Pertemuan Jokowi – Gatot, Mengapa Menyimpan Masalah?

0
250

Nusantara.news, Jakarta – Pada Selasa (26/9/2017) Presiden Jokowi dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bertemu di Halim Perdanakusumah, sepulang Jokowi dari melakukan kunjungan kerja di Provinsi Bali. Setelah pertemuan itu, soal 5.000 senjata diperkirakan tuntas. Tetapi, ternyata tidak. Terbukti tidak ada keterangan pers berupa klarifikasi, baik dari Jokowi maupun dari Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Mengapa menyimpan masalah?

Menyimpan Masalah

Pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Panglima TNI Gatot Nurmatyo sesungguhnya merupakan pertemuan yang ditunggu-tunggu.

Betul Menko Polhukam Wiranto sudah memberikan keterangan bahwa pemesanan senjata itu datang dari Badan Intelijen Negara (BIN) dengan jumlah 500 pucuk senjata. Pernyataan Panglima TNI soal 5.000 senjata menurut Wiranto terjadi karena komunikasi yang belum tuntas.

Namun demikian, keterangan Wiranto ini dianggap belum memberikan klarifikasi secara tuntas  terkait pernyataan Panglima TNI. Dalam hal jumlah saja, berbeda sangat jauh. Jumlah yang disebut Panglima TNI 5.000 senjata, sedang jumlah yang disebut Wiranto 500 senjata. Sampai saat ini belum ada pernyataan dari Panglima TNI bahwa dia keseleo lidah, atau intelijen TNI kurang akurat.

Menko Polhukam tentu saja tidak bisa dikatakan sengaja menyederhanakan persoalan.  Sebab, faktanya BIN memang memesan senjata ke Pindad, walaupun jumlah persisnya bukan 500 pucuk, melainkan 517 sesuai keterangan pihak Pindad.

Menko Polhukam juga tidak bisa dikatakan menyederhanakan masalah, karena Panglima TNI tidak menyebut siapa dan ke pihak mana  5.000 senjata itu dipesan.  Dan sampai sekarang, Panglima TNI juga belum memberikan klarifikasi apakah senjata itu dipesan oleh BIN dan dipesan ke PT Pindad. Panglima TNI hanya menyebut ada yang ingin memiliki 5000 senjata. Jadi antara keterangan Menko Polhukam dan pernyataan Panglima TNI (bisa jadi) merupakan hal dua hal yang berbeda.

Keterangan Wiranto itu disampaikan hari  Minggu (24/9/2017). Sementara pertemuan Presiden Jokowi dengan Panglima TNI berlangsung hari Selasa (26/9/2017).

Masih adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan panglima TNI ini, juga mengindikasikan keterangan Menko Polhukam Wirtanto belum tuntas. Logikanya, jika sudah tuntas, maka Presiden Jokowi tidak perlu lagi meluangkan waktu bertemu dengan Panglima TNI.

Pertemuan Presiden Jokowi dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo itu sendiri terkait soal 5.000 senjata. “Ya kan saya bilang itu laporan saya kepada beliau (Jokowi) ya, saya enggak boleh melaporkan sama atasan saya? Kalau ditanya DPR nah beda. Dipanggil DPR, saya sampaikan saya tidak salah, begitu,” kata Gatot di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9).

Jokowi juga mengakui bahwa pertemuannya dengan Panglima TNI terkait soal 5.000 senjata.

“Ya tadi malam (bertemu), setelah saya dari Bali. Sudah bertemu saya di Halim. Sudah dijelaskan (terkait pembelian senjata),” ujar Jokowi, di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu (27/9/2017).

Persoalan 5.000 senjata itu juga terindikasi belum tuntas, karena ketika didesak wartawan tentang isi pembicaraan Jokowi mengatakan, Ia meminta publik untuk mengacu pada pernyataan yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Ketika didesak lagi, Jokowi mengatakan, tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik.

Ini berarti ada sesuatu yang belum tuntas. Betul, kategori informasi yang dikemukakan Gatot adalah kategori informasi intelijen, dan oleh sebab itu tidak untuk konsumsi umum.

Namun demikian,   jika tidak ada satu persoalan yang sensitif, maka Presiden Jokowi bisa saja misalnya mengatakan, semuanya sduah beres, semuanya sudah tuntas.

Apalagi pernyataan Gatot masuk kategori sensitif dan sudah kadung viral, maka seharusnya Jokowi memberikan pernyataan setidaknya meyakinkan publik bahwa, setelah bertemu Panglima TNI, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Faktanya Jokowi hanya mengatakan sudah bertemu dengan panglima TNI dan tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik.

Ini mengindikasikan, informasi intlijen yang dikemukakan Panglima TNI seperti dalam rekaman itu, berada dalam status diendapkan, karena masih ada kisruh yang butuh waktu untuk menyelesaikannya.

Berpotensi Jadi Bara Api Politik

Apapun bentuk kisruhnya, satu hal jelas bahwa pemesanan 5.000 senjata oleh institusi non-militer yang diungkapkan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam pertemuan dengan Purnawirawan TNI di Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/7/2017), bukanlah perkara biasa.

