Pertengkaran Kepala Daerah dan Fenomena Politik “Kawin Paksa”

0
121
Bupati Tolitoli Bupati Tolitoli Saleh Bantilan (Kanan) dan Wakilnya, Abdul Rahman (Kiri), Nyaris Baku Hantam Saat Acara Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Tolitoli, Sulawesi Tengah

Nusantara.news, Jakarta – Pertengkaran yang melibatkan Bupati Tolitoli Saleh Bantilan dan wakilnya Abdul Rahman menyita perhatian publik. Yang mengejutkan, pertengkaran mereka dalam video berdurasi 59 detik ini nyaris berujung adu jotos. Kejadian itu berlangsung di tengah pelantikan pejabat struktural dan fungsional pengawas dan kepala sekolah di Gedung Wanita Tolitoli, Rabu 31 Januari 2018. Adu jotos di antara mereka dapat dihindari setelah dilerai ratusan orang yang berkerumun.

Aksi tak terpuji wakil Bupati dipicu lantaran ia merasa tersinggung karena tak dilibatkan dalam pelantikan pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. “Hentikan pelantikan, kenapa saya selaku wakil bupati tidak diberitahu kalau ada pelantikan? Selama dua tahun kepemimpinan, kami lah yang mengetahui Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di daerah. Bapak (Bupati) hanya sering keluar daerah,” teriak Rahman di tengah acara.

Pertengkaran bupati dan wakil bupati ini mengundang perhatian Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Dia menilai, pertengkaran itu tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Apalagi, terjadi di muka umum.

“Memalukan. Harusnya memberi contoh kepada masyarakatnya demi kehormatan sebagai pejabat daerah dan kehormatan pemerintahan daerah,” ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (1/2/2018).

Di Indonesia, peristiwa perkelahian pejabat dan politisi sudah kerap terjadi, baik di lingkungan pemerintahan eksekutif maupun di gedung parlemen. Tentu saja, tindakan itu selain menunjukkan rendahnya tingkat kecerdasan emosi, juga abai terhadap nilai-nilai etika. Jika etika memudar, tabiat dan laku memalukan bukan perkara yang aneh. Korupsi, adu jotos, perselingkuhan, hingga konflik remeh temeh yang didramatisir dan terbuka di ruang publik, adalah sederet contoh perilaku akibat jebolnya etika pejabat publik.

Tak ada yang bisa dipetik dari peristiwa memalukan itu, kecuali semacam virus jahat yang menular dan hanya memberi contoh buruk bagi masyarakat, utamanya anak bangsa ke depan. Lebih dari itu, keadaban politik menjadi tercela, dan wacana publik tak beranjak dari narasi-narasi yang mencemaskan. Di luar itu, sesungguhnya kisruh antarpejabat bisa berdampak pada jalannya pelayanan pemerintahan.

Buah dari Politik “Kawin Paksa”

Pangkal kekisruhan sepasang pemimpin daerah, jika ditelisik lebih jauh adalah buah dari proses politik yang membentuknya. Fenomena “kawin paksa” dalam pilkada antara calon gubernur/walikota/bupati dan wakilnya, tak menutup kemungkinan menjadi alasan meletupnya konflik di kemudian hari. Data Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, 93,85% hubungan kepala daerah dan wakilnya yang dipilih secara paket tidak harmonis. Penyebabnya tak lain karena koalisi prematur partai politik untuk mengusung calonnya pada saat pilkada.

Seperti kawin paksa, partai-partai dalam koalisi menduetkan pasangan calon pemimpin tanpa pertimbangan ideologis dan jejak rekam, tetapi lebih pada kepentingan pragmatis dan transaksional. Kondisi tersebut tentu menghasilkan pasangan yang sangat rentan konflik. Keharmonisan pasangan kepala daerah biasanya hanya bertahan di awal kepemimpinan. Memasuki tahun kedua mulai terjadi ‘gesekan’ yang mengurangi keharmonisan. Memasuki tahun ketiga dan keempat, kemesraan sirna, bahkan sudah pecah kongsi.

Pada kenyataannya, sudah banyak contoh pemimpin daerah pecah kongsi baik itu tingkat pemerintahan kota (walikota), kabupaten (bupati/wakil bupati) dan provinsi (gubernur/wakil gubernur). Umumnya, asalan ketidakcocokan di antara mereka karena pembagian kerja yang dianggap tak adil, merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, melanggar komitmen bersama, hingga persoalan ketidaksukaan pada gaya kepemimpinan.

