‘Robohnya BUMN Kami’ (1)

Pertamina Tengah Digerogoti Para Pemburu Rente

0
163
PT Pertamina (Persero) tengah dirundung duka karena kinerjanya tertekan pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak dunia.

Nusantara.news, Jakarta – Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) raksasa, yakni PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT Garuda Indonesia Tbk, sedang dililit utang. Akankah ketiga BUMN tersebut collapse?

Tentu saja sebagai anak bangsa tak ada yang menginginkan ketiga BUMN raksasa itu roboh. Sebagaimana karya sastra Ali Akbar Navis, Robohnya Surau Kami, mungkinkah akan ada cerita Robohnya BUMN Kami?

Tapi itulah kenyataannya, ketiga BUMN basah tersebut digerogoti utang ratusan triliun. Dibebani penugasan, bahkan tak jarang digerogoti pesanan bisnis, bahkan yang lebih menyedihkan dijadikan sapi perah para pemburu rente dengan berbagai cara.

Itu sebabnya tugas pemerintah adalah mencegah agar semua ini terjadi, bukannya menambah situasi semakin parah. Tapi apa bolehbuat, nasi telah menjadi bubur, utang ratusan triliun telah memenggal potensi ketiga BUMN kebanggaan menjadi pemain global yang disegani.

Inilah kisah pilu ketiga BUMN raksasa tersebut, produk dari salah urus, ketamakan, dan penggerogotan para pemburu rente.

Laba Pertamina turun

Kondisi dolar AS dan harga minyak mentah dunia yang terus merangkak, telah menjadi pukulan ganda sekaligus buat Pertamina. Mengapa? Karena di dalam APBN 2018, kurs rupiah dipatok pada level Rp13.400, sementara hari ini rupiah melemah di kisaran Rp14.500. Sementara harga minyak dunia dipatok pada level US$48, dan di pasar internasional harga minyak dunia sudah menembus level US$79 per barel.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menghitung subsidi energi pada 2018 diperkirakan bengkak sampai 173% jadi Rp163 triliun. Sementara untuk BBM membengkak 220% menjadi Rp103 triliun, dari target yang semula yang diperkirakan hanya membutuhkan Rp46,8 triliun.

Mantan Dirut Pertamina Elia Massa Manik memaparkan, sepanjang 2017 pihaknya berhasil mengantongi pendapatan sebesar US$ 42,86 miliar atau naik 17% dari 2016.

Namun perolehan laba bersih perseroan turun dari US$3,15 miliar di 2016 menjadi US$2,4 miliar di 2017 atau Rp36,4 triliun (kurs Rp13.500). Penurunan sebesar 23% itu tersebut lantaran belum adanya penyesuaian harga untuk BBM bersubsidi seperti Premium dan Solar.

“Di tengah kenaiknya ICP, Pertamina menekan biaya Opex 26% dibanding 2016. Memang belum ada kebijakan penyesuaian harga premium dan solar, hal itu berimbas pada laba bersih,” tuturnya sebelum dicopot.

Dia menggambarkan jika harga minyak naik ke level US$60 per barel, sementara kebijakan harga BBM tetap sepanjang tahun, laba Pertamina hanya US$1,7 miliar. Laba itu terus tergerus menjadi US$1 miliar jika jika harga minyak menyentuh US$70 per barel.

Saat ini harga minyak jenis Brent sudah mencapai level US$79 per barel. Sementara harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/–ICP) Juni 2018 sebesar US$70,36 per barel.

Jika mengacu pada harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2018 yang sebesar US$48 per barel, maka harusnya Pertamina bisa mendapat laba sekitar US$2,4 miliar.

Namun, jika harga ICP berkisar di US$70, maka laba yang diperoleh perusahaan akan susut menjadi US$1 miliar. Sehingga, harapannya saat ini adalah subsidi Solar dari pemerintah yang dinilai akan sangat membantu untuk kinerja keuangan Pertamina.

Sedangkan, di 2018, dengan asumsi ICP di US$60 hingga US$70 per barel, maka perolehan laba Pertamina akan ada di kisaran US$600 juta hingga US$1 miliar.

Sementara Plt Dirut Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan, walaupun pada tahun 2017 menghadapi banyak tantangan, namun perusahaan tetap fokus pada  proyek strategis nasional dan meningkatkan efisiensi di segala lini. “Sepanjang 2017, perusahaan tetap berupaya menjaga kinerja keuangan yang positif meskipun tetap terdampak oleh dinamika harga minyak dunia,” jelas Nicke.