Sebaliknya, urgen. Selain melanggar undang-undang, juga urgen diketahui siapa yang memesan, untuk apa, senjata jenis apa, dan dipesan dari mana?

Pertanyaan-pertanyaan ini patut atau malah sangat patut diajukan karena dalam rekaman pernyatannya Jenderal Gatot juga mengatakan “….ada semacam etika politik yang tidak bermoral, atau dikatakan tepatnya saat ABRI yang dulu.”

Yang dimaksud dengan kalimat “saat ABRI dulu” tampaknya adalah saat TNI masih memiliki dua fungsi atau dwifungsi, yakni fungsi hamkam dan fungsi sospol.

“…itu terjadi sekarang ini,” kata Gatot dalam rekaman pernyataan yang viral di masyarakat.

Di bagian lain Gatot mengatakan, “Kami masuk pada rule-rule intinya, tapi hanya untuk kami saja itu Pak, Karena kalau tidak Pak, bahkan TNI pun akan dibeli, tidak semuanya di sini bersih Pak, jujur saya katakan. Ada yang sudah punya keinginan dengan cara yang amoral untuk mendapatkan jabatan, ada.”

Untuk apa 5.000 senjata itu?

Mengacu pada kesan yang tertangkap dari Informasi yang diungkapkan Jenderal Gatot, yang disertai kata “serbu”, senjata itu ingin dilimiliki oleh pihak tertentu untuk rencana yang negatif. Negatif terhadap apa? Negatif dalam kaitannya dengan NKRI dan dalam kaitannya dengan keinginan pihak tertentu untuk memperoleh jabatan secara (kata yang digunakan Gatot) amoral.

Siapa pihak tertentu itu? Belum ada penjelasan.

Dalam kaitannyan dengan senjata, dalam sejarah politik Indonesia, pernah muncul gagasan membentuk angkatan kelima, rakyat (buruh dan tani) yang dipersenjatai. Gagasan itu datang dari PKI di zaman Orde Lama.

Di sisi lain, isu PKI, muncul lagi ke  sejak Jokowi maju ke panggung pemilihan presiden. Tanggal 16 September 2017, atau selang enam hari dengan pernyataan Gatot, di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta malah digelar Seminar 65 yang menurut Ketua YLBHI Asfinawati untuk meluruskan sejarah yang terkait dengan PKI.

Pemesanan 5.000 dan rangkaian peristiwa PKI mengingatkan publik tentang angkatan kelima. Muncul asosiasi bahwa pemesanan 5.000 senjata itu merupakan prakarsa dari pihak PKI dalam kaitannya dengan pembentukan angkatan kelima seperti pada zaman Orde Lama.

Gagasan pembentukan angkatan kelima itu sendiri persisnya muncul pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959. Situasi politik ketika itu ditandai dengan beragam masalah, mulai dari masalah Irian Barat yang masih dalam cengkraman Belanda, masalah  Malaysia yang disebut antek-antek neolib, dan pertengkaran antar-partai politik yang tak berkesudahan.

Bung Karno yang setelah dekrit kembali memegang kendali pemerintahan, gandrung menyerukan revolusi untuk membebaskan Irian Barat dan ganyang Malaysia.

Dalam rangka itu muncul gagasan dari PKI untuk membentuk angkatan kelima atau rakyat buruh dan tani yang dipersenjatai, sebagai relawan membebaskan Irian Barat dan mengganyang Malaysia.

Tidak ada penelitian apakah gagasan membentuk angkatan kelima itu memang murni untuk kepentingan pembebasan Irian Barat dan ganyang Malaysia atau ada maksud lain di baliknya.

Yang pasti, gagasan yang sudah masuk tahap usulan itu menimbulkan kegusaran di kalangan pimpinan militer khususnya Angkatan Darat. Militer khawatir angkatan kelima digunakan oleh PKI untuk merebut kekuasaan, meniru pengalaman dari revolusi baik dari Rusia maupun RRC. Oleh karena itu itu, pimpinan Angkatan Darat menolak usulan itu.

Walau konteks angkatan kelima di zaman Orde Lama itu terkait dengan pembebasan Irian Barat dan ganyang Malaysia, tetapi mengingat gagasan itu datang dari PKI, maka pemesanan 5.000 senjata ditambah isu PKI yang terus menggelinding sejak Jokowi, memunculkan asosiasi bahwa sejarah kembali terulang.

Bisa saja orang mengatakan PKI sudah mati dan tak mungkin bangkit lagi. Tetapi,  pemberitaan yang terus menggelinding membuat isu PKI itu nyata ada dalam pikiran publik.

Karena politik itu adalah opini atau persepsi, maka isu PKI yang sekarang mengisi sebagian ruang dalam otak masyarakat Indonesia. Ini berpotensi bahaya karena bisa menimbulkan gesekan di masyarakat.

Oleh sebab itu, pertemuan antara Presiden Jokowi dan Panglima TNI yang ”mengendapkan” masalah, diharapkan dapat dituntaskan sebelum berkembang menjadi bara api politik. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here