Sebagai contoh, pecah kongsi kepala daerah hasil Pilkada misalnya dialami Gubernur DKI Jakarta 207 – 2012 yaitu Fauzi Bowo dan wakilnya, Prijanto. Pada 2011, Prijanto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Wakil Gubernur sebelum tuntas masa jabatannya. Dalam acara bedah buku yang dilaksanakan oleh Mahkamah Intelektual di Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2012), Prijanto menuturkan alasan pengunduran dirinya dari jabatan Wagub DKI.

“Pertama, secara psikologis hubungan saya dengan gubernur (Fauzi Bowo) setelah 2011 tidak mungkin dilanjutkan lagi, tidak produktif, dan akan mengingkari mandat. Kedua, saya tidak suka bekerja dengan orang yang suka melanggar hukum,” tegas Prijanto.

Contoh lain adalah Bupati Garut, Jawa Barat (Jabar) periode 2008-2013 Aceng Fikri yang harus berpisah dengan wakilnya Dicky Chandra. Dicky mengundurkan diri di sisa dua tahun jabatannya. Alasannya, dia merasa tidak cocok dengan Bupati Aceng, terutama dalam hal pandangan dan prinsip kepemimpinan untuk menyejahterakan masyarakat Garut. Selain itu, Dicky juga kecewa terhadap sikap Bupati Garut Aceng HM Fikri yang masuk menjadi pengurus Partai Golkar Provinsi Jawa Barat. Padahal, pasangan Aceng dan Dicky maju menjadi kepala daerah dari jalur independen.

“Selama 2,5 tahun menjabat, telah berulang kali dilakukan usaha untuk menyinkronkan visi antara bupati dan wakil bupati, baik oleh unsur pimpinan daerah maupun oleh lembaga kemasyarakatan. Namun tak ada hasil. Saya juga jengkel terhadap kondisi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Garut. Banyak di antara pegawai yang ingin mendapatkan jabatan dengan cara membayar sejumlah uang,” ujar Dicky, 9 September 2011 silam.

Di Surabaya, meski diusung partai yang sama (PDIP), Walikota Tri Rismaharini juga terlibat konflik panjang dengan wakilnya, Wisnu Sakti Buana, akibat kawin paksa. Saat pelantikan Wisnu sebagai wakil walikota, Risma bahkan tidak hadir dengan alasan sakit. Ternyata, Risma masih mempersoalkan proses pelantikan Wisnu yang dinilai tidak prosedural. Ada dokumen syarat pelantikan yang diduga dipalsukan oleh pihak Ketua DPC PDI-P Surabaya itu. Konflik keduanya mereda setelah Ketua Umum PDIP Megawati turun langsung “mendamaikan” keduanya. Di panggung depan publik, boleh saja mereka (seakan) tak ada masalah lagi. Bisa jadi, di panggung belakang masih terlibat “perang dingin”.

Fenomena kawin paksa di Pilkada serentak 2018 pun terulang lagi. Di Pilgub Jabar misalnya, empat pasang kandidat yang muncul secara benderang lahir dari perkawinan politik secara paksa oleh partai-partai pengusungnya. Begitu pun di Pilgub Jatim, Jateng, dan mungkin di beberapa daerah lain. Mereka dipasangkan bukan atas visi dan ideologi yang sama, atau perkenalan yang panjang dengan jejak rekam masing-masing, juga bukan lantaran kecocokan rasa. Namun, mereka dikawinkan dalam perjodohan politik dengan mahar finansial dan deal-deal pragmatis.

Peneliti LIPI Syamsudin Haris, mengakui bahwa memang koalisi politik yang berlangsung di pilkada itu koalisi cair. Koalisi longgar. Koalisi yang tidak ideologis. Koalisi yang diikat kepentingan jangka pendek yang sama, sehingga koalisi Pilkada tahun 2018 terkesan seperti “musim kawin paksa”.

“Efek negatif dari kawin paksa adalah memungkinkan terjadinya pisah ranjang dalam waktu singkat. Saya memprediksi pasangan calon yang berpasangan dalam Pilkada tahun ini tidak akan bertahan satu tahun. Setelah itu mereka konflik. Nah jika mereka sudah konflik, maka janji-janji kampanye tidak akan mungkin terealisasi. Akibatnya anggaran publik membiayai Pilkada ratusan miliar tidak akan bermanfaat apa-apa,” ungkapnya.

Pecah kongsi jelas akan mempengaruhi citra dan jalannya pemerintahan. Akibatnya, pelayanan publik terganggu, hilangnya keteladanan sebagai pemimpin masyarakat, serta munculnya isu negatif dan kasak-kusuk yang menguras energi publik. Itu pula yang mungkin akan terjadi antara Bupati Tolitoli Saleh Bantilan dan wakilnya Abdul Rahman pasca-insiden kericuhan keduanya, beberapa waktu lalu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here