Pertanggungjawaban Parpol dalam Korupsi

0
101

DALAM gegap-gempita pengusutan kasus megakorupsi e-KTP, beberapa nama anggota DPR sudah ditetapkan KPK menjadi tersangka, dan puluhan nama lain dinyatakan ikut pula menjarah uang rakyat tersebut. Kesemuanya selalu berembel-embel dengan asal partai politiknya masing-masing. Berbagai tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota legislatif maupun pimpinan eksekutif, di pusat dan di daerah, senantiasa menyertakan keterangan bahwa mereka berasal dari partai politik A atau B.

Pertanyaannya, apakah penyebutan nama parpol itu hanya sekadar keterangan identifikasi saja mengenai pelaku, ataukah mempunyai kaitan hukum antara pelaku dengan parpol?

Ini perlu klarifikasi. Sebab, jika proses hukum tersebut hanya kepada orang perseorangan, tidak ada relevansinya mengait-ngaitkan nama partai. Makanya, aneh juga, mengapa tidak ada satu pun orang partai politik yang berkeberatan nama organisasinya dicantelkan kepada tersangka atau pelaku tindak pidana korupsi. Seharusnya mereka menyatakan penolakan keras nama partainya dikaitkan dengan pelaku korupsi. Seorang pencuri atau pembunuh yang diproses hukum, tidak perlu keluarganya ikut disebut. Sebab itu adalah perbuatan pribadinya.

Apakah sikap diam itu berarti para tokoh partai itu mengiyakan bahwa partainya terlibat kongkalikong dana negara, bisa dipastikan tidak. Karena mereka pasti akan menolak keras jika dalam kasus Setya Novanto dikatakan Partai Golkar terlibat, dalam kasus Hambalang disebut Partai Demokrat tersangkut, dan berbagai contoh lain.

Namun, apabila penyebutan nama partai politik itu terkait secara hukum dengan tersangka atau pelaku, maka pertanyaan selanjutnya adalah mengapa tidak ada proses hukum lanjutan terhadap partai dimaksud. Sebab, kalau ada keterkaitan hukum dengan pelaku korupsi, harus ada penjelasan apakah partai ikut menerima hasil korupsi atau pengurusnya terlibat dalam perbuatan korupsi.

Sepanjang sejarah penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan kader partai politik oleh KPK, kepolisian atau Kejaksaan, penegakan hukum berhenti sampai sang pelaku secara perseorangan. Sementara sepanjang proses hukum itu berlangsung, nama partai selalu dikait-kaitkan. Namun, belum pernah ada tindakan hukum yang dilakukan terhadap partai politik yang disebut itu.

Padahal, UU Tipikor menyebutkan subjek hukum dalam tindak pidana korupsi itu adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Memang ada perbedaan pandangan para ahli tentang pengertian korporasi, apakah itu semata-mata badan usaha atau semua organisasi yang berbadan hukum, termasuk partai politik. Pada umumnya para pakar itu berpendapat, bahwa korporasi dalam arti yang sempit memang tertuju pada badan usaha, namun dalam arti luas meliputi semua badan hukum.

Tetapi apa pun perdebatan tentang pengertiannya, yang jelas, partai politik belum pernah dijamah dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia.

UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik yang diubah dengan UU Nomor 2/2011 memang merumuskan sanksi jika partai menerima dana yang tidak semestinya. Menurut Pasal 40 ayat 3, partai dilarang (a) menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, (b) menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas, (c) menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, (d) meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; dan (e) menggunakan fraksi di MPR, DPR, DPRD sebagai sumber pendanaan Partai Politik.

Sanksinya, terhadap pelanggaran huruf (a) pengurus partai dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya. Jika melanggar huruf (b), (c) dan (d) pengurus partai dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.

Artinya, UU ini menyatakan penguruslah yang bertanggungjawab jika ada pemasukan partai yang melanggar ketentuan. Namun, partai sebagai badan hukum luput dari pertangggungjawaban itu.

Kita menilai, sudah waktunya negara memikirkan perkara ini. Namun perspektifnya jangan diartikan untuk memberangus partai politik, karena partai adalah instrumen penting dalam negara demokrasi. Konteksnya adalah mensucikan kegiatan partai politik dari tindakan lancung sebagian tokohnya yang mengeruk uang negara melalui korupsi dan mencoba berlindung di balik partai politik.

Pengungkapan kasus korupsi semestinya tidak berhenti pada orang perseorangan sebagai pelaku, tetapi juga pada kemungkinan apakah partai ikut menikmati hasil korupsi itu atau secara kelembagaan terlibat dalam mendisain korupsi melalui fungsionarisnya. Jika partai tidak tersangkut paut dengan perbuatan pidana yang dilakukan anggotanya, tidak perlu mencantumkan embel-embel bahwa si pelaku berasal dari partai tertentu. Tetapi, apabila ada indikasi bahwa uang hasil korupsi mengalir ke kas partai, mesti ada tindakan hukum yang konkret.

Sekiranya, ketentuan hukum yang ada tidak mampu menjangkau partai, harus segera dirumuskan ketentuan hukum baru melalui perubahan UU terkait. Hanya dengan begitu, political corruption bisa diberantas dari negara ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here