Dalam RUPS tersebut, Pertamina menyerahkan deviden sebesar Rp8,57 triliun.  RUPS juga menyetujui laporan pendapatan 2017 yang telah diaudit naik 18%, menjadi US$42,96 miliar, dibandingkan pendapatan audit 2016 sebesar US$36,49 miliar. Selain itu, tingkat kesehatan perusahaan mencapai skor total 88,52, dengan rincian aspek keuangan skor 65,00, aspek operasional 12,52, dan administrasi 11,00 sehingga perusahaan masuk dalam kategori sehat (AA).

Yang tak kalah penting,  sepanjang tahun lalu, Pertamina menjalankan Program BBM Satu Harga di 54 titik sesuai yang ditargetkan oleh Pemerintah. Selanjutnya,  tahun 2018 perseroan menargetkan untuk menjalankan BBM Satu Harga di 67 wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur darat dan laut.

Serikat Pekerja Pertamina mencatat sedikitnya ada sembilan catatan yang sedang menggelayuti Pertamina.

Pertama, naiknya harga minyak mentah melebihi pagu APBN 2018, sehingga membuat nilai investasi Refinary Development Master Plan (RDMP) tidak menguntungkan.

Kedua, turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga kewajiban membayar utang meningkat, sehingga nilai impor minyak mentah dan produk melonjak.

Ketiga, kebijakan BBM satu harga, dengan hilangnya subsidi BBM penugasan (RON 88) dari APBN maka seluruh beban disparitas harga menjadi beban Pertamina melalui permen ESDM ini beban itu ditambah lagi, dimana seluruh konsekuensi biaya BBM satu harga mulai dari transportasi sampai margin fee penyaluran bagi penyalur dilokasi sepenuhnya ditanggung Pertamina tanpa dibantu sedikitpun dari APBN. SP Pertamina menganggap program ini hanyala pencitraan politik.

Keempat, menuntut revisi Perpres No. 191/2014 (Penyaluran premium di Jawa, Madura, Bali), karena penambahan kuota premium (non subsidi) 5 juta menjadi 12,5 juta kiloliter sehingga kerugian Pertamina makin membesar.

Kelima, Permen ESDM No. 21/2018 tentang Harga Bahan Bakar Khusus Diatur Pemerintah. Produk BBM (pertalite, pertamax, pertamax turbo, dexlite, pertamina dex) Pertamina diatur sepenuhnya oleh pemerintah tanpa melihat kemampuan keuangan Pertamina sehingga menambahkan beban keuangan Pertamina semakin membesar.

Keenam, SK Menteri BUMN No. 039/2018 (Perubahan Nomenklatur Direksi Pertamina: hilangnya Direktorat Gas dan pemekaran Direktorat Pemasaran yang kontraproduktif bagi bisnis Pertamina). Secara internal, pengembangan organisasi atau inflasi jabatan, tingginya biaya overhead organisasi. Sementara secara, membuka peluang lebih mudah untuk pihak tertentu mengambil keuntungan terhadap direktorat strategis yang dimekarkan.

Ketujuh, Permen ESDM No. 23/2018 (Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang akan berakhir kontrak kerja samanya akan di prioritaskan kepada operator EXISTING). Blok Rokan Riau (Chevron) berakhir 2021 (kapasitas 220.000 BOPD).

Kedelapan, PP No 06/2018 tentang Pengalihan Saham Milik Pemerintah di PGN Kepada Pertamina merupakan penyertaan modal negara ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) yang dalam hal ini adalah PT Pertamina (Persero). Semestinya penyertaan modal dimaksud haruslah melalui persetujuan DPR sesuai UU No. 17/2003 Pasal 24 yaitu penyertaan modal tersebut harus terlebih dahulu di tetapkan dalam APBN/APBD, artinya ini harus di bahas dahulu di DPR untuk mendapat persetujuan. Namun faktanya hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah sehingga seharusnya PP No. 06/2018 ini di nyatakan batal demi hukum.

Kesembilan, integrasi Pertagas ke PGN, saham Pertagas di akuisisi PGN menyebabkan laba Pertagas yang 100% milik Pertamina (negara) akan terkonsolidasi dengan laba PGN yang 43% sahamnya milik publik. Sehingga keuntungan Pertagas sebagian akan jatuh ke tangan publik (bukan negara). Ini dilakukan pemerintah melalui direksi Pertamina tanpa kajian yang prudent dan cenderung memperkaya oknum pemburu rente yang bersembunyi dibalik saham kepemilikan publik di PGN.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here