepas sekitar Asia Selatan, dan sebagian jatuh di Laut Jepang telah memicu ketegangan baru di Laut Asia Selatan. Hal ini telah ditindaklanjuti oleh AS dengan mengirim kapal perangnya ke wilayah tersebut. Lebih jauh di Korea Selatan, AS menanam rudal anti serangan udara. Cina menyadari manuver tentara AS hanya sasaran antara saja, tujuannya adalah menekan Cina.

Presiden Cina, Xi Jinping telah saling berkomunikasi melalui telepon dengan Presiden AS, dan disepakati akan membicarakan lebih lanjut mengenai Korea Utara sebelum terjadinya uji coba rudal balistik Korea Utara. Ketegangan ini ikut memicu buruknya harga Yuan dan saham di Beijing.

Saat ini, Cina sedang memacu industri militernya, setelah mendeklarasikan ADIZ (Air Defense Identification Zone) yang menjadi pemicu awal ketegangan dengan negara-negara sekitar Asia Selatan, seperti: Jepang, Korea Selatan, Vietnam, dan Filipina.

Kebijakan ADIZ Cina yang menimbulkan ketegangan memancing AS untuk membantu negara-negara sekutu Asianya. Langkah AS di Korea Selatan dikritik Cina dan Rusia karena hanya akan memperdalam konflik di Asia Selatan, khususnya di semenanjung Korea Selatan. AS menekan agar Cina bisa mengendalikan Korea Utara karena mengancam Korea Selatan dan Jepang.

Korea Utara membuat pernyataan yang memicu ketegangan lebih buruk dengan pernyataan bahwa “kami akan membalas tanpa ampun”, jika ada serangan fisik di wilayahnya.

Kesulitan ekonomi Cina saat ini, mengakibatkan negara itu harus menurunkan anggaran pertahanan yang dikecam oleh pengamat militer dan rakyat Cina, sehingga kapal induk kedua menjadi lebih lambat dalam penyelesaiannya. Kenaikan 7% anggaran pertahanan atau 1,3% PDB, atau sebesar USD 145 miliar dianggap kecil oleh publik Cina.

PDB dan Terbesar di WTO

Cina, dengan PDB di tahun 2014 mencapai USD 10,3 triliun, jika tumbuh rata-rata 6,8% dari tahun 2015 dan 2016, diperkirakan PDB tahun 2016 mencapai USD 13,8 triliun, menjadi terbesar di dunia dengan PDB per kapita mencapai USD 100 ribu; disusul Swiss sebesar USD 94 ribu, Australia USD 72 ribu, dan Swedia sebesar USD 67 ribu. Sementara Indonesia pada posisi ke 118 dengan angka USD 3.475.

Ekspansi melalui jalur sutera (Silk Road Initiative) dan OBOR (One Belt One Road) dengan menyediakan USD 1 triliun untuk ekspansi, Cina akan memberikan pinjaman kepada negara berkembang, khususnya di bidang infrastruktur.

Pada awalnya Cina bersama sekutunya di BRICS (Brazil, Rusia, India, China, and South Africa) ingin membuat tandingan IMF sebagai lembaga donor. AS yang sedang sulit likuiditasnya karena krisis (Subprime-Mortgage) membujuk Cina agar tidak perlu membuat lembaga donor dengan negara-negara BRICS, tetapi invest saja di IMF dan Bank Dunia.

Cina menyanggupi dengan syarat ingin berinvestasi di Afrika (tahun 2008), dengan saluran link Afrika Selatan, sekutunya di BRICS. Dihimpunlah negara-negara Afrika agar menerima uluran tangan Cina dalam berinvestasi.

Investasi Cina dijadikan pintu masuk ke sumber daya alam, seperti migas di Angola dan sebagai pasar produk Cina yang berharga murah, sesuai tingkat ekonomi rakyat Afrika.

Cina seperti tidak peduli, apakah berhasil atau tidak investasinya. Jika macet akan diberlakukan sanksi seperti yang dialami Zimbabwe dan Anggola karena macet bayar utang, diminta mata uang negaranya diganti Yuan atau dipaksa jual saham pada BUMN Cina, sekaligus minta proyek-proyek baru, sehingga banyak negara Afrika terjebak oleh utang. Hal yang sama juga diberlakukan terhadap Sri Lanka dan Kamboja di Asia, yang juga macet pinjamannya.

Indonesia harus hati-hati berinvestasi dengan Cina

Dengan skema Turnkey Project Management, dimana dengan sistem satu paket Cina berinvestasi menyediakan modal, teknologi, bahan baku (karena di negaranya kelebihan kapasitas, seperti kayu dan baja), SDM dari manajemen atas sampai buruh. Negara yang menjadi partner relatif tidak banyak memperoleh nilai tambah. Selain memperoleh proyek sesuai sektor yang dibangun (infrastruktur), negara berkembang sejatinya membutuhkan ketersediaan lapangan kerja selain sekadar angka pertumbuhan.

