Pertamina Dililit Utang (1)

Pertamina Berpacu Dengan Utang

0
388
PT Pertamina (Persero) tengah dirundung malang, utangnya kembali meingkat sementara laba bersihnya merosot tajam. Adakah salah kelola di dalamnya?

Nusantara.news, Jakarta – PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan BUMN migas terbesar kini menghadapi menghadapi permasalahan serius, yakni laba bersihnya tergerus oleh utang jumbo. Adakah kita untuk membebaskan kembali Pertamina dari utang yang melilitnya?

Beban yang ditanggung Pertamina semakin hari semakin berat. BUMN migas ini sampai dengan Kuartal III/2018 memiliki utang mencapai Rp522 triliun. Utang yang besar ini tentu harus disevis (debt to service) berupa pembayaran pokok dan bunga atas utang, sehingga labar bersih Pertamina pun anjlog drastis tinggal Rp5 triliun.

Perlu diketahi, Dwi Soetjipto mungkin sosok Dirut Pertamina paling ideal. Dengan berbagai aksi korporasi yang dilakukannya, mulai dari membubarkan Petral, melakukan peningkatan efisiensi dan produktivitas di hulu dan hilir, melakukan evaluasi distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Dari aksi korporasi tersebut, Dwi Soetjipto pada 2016 mampu mengatrol laba Pertamina dari Rp19 triliun menjadi Rp42 triliun. Itulah periode dimana Pertamina kembali mengungguli laba Petronas yang saat itu hanya Rp38 triliun.

Namun ketika dipimpin oleh Elia Massa Manik, Pertamina terus menambah utang sehingga laba bersih yang seharusnya bisa menambah pundi-pundi laba, justu berkurang. Laba bersih Pertamina pada 2017 turun ke posisi Rp35 triliun.

Celakanya utang Pertamina di masa Nicke Widyawati, hingga September 2018, total utang Pertamina melonjak hingga 40,7% menjadi Rp522 triliun. Laba operasional perseroan pun tergerus karena penerimaan perusahaan tersedot untuk membayar bunga dan pokok utang, sehingga yang jadi korban adalah laba bersih anjlok Rp30 triliun menjadi hanya Rp5 triliun pada kuartal III/2018.

Situasi ini diperburuk oleh nilai tukar rupiah yang sempat terdepresiasi 13% menjadi Rp15.260 per dolar AS, sementara harga minyak dunia sempat melonjak di posisi US$81 per dolar AS. Walaupun sekarang berangsung-angsur pulih, namun tetap saja menjadi beban keuangan Pertamina.

Mengacu pada laporan keuangan kuartal III 2017 Pertamina, utang jangka panjang dengan porsi 65,6% dari total liabilitas atau sekitar Rp243 triliun. Sisanya 34,4% utang  jangka pendek atau sekitar Rp127 triliun. Jadi, total liabilitas perusahaan hingga akhir 2017 sebesar Rp371 triliun.

Laporan Fitch Rating menyebutkan beban keuangan Pertamina akan bertambah berat karena harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Premium tidak naik. Bahkan, peringkat utang perusahaan pelat merah itu terancam turun.

Utang BUMN

Jika mengacu hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI, pada 3 Desember lalu, total utang BUMN pada kuartal III/2018 telah menembus level Rp5.271 triliun.

Khusus utang 10 BUMN besar naik 10,78% dari posisi akhir 2017 menjadi Rp4.478 triliun pada kuartal III/2018. Total utang yang dimiliki perusahaan pelat merah dalam daftar tersebut naik dari Rp4.042 triliun pada Desember 2017 menjadi Rp4.478 triliun kuartal III/2018.

Adapun, BUMN yang masuk ke dalam daftar 10 besar BUMN pengutang tersebut yakni BRI, Bank Mandiri., BNI, PLN, Pertamina, BTN, Taspen, Waskita Karya, Telkom, dan Pupuk Indonesia

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro menjelaskan bahwa secara keseluruhan total utang perseroan pelat merah per September 2018 mencapai Rp5.271 triliun. Dari jumlah tersebut, sektor keuangan mendominasi dengan Rp3.311 triliun.

“Komponen terbesarnya berupa simpanan dana pihak ketiga yang mencapai 74% [Rp2.248 triliun] dari utang sektor keuangan,” ujarnya di DPR.

Aloysius menyebut sektor non-keuangan berkontribusi Rp1.960 terhadap total utang BUMN per kuartal III/2018. Kontribusi terbesar berasal dari BUMN sektor listrik (PLN) Rp543 triliun atau 28%.

Kontribusi terbesar kedua, sambungnya, berasal dari BUMN sektor minyak dan gas (Pertamina) sebesar Rp522 triliun atau 27%. Selanjutnya, sektor properti dan konstruksi berkontribusi Rp317 triliun atau setara 16%. Jelas, Pertamina masuk dalam peringkat kedua BUMN non-keuangan setelah PLN.

Yang menjadi sorotan dari kinerja keuangan Pertamina justru pada pos laba yang merosot signifikan. Sampai kuartal III tahun ini Pertamina baru mengantongi laba sebesar Rp5 triliun, turun 85,7% dibandingkan laba pada periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar Rp35 triliun.

Pihak Pertamina sendiri tidak membantah kalau laba tahun 2018 akan turun signifikan, walaupun laba tahun ini ditargetkan sama dengan realisasi tahun 2017. “Tentunya berkurang, tapi kami masih akan membukukan laba sampai akhir tahun,” kata Direktur Keuangan Pertamina Pahala N. Mansury beberapa waktu lalu.

Laporan Fitch Rating menyebutkan beban keuangan Pertamina akan bertambah berat karena harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Premium tidak naik. Bahkan, peringkat utang perusahaan pelat merah itu terancam turun.

Berdasarkan publikasi Fitch Rating, EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) atau pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisas Pertamina sepanjang tahun 2018 akan turun di bawah US$6 miliar. Padahal, tahun 2017 bisa mencapai US$6,9 miliar.

Penurunan itu karena pemerintah menahan harga solar dan premium di saat harga minyak terus meningkat. Alhasil, Pertamina harus menanggung beban selisih harga keekonomian yang dijual ke masyarakat.

Penambahan subsidi solar menjadi Rp2.000 per liter dari Rp500 per liter itu pun tidak membantu signifikan. Namun, harga Solar dan premium yang dijual Pertamina ditambah subisidi itu masih di bawah harga pasar sekitar 60% hingga 75%.

Bahkan, pemerintah masih harus membayar dana talangan Pertamina. Tahun 2017, dana yang harus dibayarkan pemerintah sekitar US$2 miliar. Semester I tahun 2018 sekitar US$1,2 miliar. Angka itu akan naik lagi di semester II tahun 2018 mengingat harga minyak dunia meningkat [bersambung].

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here