Pertemuan GNPF-MUI Tambahan “Gizi” untuk Jokowi Jelang 2019

0
392
Pengurus GNPF-MUI foto bersama Presiden Jokowi usai pertemuan di Istana, Minggu (25/6/2017)

Nusantara.news, Jakarta – Pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah pengurus Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Istana pada Minggu (25/6/2017) dinilai secara politis lebih menguntungkan Jokowi. Hal ini selama ini Jokowi terkesan bersebelahan dengan para ulama yang merupakan representasi kelompok kritis Umat Islam.

“Pertemuan tersebut memberi ‘gizi’ bagi Jokowi menghadapi pertarungan politik pada pentas Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang,” kata pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun kepada Nusantara.news, di Jakarta, Senin 26/6/2017).

Menurutnya, ada tiga pendekatan yang digunakan dalam menganalisis pertemuan yang didapuk sebagai sebuah rekonsiliasi Jokowi dengan ulama atau kiai.

Pertama, perspektif behavioral approach (pendekatan perilaku) yang digunakan untuk mengamati perilaku politik para aktor politik.

Dari sisi perilaku politik, pertemuan tersebut jelas sangat menguntungkan Jokowi. “Jokowi mendapatkan gizi politik yang cukup tinggi karena berhasil mendudukkan petinggi GNPF MUI bercengkrama di Istana,” jelas Ubed.

Selama ini GNPF MUI merupakan representasi penting kelompok kritis pembela fatwa MUI yang memiliki kesan sebagai kelompok Islam independen. Kelompok ini seringkali dikesankan radikal intoleran oleh banyak pihak yang kurang memahami latar sosioreligius para aktivis yang ada di dalamnya.

Kedua, perspektif historical approach (pendekatan sejarah) yang digunakan untuk menganalisis berdasar pengalaman historis mereka yang terlibat dalam peristiwa.

Ubed mengaku tidak terkejut dengan peristiwa itu. Karena dalam pertemuan itu ada Wiranto (Menko Polhukam) yang telah lama memiliki hubungan historis dengan kelompok yang secara kultural dekat dengan Front Pembela Islam (FPI) sejak awal rezim Habibie.

“Saat itu, Wiranto sebagai Menko Polhukam memiliki kedekatan dengan apa yang disebut waktu itu sebagai Pam Swakarsa,” tutur Ubed.

Saat itu, PAM Swakarsa sejenis kelompok ‘milisi sipil Islam’ yang berperan untuk mengamankan situasi sosial politik Jakarta yang sedang bergejolak.

“GNPF memang tidak ada hubungan langsung dengan ‘milisi sipil Islam’  waktu itu. Tapi, hubungannya lebih pada ikatan kultural karena ada FPI di GNPF yang juga secara kultural dekat dengan Pam Swakarsa,” paparnya.

Ketiga, perspektif rational choice approach (pendekatan pilihan rasional).

Secara rasional, sikap petinggi GNPF-MUI dalam pertemuan itu dinilai kurang kritis dalam menyikapi janji Jokowi yang akan menyediakan 12 juta hektar tanah untuk rakyat sebagai solusi perekonomian umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di negeri ini.

Faktanya, berapa juta hektar tanah dikuasai kelompok tertentu dan sebaliknya 12 juta hektar tanah itu sebenarnya milik siapa? Karena itu, jangan sampai Janji 12 juta hektar tanah untuk rakyat tidak meninabobokan GNPF-MUI.

Senada dengan itu, Founder lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio juga menilai pertemuan itu positif bagi pencalonan Jokowi pada Pilpres 2019 nanti. Mengingat, selama ini Jokowi dikesankan berseberangan dengan Umat Islam.

“Saya menilai pertemuannya positif untuk pencalonan Jokowi di periode kedua 2019, terutama tentang dirinya yang dicitrakan berseberangan dengan Islam,” cetus Hendri.

Menurutnya, momentum Idul Fitri dimanfaatkan benar oleh Jokowi untuk menaikkan citranya yang sudah tergerus. Sebab, Jokowi mulai menyadari bahwa citranya yang dianggap berseberangan dengan Umat Islam semakin menggerus elektabilitas dirinya. Apalagi, Jokowi kembali diterpa isu lebih mengutamakan ‘artis medsos’ ketimbang para ulama dan kiai.

“Namun, upaya menaikkan citra itu akan sia-sia bila pertemuan ini tidak ditindaklanjuti dengan langkah konkrit,” pungkasnya.

Diketahui, pada pertemuan itu hadir dari pihak GNPF-MUI, diantaranya Ketua GNPF MUI Ustad Bachtiar Nasir serta sejumlah pengurus GNPF-MUI, di antaranya M. Kapitra Ampera, Yusuf Muhammad Martak, Muhammad Lutfi Hakim, Habib Muchsin, dan Zaitun Rasmin. Sementara Presiden didampingi Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Mensesneg Pratikno.

Kini, rakyat hanya bisa menanti langkah apa yang akan ditempuh elit negeri ini untuk menyudahi kegaduhan politik khususnya pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Apapun kebijakan yang akan diambil, terpenting adalah membawa dampak positif bagi kemaslahatan seluruh anak bangsa. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here