Hal ini bukan berarti kita anti Cina, hanya saja modal tersebut benar-benar harus bermanfaat untuk perkembangan ekonomi domestik.

Presiden Joko Widodo dinilai terlalu dekat dengan Cina, sehingga Poros Jakarta – Beijing yang kita ketahui di era Bung Karno, seolah terjadi lagi. Pernyataannya bahwa patokan kita Yuan untuk parameter mata uang, sangat menyesatkan. Keperkasaan USD akibat Trump Effect dengan kenaikan suku bunga the Fed telah mengancam ekonomi Cina, dan Yuan “babak belur” jika Cina tidak melakukan intervensi USD 110 miliar setiap bulannya. Jika kita berpatokan pada Yuan, tentu akan kena imbasnya.

Orang kaya Cina saja sudah mentransfer uangnya ke luar Cina dengan berbagai alasan. Situasi dunia yang tidak pasti, diperburuk lagi dengan pengumuman the Fed bahwa bulan ini akan menaikkan suku bunga, tentu USD akan lebih perkasa.

Investasi Cina secara riil (sebagai FDI = Foreign Direct Investment) sampai akhir 2016 baru mencapai Rp 43 triliun, sementara Arab Saudi dengan kunjungan Raja Salman baru-baru ini, diperoleh komitmen sebesar USD 9,4 miliar atau setara Rp 125 triliun, terbesar kedua setelah Singapura, jika semua perjanjian kerja sama terealisasi. Tercatat, USD 6 miliar untuk kilang di Cilacap; USD 1 miliar untuk pariwisata; USD 2,4 miliar untuk infrastruktur (jalan tol dan bandara).

Wacana kereta cepat Jakarta – Surabaya, pelabuhan internasional di Bojonegara, Banten; apartemen di berbagai tempat, dan jalan tol belum terealisasi, tetapi publik opini tentang Indonesia sebagai partner Cina sudah menjadi catatan khusus bagi negara-negara Barat.

Kita tahu bahwa pada tahun 2015, tiba-tiba Perdana Menteri Inggris, David Cameron datang mendadak, konon hanya membicarakan tol laut, karena eksistensi Singapura terganggu jika pelabuhan Belawan dibuat sejajar Singapura. Pada tahun 1970-an, awal Lee Kuan Yew didukung Inggris dan AS melobi Presiden Soeharto agar Sabang jangan lagi menjadi pelabuhan bebas, diganti Batam yang secara faktual hanya menjadi tempat sampah Singapura. Satu lagi, pelabuhan Bitung di Sulawesi Selatan yang mengganggu lalu lintas kargo ke Australia, karena kebijakan tol laut Joko Widodo. Perdana Menteri Inggris pulang, dan kebijakan tol laut sirna bagai ditelan ombak.

Defisit kita dengan Cina dalam perdagangan masih mencapai USD 15,6 miliar, dan Indonesia berkeinginan defisit tersebut dikompensasikan melalui investasi.

Ada MoU (Memorandum of Understanding) senilai USD 1,07 miliar antara pemerintah Cina dan Indonesia, namun nilainya masih di bawah Jepang yang mencapai USD 5,8 miliar.

Perlu diingat, bahwa skema TKA (Tenaga Kerja Asing) sulit dimonitor, karena sampai saat ini belum ada angka pasti sudah berapa banyak TKA Cina berada di Indonesia.

TKA adalah salah satu ekses investasi Cina di Indonesia. Hal ini diperburuk dengan masuknya TKA melalui kebijakan bebas devisa negara kita, sehingga turis dari Cina hanya bisa dipastikan jika pulang ke negaranya, karena imigrasi sebagai lembaga satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap lalu lintas orang di Indonesia.

Selain itu, dengan memburuknya ekonomi Cina, dan buruknya hubungan dengan AS karena kasus Freeport, menjadi perhatian, dan keprihatinan bersama. Karakter Presiden AS saat ini yang temperamental, tentu akan mendukung keinginan Freeport untuk kembali pada Kontrak Karya, sesuai hukum perjanjian 1967.

Presiden Joko Widodo harus menata hubungan baru dengan AS, dan menempatkan Cina sebagai investor selayaknya Singapura, Jepang, Australia, dan Belanda. Investasi pengusaha AS di industri portfolio, saham, SUN (Surat Utang Negara), dan surat-surat berharga diwaspadai karena insentif yang diberikan Trump akan meminta investor AS “pulang kampung”.

Cina hanya salah satu investor sebagaimana negara-negara lainnya, jadi jangan terlalu diistimewakan, karena punya catatan investasi yang buruk di Afrika, Sri Lanka dan Kamboja. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here