Pertaruhan Rupiah di Tahun Politik dan Krisis Utang  

0
185

Nusantara.news, Jakarta – Nilai tukar rupiah belakangan ini cenderung menguat di kisaran Rp13.434 menyusul perbaikan rating dari Fitch Rating Agency terhadap peringkat utang Indonesia dari BBB- ke BBB. Namun kondisi Pilkada serentak 2018 dan kondisi utang yang terus membengkak, membayangi kinerja rupiah sepanjang tahun politik ini.

Tak bisa dipungkiri, kinerja rupiah yang membaik di penghujung tahun 2017 itu tak lepas dari peningkatan rating utang Indonesia. Sebelumnya rupiah sempat melemah di kisaran Rp13.560, dari posisi Rp13.100, secara perlahan terus melemah hingga Rp13.560.

Bagaimana nasib rupiah di tahun politik 2018-2019 dan terutama di tengah ayunan krisis utang globa serta utang Indonesia?

Tahun politik

Pada 2018 paling tidak ada 171 titik Pilkada serentak di seluruh Indonesia untuk mendapatkan walikota, bupati dan gubernur baru. Tentu saja suasananya akan riuh rendah, tak tak menutup kemungkinan muncul kerusuhan walaupun mungkin secara sporadis.

Walaupun kita tak mengharapkan, risiko terpahit itu harus dicadangkan sebagai analisis dampak risiko terhadap pelemahan rupiah. Sebenarnya Indonesia juga pernah menggelar Pilkada serentak pada 2017 di 101 titik dan secara umum berlangsung aman.

Sejak Pilkada DKI 2017 yang berlangsung panas, suasana itu masih membayangi Pilkada 2018. Ada yang optimistis Pilkada 2018 berlangsung aman, sehingga tak akan berdampak negatif terhadap perekonomian, khususnya rupiah.

Tapi kalau ada riak-riak politik dalam Pilkada 2018, tentunya akan berdampak pada perekonomian. Daerah-daerah yang berpotensi memunculkan kericuhan dari 171 titik Pilkada itu seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumuatera Utara, Sulawesi Selatan dan tentu saja Sumatera Selatan.

Karena itu aparat keamanan harus serius menjaga keutuhan Indonesia selama masa Pilkada serentak 2018. Tambahan pula pada 2019 Indonesia akan menggelar Pemilu dan Pilpres, yang suasananya tak kalah panas. Karena itu antisipasi aparat TN-Polri dalam menjaga keamanan menjadi mutlak diperlukan.

Pendek kata, Pilkada 2018, Pemilu dan Pilpres 2019 siap menjadi bahan bakar melemahnya nilai tukar rupiah. Kecuali aparat keamanan dan pemerintah mampu menciptakan kondisi yang aman, tentram dan damai, maka hal ini akan berdampak positif terhadap rupiah.

Dampak krisis utang

Sisi ancaman lain yang patut diperhatikan adalah utang global yang telah menembus level US$233 triliun pada 2017, hal ini juga berpotensi mengakibatkan krisis sistemik global jika tidak ditanggulangi secara benar.

Berdasarkan laporan Institute of International Finance, nilai utang global kembali mengalami kenaikan pada kuartal III/2017 dengan menembus US$233 triliun.

Adapun capaian pada Juli–September 2017 tersebut, lebih tinggi US$16 triliun dari kuartal akhir 2016.

Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa utang sektor swasta non-keuangan melonjak ke rekor tertingginya sepanjang masa di sejumlah negara. Negara-negara itu yang berutang tersebut ialah Kanada, Prancis, Hong Kong, Korea Selatan, Swiss, dan Turki.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, dampak naiknya utang negara tersebut menyebabkan risiko ekonomi global semakin meningkat.

Adapun jumlah utang dan porsinya terhadap gross domestic product (GDP); China US$1,5 triliun setara 13% GDP, Turki US$432,3 miliar setara 52% GDP, Kanada US$1,77 triliun setara 116% GDP, dan Swiss US$1,73 triliun dolar setara 265% GDP.

“Terutama di China yang sebagian utangnya berbentuk shadow banking,” paparnya.

Artinya, banyak perusahaan di China bertindak sebagai pemberi pinjaman ke perusahaan lainnya, dan dikarenakan pengawasannya bukan dibawah bank sentral, potensi gagal bayarnya sangat besar.

“Kalau dibiarkan pinjaman tanpa melalui lembaga keuangan formal, bisa terjadi krisis sistemik,” imbuhnya.

Bhima menjelaskan, kesulitan ekonomi China dikarenakan utang yang besar dapat berdampak ke proyek-proyek di Indonesia yang China danai. Selanjutnya, kepanikan di pasar keuangan bisa terjadi, lalu efek terhadap rupiah bisa terdeprisiasi.

Sementara mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengingatkan risiko utang Indonesia yang terus membengkak. Jumlah utang negara yang akan jatuh tempo pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp390 triliun dan pada 2019 sebesar Rp420 triliun, sehingga total utang jatuh tempo pada 2018—2019 menjadi Rp810 triliun.

Sementara kemampuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menggenjot penerimaan pajak berpacu dengan beban pengeluaran negara untuk mengelola utang. Kabarnya Februari 2018 nanti, Kementerian Keuangan tengah mencari sumber dana dalam cukup besar untuk mengatasi kekeringan likuiditas yang semakin parah.

Hal lain yang semakin mengkhawatirkan dalam kaitannya dengan utang negara adalah debt service to export ratio (DSR) yang di Indonesia kini telah mencapai 40% sementara menurut Debt Sustainability Framework rasio yang aman adalah 25%.

Dengan demikian DSR Indonesia jelas sudah lampu merah. Bandingkan dengan DSR beberapa negara lain seperti Malaysia, Bangladesh, Vietnam, Thailand, Kamboja, dan China yang hanya sekitar 5%. Atau Pakistan, Philipina, Laos, dan India yang DSRnya hanya sekitar 12%.

Fuad melihat terdapat dua ancaman serius dalam hal utang negara yaitu kemampuan pendapatan negara yang terbatas untuk memenuhi kewajibannya dan DSR yang terlalu tinggi. Utang negara telah memasuki lampu kuning menuju merah alias mendekati krisis.

Kesimpulannya, menurut dia, bahwa dalam mempertimbangkan penarikan utang baru atau defisit APBN yang perlu diperhatikan adalah rasio defisit APBN terhadap pendapatan perpajakan agar tidak melampaui tax ratio, dan prosentase kenaikan pembayaran bunga dan cicilan utang tidak melampaui prosentase kenaikan pendapatan perpajakan, atau ditetapkan batasan maksimum pembayaran kewajiban bunga dan utang terhadap pendapatan perpajakan.

Selain itu, Fuad mengingatkan, perlu pula dipertimbangkan tersedianya valas untuk memenuhi kewajiban utang luar negeri yang lazimnya diukur dengan DSR. Kriteria baru ini sudah amat diperlukan agar Indonesia tidak terjebak utang atau menuju gagal bayar, dan dalam APBN masih tersisa dana sendiri untuk mengamankan jalannya roda pemerintahan, dan stabilitas kurs rupiah terhadap dolar.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kepemilikan investor asing di Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp760,96 triliun atau 38,95% dari total SBN rupiah yang dapat diperdagangkan sebesar Rp1.953,90 triliun per 10 Juli 2017. Jumlah ini diklaim tidak membahayakan bagi Indonesia.

“Tidak (bahaya) karena dari 38% asing itu ada yang beli surat utang bersifat jangka panjang,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Suahasil Nazara belum lama ini.

Ia menjelaskan, banyak investor asing yang memborong surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk tenor 10 tahun sampai 30 tahun. Alasannya, Suahasil bilang, karena investor tersebut yakin dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Tidak cuma punya investor jangka panjang, tapi juga asuransi, bank sentral negara asing yang mempunyai devisa menempatkan uangnya pada portofolio investasi. Investor jangka panjang ini biasanya tidak keluar masuk, yang seperti itu biasanya head fund, dan lainnya,” jelas Suahasil.

Prediksi rupiah

Dengan segala komplikasi tahun politik dan membengkaknya utang global serta utang Indonesia, tentu akan berpengaruh pada pergerakan rupiah sepanjang 2018-2019/

Hanya saja Bank Indonesia pertahankan proyeksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada 2018, yang berada di rentang kendali Rp13.500-Rp13.700. Ketidakpastian ekonomi global yang dikhawatirkan kembali terjadi tahun depan, menjadi alasan bank sentral mempertahankan perkiraan tersebut.

Hal ini menyusul adanya sejumlah fraksi partai yang ingin agar kisaran mata uang rupiah bisa ditekan sesuai dengan kondisi perekonomian domestik yang mulai bergairah. Apalagi, peringkat layak investasi Indonesia dari Standard and Poor’s disebut-sebut mampu membawa aliran modal ke dalam negeri.

“Kami paham, kurs mau dibuat lebih kuat. Saya rasa Rp13.400 masih masuk range. Tapi di bawah itu, kurang baik,” kata Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, di DPR beberapa waktu lalu.

Mirza tak memungkiri pergerakan mata uang rupiah hingga saat ini memang cenderung menguat dibandingkan mata uang negeri Paman Sam. Namun pada 2018 mendatang, Mirza menegaskan, tidak ada jaminan yang menggaransi kondisi tersebut bisa kembali terulang.

Misalnya, dari gonjang ganjing kenaikan suku bunga bank sentral AS (The Federal Reserve) dan kenaikan suku bunga bank sentral Eropa (ECB). Meskipun pada tahun ini probabilitas kenaikan suku bunga AS jauh lebih rendah, namun bukan tidak mungkin tahun depan bank sentral agresif menentukan kebijakan moneternya.

“Faktor eksternal sulit diperkirakan. Kalau ditanya bobotnya berapa, mungkin bisa di atas 50%. Karena Indonesia negara yang perlu aliran modal, baik yang masuk ke SUN (Surat Utang Negara), pasar modal, dan pasar pinjaman korporasi,” ujarnya.

Namun sepanjang pemerintah mampu mengelola ekspektasi pasar dengan menciptakan stabilitas, pertumbuhan yang meningkat, citra utang yang positif dari lembaga rating, maka investasi akan berbondong-bondong masuk ke Indonesia.

Persoalannya, manakah yang bakal menjadi kenyataan? Apakah kondisi tahun politik yang panas atau berjalan mulus, tekanan utang global dan nasional yang memberat atau semakin longgar?

Karena itu tata kelola keuangan pemerintah menjadi kunci jawaban atas semua ancaman yang ada. Termasuk apakah rupiah nantinya akan semakin menguat atau justru melemah kembali, manajemen risiko akan menjadi kunci pengendalian rupiah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here